Kabupaten Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., bersama jajaran Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Jawa Barat.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., mengungkapkan bahwa berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perlindungan tanaman, penanggulangan hama penyakit, keberlangsungan usaha tani, hingga peningkatan produktivitas perkebunan. Hal itu ditegaskan Acep sektor pertanian dan perkebunan dapat menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat secara langsung.

“Kita ingin agar anggaran yang disusun ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan lapangan. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya. kunjungan kerja ke Balai Perlindungan Perkebunan di Pasirjati, Kabupaten Bandung, pada Senin (29/09/2025).

Acep menyampaikan, DPRD Jabar berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah. Lantaran sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung khususnya di daerah pedesaan dan berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan.

“RKUA-PPAS ini adalah landasan awal dalam penyusunan APBD. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung banyak daerah di Jawa Barat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas program, baik dari sisi perlindungan tanaman, penyuluhan, maupun dukungan sarana dan prasarana bagi petani. Selain itu adanya sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan dapat berdampak langsung bagi kesejahteraan petani.

“Salah satu poin penting yang mengemuka adalah perlunya penguatan peran UPTD Balai Perlindungan Perkebunan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan komoditas perkebunan Jawa Barat. Selain itu, mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif agar program yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan petani,” tuturnya.

Humas DPRD Jabar