logo dprd provinsi jawa barat
ota Bandung - Koordinator Komisi I sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, konsep Trisakti Bung Karno dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai krisis multidimensi bangsa saat ini. Hal itu disampaikan Ono Surono saat Grand Opening Sekolah Ideologi yang bertajuk Optimalisasi HMI Komisariat Syariah dan Hukum sebagai Inkubator Kaderisasi Guna Membina Kader Ideologis dalam Memperjuangkan Khitah Perjuangan HMI di rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/2025). 
Ono Surono Sebut Konsep Trisakti Bung Karno Bisa Jadi Solusi Krisis Multidimensi
Senin, 24 Februari 2025
Berita DPRD
Bagikan Berita

Kota Bandung - Koordinator Komisi I sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono mengatakan, konsep Trisakti Bung Karno dapat menjadi solusi dalam menghadapi berbagai krisis multidimensi bangsa saat ini.

Hal itu disampaikan Ono Surono saat Grand Opening Sekolah Ideologi yang bertajuk Optimalisasi HMI Komisariat Syariah dan Hukum sebagai Inkubator Kaderisasi Guna Membina Kader Ideologis dalam Memperjuangkan Khitah Perjuangan HMI di rooftop DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/2025). 

Konsep Trisakti Bung Karno yang dimaksud diantaranya; berdaulat dibidang politik, berdikari (mandiri) dibidang ekonomi, dan berkepribadian dibidang budaya. 

“Melihat permasalahan bangsa saat ini, konsep Trisakti yang digagas Bung Karno dapat dijadikan problem solver untuk segala persoalan bangsa, dengan adanya Sekolah Ideologi dapat membantu generasi muda dalam memahami fundamental ideologi guna menghadapi masalah multidimensi,” kata Ono Surono. 

Menurut Ono Surono, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap kondisi bangsa. Mereka harus mampu menjadi corong atau penyambung lidah masyarakat, menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi rakyat kepada pemerintah. 

Ono Surono berharap kader-kader HMI selain menjadi corong (pencerah) masyarakat, juga dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam membantu menyuarakan masalah yang belum diketahui oleh pemerintah, dan yang terakhir melakukan fungsi daripada mahasiswa itu sendiri yaitu, Agent of Social Control apabila terdapat kebijakan dan pelaksanaan pemerintah yang tidak baik. 

“Kadangkala pemerintah tidak dapat mengetahui semua masalah yang dihadapi rakyat, sehingga perlu tangan-tangan pemerintah untuk bisa membantu mencari tahu agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan,” pungkas dia. 

Humas DPRD Jabar