Slider Berita

Agenda Terbaru

DPRD Meminta Dinsos Tingkatkan Kinerja di 2016

Oleh Sekretariat DPRD Jabar - Tanggal 26 Jan 2016 09:12 WIB
Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Jabar ke Dinsos Provinsi Jabar

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, menghadapi realisasi anggaran 2016 untuk Dinas Sosial Jabar mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terlebih dalam kerangka program yang akan dilaksanakan setahun mendatang. Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mendorong Dinsos Jabar untuk melaksanakan kinerja dan merealisasikan program dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Jabar.

“Tahun lalu Dinsos Jabar masih bermasalah dalam penyususnan  dan realisasi program, sehingga kami terus mengevaluasi dikemudian hari agar dilakukan perbaikan,” ujar Yomanius baru-baru ini.

Dia menambahkan, program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu fokus bai komisi v dalam pengawasannya. Sebab, bercermin dari tahun sebelumnya, banyak program yang tidak terealisasi dengan baik. Sehingga melenceng dari target yang ditentukan dan berdampak pada sisa anggaran.

“Sedangkan, program itu sangat dibutuhkan masyarakat seperti target realisasi rutilahu,” katanya.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bahri mengatakan, agenda kegiatan di komisi v sangat banyak sesuai dengan banyaknya mitra kerja komisi. Hal itu bermuara pada rencana kegiatan dari masing-masing mitra kerja yang akan dilaksanakan selama setahun. Karena itu, usulan rencana kegiatan harus disusun sebaik mungkin sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Selain koordinasi dan komunikasi, pembahasan program yang sesuai dengan asas kepentingan seluruh elemen masyarakat Jabar sangat penting. Jangan sampai ada kegiatan yang tidak relevan sehingga harus dicoret,” ujar Syamsul baru-baru ini.

Indikatornya, lanjut dia, aspek pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan menjadi bahasan dalam lingkup kebijakan maupun program. Pasalnya, indikator tersebut berdampak secara signifikan dalam pembahasan anggaran dan realisasinya. Kendala kebijakan pusat yang tidak sejalan dengan daerah harus diselesaikan untuk kelancaran pelaksanaan program. Politik anggaran yang berkaitan dengan hal teknis dibahas saat pertemuan dengan mitra.

“Misalnya, penerima rutilahu sebesar Rp10 juta harus berbadan hukum dari Menkumham, praktis hal itu kita poskan di bantuan sosial,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat, Arifin H. Kertasaputra mengatakan, alokasi anggaran tahun 2016 sebesar Rp147,8 M dengan Bantuan langsung Rp94 M dan Bantuan Tak Langsung Rp52, 9 M. Salah satunya untuk program rutilahu yang mengambil pos anggaran bukan dari bantuan sosial.  Di sisi lain, program-program sosial  tersebut tidak selalu bersifat teknis kegiatan. Seperti bantuan sosial untuk lembaga kesejahteraan sosial yang menurut aturan harus berbadan hukum. Terkadang beberapa lembaga tersebut tidak memiliki legal formal sebagai akses untuk bantuan.

“Konsentrasi bantuan anggaran bukan pada infrastruktur lembaga tersebut, tetapi para terdampak sosial yang ditampung di lembaga kesejahteraan tersebut,” ujar Arifin.

 

Bagikan
Mutimedia
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
SAR 3.078 3.048 19 Jun 2014
SGD 9.226 9.133 19 Jun 2014
USD 11.544 11.430 19 Jun 2014
Sumber: Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Nama Kota Kondisi Suhu Tanggal
Bandung Cerah 22°C 19 Jun 2014 13:00
Bekasi Berawan 26°C 19 Jun 2014 13:04
Bogor Hujan 23°C 19 Jun 2014 12:50
Cimahi Cerah 21°C 19 Jun 2014 13:01
Sukabumi Hujan 20°C 19 Jun 2014 12:50
Sumber: Openweathermap