DPRD Jabar Bahas LKPJ Gubernur ATA 2018

Jumat, 12 April 2019

DPRD Jabar Bahas LKPJ Gubernur ATA 2018
Humas DPRD Jabar/ Yoggi Darwis

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Pansus I melakukan rapat kerja terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Akhir Tahun Anggaran 2018.

Ketua Pansus I Yod Mintaraga menjelaskan, rapat kerja pembahasan tersebut dilakukan bersama OPD terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait LKPJ Gubernur Jabar ATA 2018.

“Kita minta penjelasan yang lebih detail dari apa yang sudah disampaikan oleh gubernur pada saat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran 2018” ujar Yod kepada wartawan.

Dalam kesempatan tersebut Pansus I mengapresiasi, beberapa program kegiatan yang menunjukan serapan anggaran di atas 97%. Namun Yod pun menilai, prgoram kerja tak hanya mengutamakan serapan anggaran namun yang harus menjadi prioritas adalah manfaat dari program tersebut harus jelas dan berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Barat.

“Ada beberapa program kegiatan yang serapan anggarannya bagus diatas 97% ada juga yang dibawah 50%. Semuanya harus menjadi jelas, yang serapannya tinggi bukan hanya sekedar daya serapnya tinggi tapi kita harus tau seberapa jauh nilai manfaatnya dalam rangka mensejahterakan masyarakat Jawa Barat” ucapnya.

Lebih lanjut Yod mengungkapkan, DPRD Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah melahirkan 11 rekomendasi dari hasil pembahasan LKPJ 2017. Dari hasil rekomendasi tersebut beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti,  dan menjadi perhatian bagi Pemprov Jabar.

“Kita juga meminta penjelasan rekomendasi tersebut apakah sudah ditindaklanjuti. Alhamdulillah beberapa OPD sudah menindalanjuti rekomendasi tersebut, walaupun ada beberapa yang masih belum bisa dilaksanakan dan insyallah dari hasil rapat kerja ini pansus akan melakukan pembahasan internal dan akan meluncurkan beberapa catatan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja satu tahun kedepan” katanya.

Setelah melakukan pembahasan dengan OPD terkait, Pansus I akan segera melakukan penijauan langsung program-program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menurut Yod, dilakukan untuk melihat sejauhmana implementasi pembangunan tersebut.

“Kita nanti akan melihat sejauh mana implementasi di lapangan, ketika ada program kerja pembangunan infrstruktur jalan, irigasi kita akan tinjau. Ketika infrastruktur tersebut selesai dibangun tetapi tidak berfungsi, dan tidak memecahkan persoalan maka akan lain juga. Sehingga (pembangunan) harus bermanfaat, itu yang kita utamakan.” pungkasnya.

KATA KUNCI
BAGIKAN
BERI KOMENTAR