Kabupaten Cianjur - Komisi II DPRD Jawa Barat menyoroti penempatan tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan bidang keahlian serta keterbatasan anggaran operasional. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH) Wilayah I Kabupaten Cianjur, Kamis (5/3/2026). 

Menurut Lina Ruslinawati kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi optimalisasi pelayanan kepada petani, khususnya dalam kegiatan pemantauan dan penanganan serangan hama di lapangan. Bukan hanya itu, di lapangan ditemukan adanya penambahan tenaga dari unsur PPPK dengan latar belakang yang tidak seluruhnya berasal dari bidang pertanian.

“Beberapa tenaga yang ditempatkan di sini berasal dari berbagai bidang yang tidak secara langsung berkaitan dengan pertanian. Hal ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi karena tugas di unit ini sangat spesifik,” ujarnya.

Komisi II DPRD Jawa Barat menilai bahwa salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran operasional. Terutama untuk kegiatan pemantauan ke lapangan. Minimnya anggaran menjadi kendala bagi petugas dalam memantau potensi serangan hama secara berkala.

“Jangan sampai di satu sisi kita mendorong peningkatan produktivitas pertanian, tetapi di sisi lain dukungan untuk kegiatan di lapangan justru terbatas,” pungkasnya.

Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka evaluasi program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025 serta rencana APBD Tahun Anggaran 2026.

Humas DPRD Jabar