Berita Berita Utama

Rapat Pleno Bapemperda DPRD Jabar Atas Usulan 13 Raperda


Kamis, 28 November 2019 08:17 WIB

Rizky Ramdhani

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jawa Barat, melakukan rapat pleno atas 13 usulan Raperda yang akan di tuangkan pada Propemperda tahun 2020, rapat pleno bertempat di Kantor Badan Penghubung Provinsi Jawa Barat, di Provinsi DKI Jakarta, (Rabu, 27 November 2019). 

Rapat pimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Jabar, Achdar Sudrajat didampingi oleh Wakil Ketua, Kusnadi, serta dihadiri oleh anggota Bapemperda DPRD Jabar, Ketua Bapemperda, Achdar Sudrajat berpendapat seluruh 13 usulan raperda yang diusulkan oleh eksekutif sangat beragam dan seluruhnya baik demi kepentingan di Jabar, akan tetapi ada beberapa yang data dan persyaratannya belum lengkap.

Achdar juga memberikan catatan kepada pengusul, hal ini disampaikan kepada Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat melengkapi perayaratan dan data data terkait usulan raperda agar dapat dituangkan di Propemperda tahun 2020.

Ia mengatakan dari ke 13 usulan raperda ada 6 raperda yang menjadi usulan Propemperda 2020 yang akan dibahas di forum rapat paripurna DPRD, termasuk didalamnya terdapat Raperda Pasar Pusat Ditribusi yang nantinya dibahas oleh Badan Musyawarah DPRD Jabat serta Raperda Desa Wisata dimasukan kedalam Propemperda 2020.

Adapun 6 Raperda usulan yang akan dituangkan pada Propemperda 2020 yaitu :

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2040.

2. Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

3. Raperda tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik, dan Persandian.

4. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkebunan.

5. Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Jawa Barat.

6. Raperda tentang Penyelenggaraan Pesantren.

Sementara itu 7 usulan Raperda yang menjadi catatan Bapemperda serta harus disempurnakan terlebih dahulu data, syarat, analisis, serta naskah evaluasinya dan akan diusulkan kembali pada perubahan Propemperda nanti ialah : 

1. Raperda tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR Bogor, BPR Indramayu, dan BPR Cirebon Hasil Merger menjadi PT.

3. Raperda tentang Penyertaan Modal pada PT BPR Bogor Jabar, PT BPR Indramayu Jabar, dan PT BPR Cirebon Jabar.

4. Raperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

5. Raperda Tentang Investasi Daerah.

6. Raperda Tentang Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat.

7. Raperda tentang Cadangan Dana Terkait Obligasi Daerah Provinsi Jawa Barat.
 


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR