logo dprd provinsi jawa barat
Tata Tertib
img

                                        

           PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2022

 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  PROVINSI JAWA BARAT,

 

Menimbang

: a.

bahwa dalam pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

 

b.

bahwa untuk meningkatkan peran dan kinerja  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan aspirasi Anggota, beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Jawa Barat perlu diubah;

 

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

  

Mengingat

: 1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

 

2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);

 

 

3.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik  Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

 

 

7.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5166);

 

  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

  1. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757); 

  1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6109);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6322);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

 

 

 

 

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor  2036), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  157);

  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan:    PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

 

Pasal I

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat diubah sebagai berikut:

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.

  2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil  Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

  5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemeritahan Daerah.

  6. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah.

  7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

  8. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.

  9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  10. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  11. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi - Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

  12. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan konfigurasi Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.

  1. Badan Musyawarah     adalah         Badan         Musyawarah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiJawa Barat.

  1. Komisi  adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  2. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  3. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  4. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang bertugas menegakkan Tata Tertib dan Kode Etik.

  5. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. 

  6. Panitia Angket adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

  7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  9. Komisi  Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi  Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

  10. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Provinsi Jawa Barat.

  11. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. 

  12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.

  14. Rapat Paripurna adalah merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD. 

  15. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  16. Masa Sidang dan Masa Reses adalah masa sidang dan masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

  17. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dan bersifat tetap untuk membantu Fraksi dalam pelaksanaan fungsi, tugas serta wewenangnya.

  18. Pakar/Tim Ahli adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dan bersifat tidak tetap, untuk membantu pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

  19. Naskah  akademik  adalah  produk dalam rangka  penyusunan  perda inisiatif DPRD.

  20. Kajian   akademik   adalah   produk   dalam   rangka   menyusun rekomendasi, kebijakan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

  21. Hari adalah hari kerja.

 

2. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 14A

Pelaksanaan penyebarluasan Perda yang telah diundangkan, DPRD bersama Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan sosialisasi.

 

Pasal 14B

Dalam rangka meningkatkan memahaman wawasan kebangsaan, DPRD melaksanakan sosialisasi Parlemen dalam Sketsa Kebangsaan kepada masyarakat.

     

3. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 24, disisipkan 1 (satu), yakni ayat (4a) sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 24

 

  1. Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas: 

    1. Pimpinan DPRD;

    2. Badan Musyawarah;

    3. Komisi ;

    4. Bapemperda

    5. Badan Anggaran;

    6. Badan Kehormatan; dan

    7. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

  2. Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.

  3. Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.

  4. Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

(4a) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimakud ayat (4) bersifat tidak tetap.

  1. Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

  2. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

4. Ketentuan huruf Pasal 46 ditambah 3 (tiga) huruf  sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 46

 

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) ditetapkan;

  1. melakukan pengawasan yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementera;

  2. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

  3. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan

hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi bersama tim anggaran

Pemerintah Daerah;

  1. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Gubernur; dan

  2. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

5. Ketentuan Pasal 58 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 58

 

  1. Kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, pimpinan fraksi dan pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

  2. Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.

  3. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. 

  4. Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.

  5. Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD diatur dalam Pergub dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  6. Produk kelompok pakar dan tim ahli berupa naskah akademik dan kajian akademik.

 

6. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 94

 

  1. Waktu dan hari kerja DPRD dari Senin – Kamis pukul 08.00 –

16.00 WIB, Jumat pukul 08.00 – 11.00 WIB, dan pukul 13.00 –

16.00 WIB.

  1. Apabila diperlukan, kegiatan DPRD dapat dilaksanakan di luar waktu dan hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD atas usulan alat kelengkapan DPRD.

  7. Di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga Pasal 132 sehingga berbunyi sebagai berikut :

 

Pasal 132

 

  1. Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:           

    1. dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian

Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;

    1. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

    2. dihadiri oleh lebih dari l/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

  1. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

    1. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

    2. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;atau

    3. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(2a) Dalam keadaan tertentu, kehadiran secara virtual/daring (dalam jaringan) dinyatakan sah.

  1. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

  2. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari kerja atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

  3. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri.

  4. Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

  5. Dihapus

  6. Dihapus.

  7. Dihapus.

 

8. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 147

 

  1. Pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, sekretaris dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.

  2. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

 

9. Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 151

 

  1. Alat kelengkapan DPRD dan/atau Anggota atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar negeri dan/atau masuk wilayah Negara Republik Indonesia  termasuk perjalanan di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk kepentingan dinas.

  2. Kunjungan kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri.

  3. Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari, dan dapat dilaksanakan di luar hari.

  4. Dalam hal hari libur yang jatuh pada hari kerja, maka dapat dipergunakan untuk kegiatan DPRD.

  5. Alat Kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan kerja.

  6. Kunjungan kerja harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD. 

  7. Untuk keperluan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas.

 

  1. Dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional/daerah, kunjungan kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

 

10. Diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

 

Pasal 152

 

  1. Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sidang paling lama 8 (delapan) hari dalam satu kali reses.

  2. Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.

(2a)  Dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional/daerah, reses dapat dilaksanakan secara virtual/daring (dalam jaringan) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

  1. Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan.

  2. Hasil kegiatan reses masing-masing anggota, dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai reses.

  3. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.

  4. Untuk kegiatan Reses, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

  5. Tata cara pelaksanaan reses diatur dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

 

11. Diantara   Pasal  127  dan  Pasal  128  disisipkan  1 (satu)  Pasal, yakni Pasal  127 A  yang berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 127 A

 

  1. Dalam keadaan tertentu, yakni keadaan bahaya, kepentingan yang memaksa, keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam, dan keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional/daerah, rapat, reses, dan kegiatan lainnya dapat dilaksanakan secara virtual/daring (dalam jaringan) dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat, reses, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan secara virtual diatur dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

 

Pasal II

 

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan    Dewan Perwakilan Rakyat        Daerah        ini      dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

 

 

 

Di tetapkan di Bandung pada tanggal 4 Juli 2022

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT,

Wakil Ketua,

 

ttd

 

OLEH SOLEH

 

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 

 

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT,

     ttd

 

SETIAWAN WANGSAATMADJA

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR