Berita Berita Utama

SDM BUMD Di Jabar Tidak Optimal

Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 Dengan Kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten Subang


Selasa, 16 Oktober 2018 11:44 WIB

ihsan/dprd.jabar
Foto Bersama Pimpinan Komisi III Provinsi Jawa Barat Dengan BJB Kabupaten Subang

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) Kabupaten Subang, Senin (9/10/2018). Kunjungan Kerja tersebut dilaksanakan dalam rangka Pembahasan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2019.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Iemas Masithoh M. Noor menjelaskan, adapun catatan Komisi III DPRD Jabar terkait hasil kunjungan kerja tersebut mengenai persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan.

“Yang pertama Evaluasi seluruh SDM yang ada, juga sarana dan prasarana. Terkait dengan sarana dan prasarana dievaluasi apa yang menjadi kekurangan untuk meningkatkan pelayanan” ujar Iemas kepada wartawan.

Menurut Iemas, persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) ini menjadi penting karena berdampak langsung pada kepuasan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Ia menyebut hal tersebut terjadi pada salah satu BUMD unggulan Jawa Barat yaitu Bank Jabar Banten (BJB).

“SDM tentu di berbagai kantor dievaluasi pula mana yang kurang mana yang lebih, karena beberapa BJB didaerah juga tentu banyak yang melebihi target sehingga diperlukan untuk penambahan SDM agar masyarakat-masyarakat terpuaskan dengan adanya BJB” katanya.

Lebih lanjut Iemas menyebut, konsistensi BJB saat ini disebabkan kebutuhan masyarakat Jawa Barat terhadap BUMD tersebut sangat besar. Sehingga peningkatan kualitas menjadi suatu hal wajib untuk mempertahankan konsistensi BJB di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat.

“Selanjutnya tentu masyarakat sangat membutuhkan hadirnya BJB, ada banyak yang perlu ditingkatkan seperti KUR, KCR juga perlu. Dari berbagai daerah masyarakat Jawa Barat banyak sekali KUKM yang membutuhkan kucuran dana tetapi banyak yang tidak memunuhi syarat perbankan atau tidak Bankable” ujar Iemas.

Iemas berharap, adanya upaya maksimal yang secara terus menurus dilakukan oleh seluruh pihak terkait dan masyarakat gunan menjaga sinergitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. “Harus ada upaya yang maksimal agar sinergitas kepentingan masyarakat dengan adanya BJB itu nyambung, sehingga tujuan mensejahterakan masyarakat bisa tercapai” pungkasnya.


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR