Tata Tertib

 

PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR  1 TAHUN 2018

 

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT,

 

Menimbang

:

a.

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib, perlu diubah dan disesuaikan kembali;

 

 

b.

bahwa perubahan dan penyesuaian sebagaimana huruf a di atas, ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;

 

 

 

Mengingat

 

:

1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

 

 

2.

Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

 

 

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

 

 

4.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

 

 

5.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

 

 

6.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

 

 

7.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

 

 

8.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

 

 

9.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

 

 

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58)

 

 

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

 

 

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 

 

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

 

 

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

 

 

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

 

 

16.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);

 

 

17.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

 

 

 

 

Memperhatikan

:

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan

:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

         

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

  1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
  2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemeritahan Daerah.
  5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
  7. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
  8. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  9. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  10. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan,  dan Alat Kelengkapan lainnya yang dibentuk oleh Rapat Paripurna.
  11. Fraksi merupakan Pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan konfigurasi Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan.
  12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  13. Komisi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara fungsional berdasarkan tugas-tugas yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi selanjutnya disebut BAPEMPERDA adalah Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  15. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  16. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, yang bertugas menegakan Tata Tertib dan Kode Etik.
  17. Panitia Khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah Panitia yang dibentuk dalam rapat paripurna untuk menangani hal-hal yang bersifat khusus.
  18. Panitia Angket adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat daerah yang diduga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  19. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disingkat BPK, adalah Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa penggunaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah.
  20. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  21. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

  1. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya.
  2. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.
  3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat.  
  4. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  5. Kunjungan Kerja adalah Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  6. Masa Sidang dan Masa Reses adalah masa sidang dan masa reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
  7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
  8. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dan bersifat tetap untuk membantu Fraksi dalam pelaksanaan fungsi, tugas serta wewenangnya.
  9. Pakar/Tim Ahli adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu dan bersifat tidak tetap, untuk membantu pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
  10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah untuk satu tahun yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
  11. Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Dapil adalah pengelompokan Daerah Pemilihan pada Pemilu Legislatif tahun 2014.
  12. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya  dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara pemerintahan daerah  untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
  13. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Jawa Barat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  14. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
  15. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
  16. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
  17. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
  18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
  19. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  20. Wilayah Administratif adalah wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusatdi Daerah dan wilayah kerja Gubernur dan Bupati/Wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah.
  21. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
  22. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  23. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
  24. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenaijenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Jawa Barat secara minimal.
  25. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
  26. Pembentukan Daerah adalah penetapan status Daerah pada wilayah tertentu.
  27. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru.
  28. Cakupan Wilayah adalah Daerah kabupaten/kota yangakan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi ataukecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota.
  29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  30. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
  31. Peraturan Gubernur yang selanjutnya disebut Pergub.
  32. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
  33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  34. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  35. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.
  36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
  37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
  38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
  40. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  41. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  42. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  43. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
  44. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  45. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  46. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  47. Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah adalah inspektorat provinsi.
  48. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
  49. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  50. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  51. Hari adalah hari kerja.

 

BAB II

 SUSUNAN KEANGGOTAAN, KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

 

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 2

DPRD Provinsi Jawa Barat terdiri atas anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

 

Bagian Kedua

Keanggotaan

Pasal 3

  1. Anggota DPRD ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Keanggotaan DPRD  diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.
  3. Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Provinsi Jawa Barat.
  4. Masa jabatan Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 4

  1. Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
  2. Anggota DPRD yang berhalangan mengucap­kan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

Pasal 5

  1. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

  1. Pada waktu pengucapan sumpah/janji, untuk penganut agama Islam didahului dengan kata “Demi Allah”, untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik diakhiri kata “Semoga Tuhan Menolong Saya”, untuk penganut agama Hindu didahului kata “Om Atah Paramawisesa”, untuk penganut agama Budha didahului kata “Demi Hyang Adi Budha”.

Pasal 6

  1. Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian, dan tata tempat.
  2. Tata urutan acara pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
    1. menyanyikan lagu Indonesia Raya;
    2. mengheningkan Cipta;
    3. pembukaan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan DPRD;
    4. pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
    5. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi;
    6. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari perwakilan masing-masing Fraksi;
    7. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
    8. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
    9. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
    10. sambutan Gubernur;
    11. pembacaan Do’a;
    12. penutupan Rapat Paripurna Istimewa oleh Pimpinan Sementara; dan
    13. penyampaian ucapan selamat.

