Berita Berita Utama

Pemprov Jabar Harus Segera Evaluasi PPKM Darurat


Jumat, 16 Juli 2021 11:03 WIB

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Hasbullah Rahmad. (dok Humas DPRD Jabar)

KOTA BANDUNG -- Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar VIII Hasbullah Rahmad meminta, pemerintah segera melakukan evaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa - Bali. Hal itu sehubungan masih tingginya angka persebaran dan korban meninggal akibat pandemi covid-19 khususnya di Kota Depok dan Kota Bekasi. 

"Tingkat persebaran pandemi ini sangat tinggi, untuk itu pembatasan skala regional dan mikro saya kira perlu diperhatikan kedepan. Jangan sampai libur idul adha ini menjadikan grafik semakin naik," ucap Hasbullah saat dihubungi, Kamis (15/7/2021). 

Berdasarkan pemantauan pihaknya di lapangan bahwa saat ini angka kematian terus mengalami peningkatan, disamping itu masyarakat sulit mendapatkan akses rumah sakit, oksigen dan lahan pemakaman. Sehingga opsi perpanjangan PPKM menjadi salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan sebagai solusi untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini. 

"Menurut saya PPKM ini mungkin perlu diperpanjang khususnya untuk di Jabodetabek, dalam hal ini di Kota Depok dan Kota Bekasi. Karena arus migrasi masyarakat dari Jabodetabek ke Jakarta dan sebaliknya masih tinggi," katanya. 

"Bahkan yang membuat saya prihatin adalah ketila ada jenazah bisa 24 jam belum dimakamkan karena persoalan peti yang terbatas, lahan yang terbatas. Karena tingginya tingkat persebaran dan kematian, menurut saya masih dibutuhkan PPKM ini khususnya di zona merah seperti di Jabodetabek," tambahnya. 

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai PAN tersebut mengungkapkan, di tengah situasi pandemi saat ini masyarakat menyaksikan sendiri bagaimana orang-orang terdekatnya menjadi korban. Bahkan fenomena ini menjadi shock therapy, dan menjadikan masyarakat kini diminta untuk lebih ketat menjalankan protokol kesehatan. 

"Dengan banyaknya jumlah korban meninggal menjadi shock therapy bagi masyarakat untuk tetap disiplin terhadap prokes. Hanya persoalannya migrasi atau laju masyarakat dari kota satu ke kota lain yang perlu tetap dibatasi. Karena kalau ini tidak dibatasi dan dikanalisasi melalui PPKM dikhawatirkan grafiknya akan terus meningkat," pungkasnya. 

Humas DPRD Jabar
Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat
Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, SE. SH., M.Si


KATA KUNCI

BAGIKAN

BERI KOMENTAR