Kabupaten Indramayu — Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, ST, menerima aspirasi masyarakat mengenai permasalahan terkait ijazah yang belum bisa diambil oleh siswa disebabkan oleh kelalaian sekolah. Selain itu, permasalahan pendangkalan dan penyempitan alur sungai dan muara juga disampaikan oleh masyarakat di kegiatan Reses III Tahun Sidang 2024-2025 yang bertempat di Lapangan Liberti, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu. Senin (21/07/2025).
Ono menjelaskan, ijazah siswa masih saja belum bisa diambil walaupun bantuan pemerintah sudah digelontorkan. Padahal, Gubernur Jawa Barat sudah merealisasikan 600 milyar rupiah untuk Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi sekolah-sekolah swasta. Maka dari itu, jika ijazah siswa masih ditahan, sekolah perlu dipertanyakan perihal data yang sudah dimasukan ke Dinas Pendidikan. Dari hal tersebut, Ono langsung meminta Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan wilayah Indramayu untuk segera menghubungi pihak sekolah dan memastikan sekolah tersebut bisa menyerahkan ijazah. 
”Gubernur Jawa Barat sudah memberikan bantuan BPMU. Kalau masih ada ijazah yang ditahan, data yang sudah dimasukan ke Dinas Pendidikan perlu dipertanyakan kepada pihak sekolah. Maka dari itu, tadi saya langsung meminta KCD Pendidikan wilayah Indramayu untuk memastikan kembali agar ijazah bisa segera diserahkan oleh pihak sekolah. Jika tidak segera dilakukan, patwa (kebijakan-red) nya harus ditarik kembali,” ucap Ono. 
Ono juga menyampaikan terkait masalah infrastruktur alur sungai dan muara yang mengalami pendangkalan dan penyempitan. Hal ini menjadikan masalah bagi para nelayan karena jalurnya tidak bisa digunakan untuk melaut dari 14 muara di Kabupaten Indramayu. Akibat dari pendangkalan itu, kapal para nelayan beresiko rusak pada bagian badan kapal. 
”Terdapat masalah pada sektor nelayan terkait dengan infrastruktur alur sungai dan muara. Masalah tersebut disebabkan oleh pendangkalan dan penyempitan. Akibatnya, nelayan mengalami kesulitan dalam berlayar dan mencari ikan," tambah Ono.

Humas DPRD Jabar