(3)    Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

    1. Ketua Pengadilan Tinggi menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
    2. Gubernur menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional;
    3. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional untuk pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional;
    4. Undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan Pakaian Dinas Upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian kebaya nasional.

(4)    Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :

    1. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Gubernur dan Ketua Pengadilan Tinggi sebelah kanan Gubernur;
    2. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
    3. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Gubernur;
    4. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua pengadilan Tinggi duduk ditempat yang telah disediakan;
    5. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
    6. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan; dan
    7. Pers/Kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri.

 

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 7

  1. DPRD Provinsi merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
  2. Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat daerah.

 

Bagian Keempat

 Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

DPRD mempunyai fungsi:

  1. pembentukan Perda;
  2. anggaran; dan
  3. pengawasan.

 

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 9

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

      1. menyusun program pembentukan Perda bersama Gubernur;
      2. membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
      3. mengajukan usul rancangan Perda.
      4.  

Pasal 10

  1. Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
  2. Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepalatan antara DPRD dan Gubernur.

 

Pasal 11

  1. Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
  2. Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Paragraf 3

Fungsi Anggaran

Pasal 12

  1. Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur.
  2. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  1. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Gubernur berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  2. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  3. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  4. membahas rancangan Perda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD.

 

Pasal 13

  1. Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
  2. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
  3. Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggara DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
  4. Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
  5. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
  6. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

 

Pasal 14

  1. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Gubernur setelah Gubernur menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Gubernur bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
  3. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

 

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

 

Pasal 16

  1. Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
  2. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  3. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  1. laporan realisasi anggaran;
  2. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  3. neraca;
  4. Iaporan operasional;
  5. laporan arus kas;
  6. laporan perubahan ekuitas; dan
  7. catatan atas laporan keuangan.
  1. Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
  2. Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggung- jawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.

 

Pasal 17

Jadwal pembahasan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

 

Paragraf 4

Fungsi Pengawasan

Pasal 18

(1)    Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

    1. pelaksanaan Perda dan peraturan Gubernur;
    2. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
    3. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2)    Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

    1. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
    2. kegiatan kunjungan kerja;
    3. rapat dengar pendapat umum; dan
    4. pengaduan masyarakat.

(3)    Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Gubernur, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

(4)    Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(5)    DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifIkasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

(6)    Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

 

Pasal 19

      1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungiawaban Gubernur yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
      2. Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Kelima

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

  1. membentuk Perda bersama Gubernur;
  2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Gubernur;
  3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  4. memilih Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
  5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubemur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
  6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
  8. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Gubernur dalam penyelenggaraaan pemerintahan daerah;
  9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
  10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 21

  1. Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripuma.
  2. Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  3. Mekanisme pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Wakil Gubernur diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
  1. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
  2. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
  3. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
  4. jadwal dan tahapan Pemilihan;
  5. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
  6. penyampaian visi dan misi para calon Gubernur dan wakil Gubernur dalam rapat paripurna;
  7. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
  8. penetapan calon terpilih;
  9. pemilihan suara ulang; dan
  10. larangan dan sanksi bagi calon Gubernur dan wakil Gubernur atau calon wakil Gubernur yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.

(4)    Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripuma Pimpinan DPRD mengumumkan:

    1. pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur; atau
    2. pengangkatan wakil Gubernur.

 

Pasal 22

        1. Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
        2. Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Presiden atau Wakil Presiden atau Menteri dilaksanakan di Ibu Kota Negara dan dihadiri oleh Pimpinan DPRD.
        3. Serah terima jabatan dilakukan di Ibu Kota Provinsi dan setelahnya menyampaikan pidato sambutan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada sidang paripurna DPRD.

 

Pasal 23

  1. Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
  2. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

 

BAB III

KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 24

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

 

Pasal 25

  1. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri.
  2. Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum provinsi.
  3. Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripuma yang dipandu olehketua pengadilan tinggi.
  4. Dalam hal ketua pengadilan tinggi berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan tinggi atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan tinggi berhalangan.
  5. Rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.

