Berita Berita Utama

Terdampak Pandemi, Pemprov Jabar Harus Promosi Pariwisata Lewat Media Sosial


Sabtu, 17 Juli 2021 09:00 WIB

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira. (Dok Humas DPRD Jabar).

Kota Bandung -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap melakukan promosi sektor pariwisata dengan memaksimalkan media sosial (medsos). Hal itu mencontoh beberapa negara maju yang juga sektor wisatanya terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan, negara maju terutama pelaku pariwisata terus mencari cara agar bisnis yang digeluti memiliki prospek ke depan. Pelaku pariwisata di negara maju tetap melakukan promosi meskipun belum mendapat kepastian pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Saya sering mendapatkan iklan di media sosial untuk berwisata di Singapura. Padahal saat ini Singapura belum membuka tempat wisata," ungkap Yunandar saat dihubungi, Jumat (16/7/2021).

Ia menilai hal mengindikasikan pelaku pariwisata di luar negeri tetap berpikir cara berinvestasi untuk masa depan. Sehingga, saat pariwisata mulai dibuka, para wisatawan akan ingat dan tetap akan pergi ke Singapura.

"Artinya ini pemerintah atau pelaku pariwisata tetap menjaga wisatawan agar ingat dengan Singapura. Minimal melalui media sosial mengabarkan kondisi pariwisata di negara tersebut," ujarnya.

Menurutnya, tindakan tersebut merupakan investasi dan seharusnya pemerintah melakukan hal yang sama. Kemudian, para pelaku pariwisata mendorong pemerintah agar tetap melakukan persiapan dan promosi harus tetap dilakukan.

"Wisata di Jabar didominasi oleh wisatawan domestik. Jadi kita harus terus melakukan promosi ke wilayah lain apalagi kereta cepat juga akan hadir," tuturnya.

Yunandar menyebut kereta cepat merupakan hadiah yang luar biasa untuk Jabar dan akan menjadi daya tarik pariwisata. Pasalnya, kereta cepat di kawasan Asia Tenggara hanya berada di Indonesia khususnya di Jabar.

Seharusnya Pemprov Jabar memiliki tugas untuk menyiapkan pusat pariwisata di sekitar stasiun kereta cepat atau transportasi antar moda ke tempat wisata. Sehingga, para wisatawan tidak hanya menggunakan kereta cepat tetapi juga disediakan tempat pariwisata.

"Itu yang saya lihat tidak ada pemikiran ke sana," ucap politisi asal F-PDIP.

Oleh karena itu, tugas pemerintah itu tidak berhenti atau tidak ada pekerjaan dan hanya menunggu pandemi Covid-19 selesai baru wisata dibuka. Sebab, pembangunan kereta cepat tidak berhenti sehingga, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin pembangunan tersebut.

"Kita harus manfaatkan itu. Kalau pemerintah tidak memfasilitasi, efek ekonominya akan terlambat. Mungkin akan terjadi lima tahun ke depan," tutupnya.

Humas DPRD Jabar
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat
Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, SE. SH., M.Si


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR