Kota Bandung - DPRD Jawa Barat menggelar rapat kerja gabungan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama BUMN, BUMD dan perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor dan Bandung Barat. Rapat gabungan membahas isu terkini ihwal penyegelan dan pembongkaran bangunan yang diduga melanggar peraturan di beberapa daerah di Jabar. 

Rapat kerja gabungan tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Buky Wibawa, dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono. Turut hadir Ketua Komisi I Rahmat Hidayat Djati, Anggota Komisi III Sugianto Nangolah dan Ketua DPRD Jawa Barat Rizaldy Danar Priambodo dan anggota DPRD Jawa Barat lainnya. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menjelaskan, agenda rapat hari ini membahasa beberapa hal diantaranya; pertama, terkait dengan penyegelan dan pembongkaran bangunan yang diduga melanggar aturan. Kedua soal pengelolaan lahan perkebuhan di hutan Jabar. 

“Pada intinya DPRD Jawa Barat mendukung langkah yang dilakukan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi. Tapi kami menilai seharusnya penyegelan atau pembongkaran bukan hanya pada 12 bangunan, tetapi menyeluruh di semua wilayah atau di 27 kabupaten dan kota di Jabar yang terbukti melanggar aturan, yang terbukti mengakibatkan kerusakan ekosistem, dan berujung bencana banjir hingga longsor,” jelas Ono Surono, Kota Bandung, Selasa (15/4/2025). 

Ketiga, terkait mencari bahan bagaimana kedepannya DPRD Jawa Barat bersama Gubernur Jabar bersama-sama menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya terkait tata ruang dan kepastian hukum berusaha di seluruh Jawa Barat. 

Selain itu (keempat), DPRD Jawa Barat mendorong Gubernur jabar melakukan pendataan seluruh bangunan di Jabar, khususnya inventarisasi bangunan yang berpotensi merusak alam, lingkungan dan melanggar aturan yang ada. 

“Terakrhir tentunya juga ingin membangun kolaborasi. Ya, pada saat tadi menyusun, rencana pembanguan, membuat program tentunya ada stakeholder yang harus kita rangkul yang jelas dipastikan Perhutani, PTPN harus terlibat dalam penyusunan program termasuk unsur masyarakatnya,” tegasnya. 

Dalam rapat kali, DPRD Jawa Barat mengundang WALHI Jabar, Dewan Pemerhati Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tatar Sunda, Forum Masyarakat Peduli Hutan Jawa. 

“Nah, kedepan kita pun akan membangun kolaborasi dengan seluruh instrumen, NGO, organisasi kemasyarakatan untuk menyusun bersama-sama RPJMD, termasuk tadi juga disampaikan kita akan melakukan evaluasi secara total terhadap seluruh peraturan daerah seluruh peraturan gubernur yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan,” tambahnya. 

Humas DPRD Jabar