(6)    Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

 

Pasal 26

  1. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
  2. Dalam hal tanggal berakhirnya masajabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

 

Pasal 27

  1. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
  2. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/ janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
  3. Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

 

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

 Pasal 28

  1. Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
    1. Pimpinan DPRD;
    2. badan musyawarah;
    3. komisi;
    4. Bapemperda;
    5. badan anggaran;
    6. badan kehormatan; dan
    7. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
  2. Alat kelengkapan DPRD sebasaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
  3. Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
  4. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
  5. Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana Ayat (4), bersifat tidak tetap.
  6. Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  7. Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

Pasal 29

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

 

Bagian Kedua

Pimpinan DPRD

Pasal 30

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

  1. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
  2. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
  3. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
  4. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
  5. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
  6. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
  7. mewakili DPRD di pengadilan;
  8. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  9. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma yang khusus diadakan untuk itu.

 

Pasal 31

(1)    Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(2)    Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(3)    Pimpinan sementara DPRD bertugas:

  1. memimpin rapat DPRD;
  2. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  3. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  4. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

 

Pasal 32

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

 

Pasal 33

  1. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
  2. Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  1. meninggal dunia;
  2. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  3. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
  4. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

(3)    Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:

  1. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  2. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)    Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defenitif.

(5)    Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

 

Pasal 34

  1. Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
  2. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
  3. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disertai dengan berita acara rapat paripurna.

 

Pasal 35

  1. Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
  2. Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  3. Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri melalui gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

 

Pasal 36

  1. Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
  2. Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
  3. Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

 

Pasal 37

      1. Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
      2. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripuma dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

 

Pasal 38

  1. Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
  2. Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
  3. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  4. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
  5. Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
  6. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

 

Pasal 39

  1. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
  2. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Menteri.
  3. Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 40

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

  1. Menteri mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD;
  2. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

 

Bagian Ketiga

Badan Musyawarah

Pasal 41

  1. Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.
  2. Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
  3. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
  4. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
  5. Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

 

Pasal 42

  1. Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  1. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  2. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  3. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  4. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai petaksanaan tugas masing-masing;
  5. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  6. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  7. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

(2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.

(3)    Setiap anggota badan musyawarah wajib:

  1. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
  2. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

 

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 43

  1. Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
  2. Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
  3. Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
  4. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
  5. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripuma.
  6. Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
  7. Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
  8. Masajabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
  9. Perpindahan Anggota DPRD antarkomisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

 

Pasal 44

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

  1. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. melakukan pembahasan rancangan Perda;
  3. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  4. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
  5. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Gubernur dan/atau masyarakat kepada DPRD;
  6. menerima, menampung, dan membahas serta menindak-lanjuti aspirasi masyarakat;
  7. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
  8. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
  9. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
  10. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
  11. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

 

Pasal 45

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

 

Bidang Tugas Komisi

Pasal 46

Komisi – Komisi DPRD terdiri atas:

 

    1. Komisi I : Bidang Pemerintahan, meliputi :

Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat, Kependudukan, Penerangan dan Pers, Hukum Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian, Aparatur dan Penanganan KKN, Perijinan, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Pertanahan, Kekayaan Daerah, Telematika, Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan, Polisi Pamong Praja, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur serta Perlindungan Konsumen.

    1. Komisi II : Bidang Perekonomian, meliputi :

Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata.

    1. Komisi III : Bidang Keuangan, meliputi :

Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.

d.   Komisi IV : Bidang Pembangunan, meliputi :

Pekerjaan Umum (Kebinamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman), Perencanaan dan Pengendalian, Pembangunan Regional, Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

e.   Komisi V : Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Kesehatan, Keluarga Berencana,  Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar.

Bagian Kelima

BAPEMPERDA

Pasal 47

  1. Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi.
  2. Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
  3. Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
  4. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
  5. Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
  6. Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

 

Pasal 48

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

  1. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
  2. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
  3. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
  4. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  5. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
  6. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
  7. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
  8. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
  9. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
  10. melakukan kajian Perda dan hasil kajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; dan
  11. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

 

Bagian Keenam

Badan Anggaran

Pasal 49

  1. Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak l/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
  2. Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
  3. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
  4. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
  5. Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

 

Pasal 50

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

    1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Gubernur tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
    2. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
    3. memberikan saran dan pendapat kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;
    4. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
    5. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur; dan
    6. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

Bagan Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 51

(1)   Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah 9 (sembilan) orang.

(2)   Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

(3)   Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

(4)   Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.

