Bandung–Panitia Khusus (Pansus) IX DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja dengan topik penyepakatan terhadap target pertumbuhan pendapatan daerah selama lima tahun ke depan untuk memicu semua sektor agar meningkat secara signifikan. Hal ini untuk menandai tahap finalisasi dengan keputusan strategis yang diambil. Khususnya dalam aspek kebijakan pendapatan dan indikator kinerja pembangunan. 
Ketua Pansus IX, H. Muhamad Romli mengatakan, setelah melalui berbagai pembahasan dan kajian, disepakati bahwa rentang target pertumbuhan pendapatan daerah berada di kisaran tiga hingga enam persen. Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 ini digelar di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Jawa Barat. Kamis, (17/7/2025)
"Hari ini kita mencapai kesepakatan penting terkait arah kebijakan pendapatan daerah. Target jangkauan pendapatan sebesar 3 hingga 6 persen ini menjadi pondasi awal dalam upaya percepatan pembangunan ke depan. Artinya, kita akan bekerja keras untuk mengejar target pendapatan agar program-program strategis kita bisa terbiayai dengan baik," ujar H. Romli. 
Pansus IX juga telah menyusun target indikator makro yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Termasuk Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), dan berbagai indikator lainnya yang selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Selain menjadi alat ukur teknis, indikator-indikator tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan capaian indeks pembangunan. Seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Modal Manusia (IMM).
"Dengan strategi yang terstruktur dan berbasis pada kapasitas pendapatan yang telah ditetapkan, kita percaya target makro pembangunan dapat dicapai secara bertahap namun pasti," tambah H. Romli. 
Tahapan finalisasi ini menjadi langkah penting menjelang pembahasan akhir RPJMD untuk disahkan menjadi peraturan daerah. Pansus IX berkomitmen untuk menyusun strategi perancangan dengan realistis, progresif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Jawa Barat secara berkelanjutan.

Humas DPRD Jabar