DKI Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat M.Q Iswara meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dibahas mendalam berbasis data aktual. 

“Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 ini sangat penting. Kami menitipkan kepada rekan-rekan Pansus dan eksekutif agar membahasnya secara detail, dengan memperhatikan kondisi saat ini yang jauh berbeda dari sebelumnya,” pinta M.Q Iswara, DKI Jakarta, Rabu (25/6/2025). 

Selain dibahas berbasis data aktual, M.Q Iswara pun meminta Panitia Khusus atau Pansus membahas Ranperda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029  melihat juga dinamika global seperti konflik di Timur Tengah. Khususnya bagaimana pengaruh konflik tersebut terhadap ekonomi dan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan Ranperda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal. 

“Dan mampu menghasilkan indikator makro yang terukur, realistis dan berbasis data terkini,” kata dia. 

Target-target makro pembangunan harus dibahas dengan teliti dan akurat agar tidak muncul kebutuhan revisi di tengah jalan. Setiap indikator harus punya konsekuensi logis terhadap pembiayaan. 

“Saya percaya, Pansus IX mampu menyelesaikan ini dengan tepat waktu dan berkualitas,” ujarnya. 

Sementara itu, Ketua Pansus IX DPRD Jawa Barat Muhamad Romli menambahkan rapat kali ini difokuskan pada pembahasan Bab I Ranperda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang mencakup dasar hukum dan sistematika penyusunan. Ia pun menyambut baik berbagai masukan yang diberikan dalam rapat, terutama dalam memperkuat landasan hukum pelaksanaan pembangunan ke depan.

“Alhamdulillah, hari ini kita membahas Bab I. Banyak saran dan catatan dari berbagai pihak, termasuk tambahan dasar hukum agar RPJMD ini menjadi dokumen yang utuh dan kuat sebagai pedoman pemerintahan lima tahun mendatang,” tambah Muhamad Romli. 

Pihaknya juga menekankan bahwa RPJMD harus mampu menjawab persoalan-persoalan strategis masyarakat Jawa Barat, sekaligus menjadi dasar dalam menyusun arah kebijakan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti. 

Pembahasan ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan kebijakan pembangunan yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Jawa Barat.

Untuk diketahui Pansus IX menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat dan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat dalam rangka pembahasan Ranperda tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Rapat berlangsung di ruang rapat T Tower BJB, Jakarta. Rabu (25/6/2025).

Wakil Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. M.Q. Iswara memimpin sekaligus membuka arah pembahasan. Ia menekankan pentingnya Ranperda RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sebagai dokumen strategis yang akan menjadi pijakan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Humas DPRD Jabar