(5)   Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatanpaling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

 

Pasal 52

  1. Badan kehormatan mempunyai tugas:
  1. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  2. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan anggota DPRD;
  3. melakukan penyelidikan, verilikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  4. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepadarapat paripuma.

(2)   Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

(3)   Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

 

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, badan kehormatan berwenang:

  1. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
  2. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
  3. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

 

Pasal 54

  1. Pimpinan DPRD, anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
  2. Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
  3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

 

Pasal 55

  1. Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
    1. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
    2. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.
  2. Hasil penyelidikan, verifrkasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.
  3. Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

 

Pasal 56

(1)   Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

    1. teguran lisan;
  1. teguran tertulis;
  2. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  3. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD; dan/atau
  4. mengusulkan pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  1. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
  2. Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan olehDPRD.

 

Pasal 57

      1. Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dafam rapat paripurna.
      2. Jadwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan badan kehormatan.

 

Pasal 58

Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

 

Bagian Kedelapan

Panitia Khusus

Pasal 60

  1. Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
  2. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
  3. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
  4. Masa kerja panitia khusus:
    1. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
    2. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
  5. Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

 

Pasal 61

      1. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
      2. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

 

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 62

  1. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
  2. Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
  3. Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dalam setiap kegiatan alat kelangkapan DPRD.

 

BAB V

RENCANA KERJA DPRD

Pasal 63

  1. Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
  2. Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan,
  3. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
  4. Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
  5. Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
  6. Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

 

Pasal 64

  1. Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
  2. Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

 

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 65

(1)    DPRD mempunyai hak:

a.   interpelasi;

b.   angket; dan

c.   menyatakanpendapat.

(2)    Anggota DPRD mempunyai hak:

a.   mengajukan rancangan Perda;

b.   mengajukan pertanyaan;

c.   menyampaikan usul dan pendapat;

d.   memilih dan dipilih;

e.   membela diri;

f.    imunitas;

g.   mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

h.  protokoler; dan

i.    keuangan dan administratif.

 

Bagian Kedua,

Hak Interpelasi

Pasal 66

    1. Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
    2. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a.  materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan

b.  alasan permintaan keterangan.

 

Pasal 67

(1)    Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:

    1. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
    2. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
    3. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para anggota DPRD.

(2)    UsuI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari l/2 (satuperdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir.

(3)    Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usut hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripuma.

(4)    Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur.

 

Pasal 68

(1)    Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Gubernur:

a.   Gubernur hadir memberikan penjelasan; dan

b.   setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

(2)    Dalam hal Gubernur berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Gubernur menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.

(3)    Pandangan DPRD atas penjelasan Gubernur ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Gubernur.

(4)    Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dljadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Gubernur dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

 

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 69

  1. Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
  2. Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud padaayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a.   materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan

b.   alasan penyelidikan.

 

Pasal 70

(1)    Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:

a.   pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b.   Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan

c.   pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD:

(2)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan Putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(3)    Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

(4)    Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:

a.   membentuk panitia angket yang terdin atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan

b.   menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Gubernur.

(5)    Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

 

Pasal 71

(1)    Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyaralat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

(2)    Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(3)    Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 72

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian prosesvtindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuaivdengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 73

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

 

Bagan Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 74

(1)    Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

(2)    Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

a.   materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan

b.   materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.

(3)    Usul pernyataan pendapat  dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

 

Pasal 75

(1)    Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:

a.   pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;

b.   Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;

c.   Gubernur memberikan pendapat; dan

d.   pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Gubernur.

(2)    Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

(3)    Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4)    Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.

(5)    Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

(6)    Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(7)    Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:

a.   pernyataan pendapat;

b.   saran penyelesaiannya; dan

c.   peringatan.

 

Bagian Kelima

Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf I

Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 76

(1)    Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.

(2)    Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

 

Paragraf 2

Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 77

(1)    Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

(2)    Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

 

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 78

(1)    Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

(2)    Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

 

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 79

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 80

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

 

Paragraf 6

Hak Imunitas

Pasal 81

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

 

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan

Pendalaman Tugas

Pasal 82

(1)    Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

(2)   Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapatdilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, sekretariat DPRD, partai politik, atau perguruan tinggi.

(3)   Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD dibebankan pada APBD atau penyelenggara.

(4)   Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

 

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 83

  1. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi mempunyai Hak Protokoler.
  2. Hak Protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 84

  1. Pimpinan dan Anggota DPRD mempunyai hak keuangan dan administratif.
  2. Hak keuangan dan administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
  4. Pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota

Pasal 85

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

  1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
  2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati  ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
  5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
  6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah;
  7. mentaati Tata Tertib dan Kode Etik DPRD;
  8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
  10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
  11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pemilihannya.

