Kota Bandung - Tingginya investasi di Jawa Barat diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, mampu mengurangi tingginya angka pengangguran atau dengan kata lain menciptakan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Barat.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Jajang Rohana  pada perayaan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jabar di Gedung DPRD Jawa Barat Kota Bandung, Selasa (19/8/2025). 

“Jangan sampai investasi besar ke Jawa Barat tapi tidak berdampak apa pun, tidak menyelesaikan tingginya angka pengangguran di Jabar,” ucap Jajang. 

Efektivitas kebijakan dalam mendorong investasi produktif yang benar-benar berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi daerah. Provinsi Jawa Barat harus menjadi provinsi yang bukan hanya menarik investor, tapi juga menyiapkan warganya untuk menjadi bagian dari kemajuan itu. 

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Budi Mahmud Saputra mengatakan, seharusnya pemerintah memegang peran sentral dalam mengembangkan lapangan kerja baru dengan mendorong investasi di wilayah kabupaten atau kota, agar angka pengangguran di Jabar bisa berkurang. Terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian khusus atau berada di pedesaan. Melalui investasi produktif, pemerintah tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga membangun infrastruktur dan meningkatkan perekonomian lokal.

Selain itu, pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran baik dari pemerinth pusat maupun pemerintah daerah, untuk membiayai proyek-proyek padat karya. Kebijakan ini termasuk penggunaan dana desa dengan skema cash for work, atau masyarakat dilibatkan langsung dalam pembangunan dan upah mereka dibayarkan secara tunai. Contohnya adalah proyek pembangunan jalan, jembatan, saluran irigasi, atau fasilitas umum lainnya di desa.

“Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan mengelola proyek padat karya. Proyek-proyek ini biasanya bersifat swakelola, artinya dikerjakan langsung oleh masyarakat lokal tanpa melibatkan kontraktor besar. Hal ini memastikan bahwa manfaat ekonomi dari proyek tersebut dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar,” ujar Budi. 

Melalui investasi produktif, pemerintah harus memastikan bahwa tenaga kerja yang diserap adalah masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, terutama mereka yang terdampak krisis ekonomi atau memiliki keterbatasan keterampilan baik di kota maupun di pedesaan. 

Secara keseluruhan, pengembangan lapangan kerja baru lewat investasi produktif merupakan salah satu strategi efektif pemerintah untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan dengan cara yang terintegrasi, dengan mengutamakan penggunaan sumber daya manusia mampu memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan masyarakat, baik dari segi pendapatan maupun kualitas infrastruktur lokal.

Dorong Pemuda Kawal Pengembangan Investasi Produktif  

Budi Mahmud Saputra menambahkan, pentingnya peran pemuda dalam mengawal program pemerintah, khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peringatan HUT ke-80 Jawa Barat seharusnya menjadi momentum untuk mengukur hasil pembangunan dan memastikan kebijakan ekonomi daerah berpihak pada masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa investasi yang masuk tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga membawa manfaat sosial yang nyata,” ucap Budi. 

Budi juga menegaskan bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat masih tinggi meskipun jumlah penduduk mencapai sekitar 54 juta jiwa, karena itu, program pemberdayaan berbasis padat karya harus menjadi prioritas, dengan pemuda sebagai motor penggeraknya.

“Pemuda harus menjadi pengawal program pemerintah, menjembatani kepentingan masyarakat, dan memastikan hasilnya benar-benar dirasakan,” tutup Budi.

Humas DPRD Jabar