Kota Bandung - Panitia Khusus (Pansus) IV rapat kerja bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran (TA) 2024, khususnya mengenai tingkat pengangguran terbuka di Jabar. 

Ketua Pansus IV DPRD Jawa Barat Muhammad Jaenudin mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di Jabar masih tergolong tinggi se Indonesia. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.

“Ini perlu menjadi perhatian, tingginya angka pengangguran terbuka di Jawa Barat berdampak pada ekonomi Jabar. Perlunya perhatian khusus dari pemerintah terutama Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar,” kata Muhammad Jaenudin, Kota Bandung, Rabu (30/4/2025).

Tingkat pengangguran harus terus diawasi dan diperhatikan. Pihaknya berharap program pelatihan kerja dari Disnakertrans Jabar dapat memberikan peluang untuk meningkatkan lapangan pekerjaan di Jawa Barat. 

Selain permasalahan pengangguran, Muhammad Jaenudin pun menyoroti permasalahan masih maraknya pungutan liar yang dialami sejumlah calon buruh di Jabar. Banyak calon buruh di Jawa Barat yang dipungut biaya tidak resmi agar bisa bekerja di sejumlah pabrik.

Ia mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas oknum yang memanfaatkan pencari kerja. Menurutnya, proses rekrutmen seharusnya berjalan transparan tanpa ada pemerasan.

“Seringkali calon buruh dimintai sejumlah uang agar bisa bekerja di pabrik, tentunya ini membuat masyarakat resah. Hal ini harus selalu diawasi dan diperhatikan agar calon buruh dapat bekerja tanpa harus mengeluarkan sejumlah uang” pinta Muhammad Jaenudin.

Humas DPRD Jabar