 

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu

Acara Resmi

Pasal 86

        1. Pimpinan dan anggota DPRD memperoleh kedudukan protokol dalam acara resmi.
        2. Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
                1. acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di Daerah;
                2. acara resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah;
                3. acara resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah.

 

Pasal 87

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

    1. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD;
    2. Gubernur dan Wakil Gubernur ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD;
    3. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD;
    4. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota;
    5. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

 

Pasal 88

        1. Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
        2. Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 89

        1. Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat hak keprotokolan sesuai dengan hak keprotokolan yang diberikan kepada pejabat pemerintah.
        2. Hak keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        3. Dalam hal Anggota DPRD mewakili pimpinan DPRD dalam acara resmi yang ditugaskan pimpinan DPRD, diberikan hak keprotokolan yang sesuai dengan Pimpinan DPRD.

 

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 90

        1. Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.

(2)    Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.

(3)    Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

(4)    Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

 

Bagian Ketiga

Jenis Rapat

Pasal 91

(1)    Jenis rapat DPRD terdiri atas:

    1. rapat paripuma;
    2. rapat Pimpinan DPRD;
    3. rapat Fraksi;
    4. rapat konsultasi;
    5. rapat badan musyawarah;
    6. rapat komisi;
    7. rapat gabungan komisi;
    8. rapat badan anggaran;
    9. rapat Bapemperda;
    10. rapat badan kehormatan;
    11. rapat panitia khusus;
    12. rapat kerja;
    13. rapat dengar pendapat; dan
    14. rapat dengar pendapat umum.

(2)    Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(3)    Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(4)    Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

(5)    Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(6)    Rapat badan musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan musyawarah.

(7)    Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

(8)    Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(9)    Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.

(10)  Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.

(11)  Rapat badan kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.

(12)  Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.

(13)  Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

(14)  Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

(15)  Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

 

Bagian Keempat

Sifat Rapat

Pasal 92

  1. Rapat  DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, dan Rapat Dengar Pendapat Umum.
  2. Rapat  DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
  3. Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat panitia khusus, rapat Badan Pembentukan Perda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.

 

Pasal 93

        1. Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup;
        2. Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

 

Pasal 94

        1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
        2. Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

Pasal 95

  1. Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan dengan cara apapun juga.
  2. Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.
  3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 96

  1. Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
  2. Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan, kecuali :
    1. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;
    2. penetapan pasangan calon Gubernur;
    3. persetujuan rancangan peraturan daerah;
    4. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
    5. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
    6. utang piutang, pinjaman dan pembebanan Gubernur;
    7. Badan Usaha Milik Daerah;
    8. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
    9. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
    10. kebijakan tata ruang;
    11. kerjasama daerah;
    12. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
    13. penggantian antar waktu anggota DPRD;
    14. usulan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur; dan
    15. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur  dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.

 

Pasal 97

  1. Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
  2. Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas mengenai sifat rapat yaitu “RAHASIA“.

 

Bagian Kelima

Waktu dan Hari Kerja

Pasal 98

        1. Waktu dan hari kerja DPRD:
  1. Hari   kerja   Senin – Kamis pukul 09.00 WIB – 16.00 WIB, Hari Jum’at   pukul 08.00 – 11.00 WIB  dan pukul 13.30 WIB – 16.00 WIB;
  2. Apabila diperlukan kegiatan Anggota DPRD dan atau kegiatan DPRD dapat dilaksanakan pada hari Sabtu dan atau malam hari pukul 19.00 Wib – selesai;
  3. Perubahan  hari dan jam kerja adalah kewenangan Pimpinan DPRD atas usulan alat kelengkapan DPRD.
  1. Tempat Rapat di gedung DPRD, apabila diperlukan dapat dilakukan di tempat lain yang representatif yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

 

Pasal 99

Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

 

Pasal 100

(1)    Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.

(2)    Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3)    Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

 

Pasal 101

(1)    Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

(2)    Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

 

Pasal 102

(1)    Rapat paripurna terdiri atas:

a.   rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan

b.   rapat paripuna untuk pengumuman.

(2)    Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:

a.   Gubernur;

b.   pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

c.   Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 15 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

(3)    Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.

