Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah
Jawa Barat
dprdjabar
Berita Umum
DPRD Jabar Terima Audiensi KSPSI Jawa Barat
Kamis, 12 Mei 2022
foto
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiesi serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Kamis (12/5/2022). Dalam kesempatan tersebut audiensi dihadari oleh sejumlah Anggota DPRD Jabar diantaranya Abdul Hadi Wijaya, Rafael Situmorang, dan Raden Tedi. (Humas DPRD Jabar/ Zulkifli Reza)

Kota Bandung --- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menerima audiesi serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat, Kamis (12/5/2022). Dalam kesempatan tersebut audiensi dihadari oleh sejumlah Anggota DPRD Jabar diantaranya Abdul Hadi Wijaya, Rafael Situmorang, dan Raden Tedi.

Abdul Hadi Wijaya yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat dalam kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya memahami apa yang dilakukan oleh serikat pekerja adalah untuk menuntut kesejahteraan kaumnya.

"DPRD memahami betul apa yang dilakukan oleh serikat pekerja buruh ini tidak mengada-mengada dan selaras dengan pergerakan serikat pekerja buruh selama ini," katanya.

Gus Ahad (sapaan akrab Abdul Hadi Wijaya) menyebut, pihaknya akan selalu bersama buruh serta akan menyampaikan aspirasinya hingga ke Senayan agar bisa dicari solusinya dan dibahas pada Undang-undang mengenai kesejahteraannya.

"Kami akan mendukung dengan cara memberikan surat rekomendasi kepada pihak DPR RI agar pembahasan undang-undang yang bertentangan dengan kesejahteraan buruh bisa diselesaikan," lanjutnya.

Sebelumnya KSPSI Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Kota Bandung, dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.

KSPSI Jawa Barat dalam aksinya menuntut dibatalkannya KEPGUB UMK Tahun 2022 dan Terbitkan KEPGUB UMK 2022 dengan tidak menggunakan formula PP 36 Tahun 2021, menolak gugatan TUN Apindo Provinsi Jawa Barat mengenai pembatalan KEPGUB Upah diatas 1 Tahun, menolak revisi UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, membatalkan UU Cipta Kerja, dan menolak Revisi UU No.21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

 

Humas DPRD Jabar

Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat

Dr. Hj. Ida Wahida Hidayati, SE. ., M.Si

Berita Terkait