(4)    Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Gubernur.

(5)    Apabila  Gubernur   dalam    kapasitasnya   sebagai Wakil Pemerintah tidak dapat hadir pada persetujuan terhadap raperda dikarenakan menghadiri undangan dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator dan/atau Menteri, dan kunjungan luar negeri maka dapat diwakilkan penandatangan persetujuan raperda dimaksud oleh Wakil Gubernur.

 

Pasal 103

  1. Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
  2. Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

 

Bagian Keenam

Pengambilan Keputusan

Pasal 104

  1. Sebelum menghadiri rapat anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
  2. Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri.
  3. Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kuorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
  4. Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberi­tahukan kepada pimpinan rapat.

 

Pasal 105

(1)    Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.

(2)    Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa persetujuan atau penolakan.

 

Pasal 106

  1. Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
  2. Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi, Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  3. Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

 

Pasal 107

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditanda-tangani oleh pimpinan rapat.

 

Pasal 108

Keputusan berdasarkan pemungutan suara diambil apabila keputusan berdasarkan musyawarah sudah tidak terpenuhi karena adanya pendirian sebagian anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan anggota DPRD yang lain.

 

Pasal 109

  1. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungu­tan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
  2. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungu­tan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
  3. Pengambilan keputusan berdasarkan pemungu­tan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

 

Pasal 110

        1. Pemberian suara secara terbuka atau menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh anggota DPRD yang hadir.
        2. Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.
        3. Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

 

Pasal 111

  1. Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 1 jam.
  2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah anggota DPRD.
  3. Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kuorum belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
  4. Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
  5. Setelah rapat dibuka pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

 

Pasal 112

        1. Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf d memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dengan memperhatikan keterwakilan fraksi.
        2. Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf f,g,h,i,j,k,dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
        3. Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

 

Pasal 113

  1. Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
  2. Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
  3. Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

 

Pasal 114

  1. Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
  2. Untuk dapat mengambil keputusan sebagai­mana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

 

Pasal 115

Apabila ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang wakil ketua DPRD dan apabila ketua dan wakil ketua DPRD berhalangan, pimpinan rapat dipilih dari dan oleh anggota DPRD yang hadir.

 

Pasal 116

  1. Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada pimpinan DPRD mengenai acara maupun masalah yang akan dibahas yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
  2. Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
  3. Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
  4. Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
  5. Apabila Badan Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

 

Pasal 117

  1. Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, atau pemerintah daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
  2. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

 

Pasal 118

  1. Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD.
  2. Pimpinan rapat berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
  3. Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara pimpinan rapat diserahkan kepada pimpinan yang lain.

 

Pasal 119

  1. Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara menyebutkan namanya terlebih dahulu.
  2. Anggota rapat dapat berbicara setelah memperoleh izin dari pimpinan rapat.

 

Pasal 120

  1. Giliran berbicara diatur oleh pimpinan rapat.
  2. Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan, setelah dipersilahkan oleh pimpinan rapat.

 

Pasal 121

  1. Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
  2. Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

 

Pasal 122

  1. Anggota rapat diberikan kesempatan untuk melakukan interupsi, dalam hal:
    1. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
    2. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
    3. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
    4. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
  2. Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
  3. Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
  4. Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan anggota rapat.

 

Pasal 123

  1. Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1).
  2. Apabila seorang pembicara menurut pendapat pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

 

Pasal 124

  1. Pimpinan rapat memperingatkan pembicara, apabila :
    1. menggunakan kata-kata yang tidak layak;
    2. melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat; atau
    3. menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
  2. Pimpinan rapat meminta agar pembicara yang bersang­kutan menghentikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
  3. Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagai­mana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

 

Pasal 125

  1. Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
  2. Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat.
  3. Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat.

 

Pasal 126

  1. Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan 125.
  2. Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

 

Bagian Ketujuh

Risalah Rapat

Pasal 127

  1. Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
  2. Risalah merupakan catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
    1. jenis dan sifat rapat;
    2. hari dan tanggal rapat;
    3. tempat rapat;
    4. acara rapat;
    5. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
    6. ketua dan sekretaris rapat;
    7. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
    8. undangan yang hadir.
  3. Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

 

Pasal 128

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai paling lambat 2 (dua) hari.

 

Pasal 129

  1. Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat yang bersangkutan.
  2. Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
  3. Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat.

 

Pasal 130

  1. Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak-pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
  2. Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut, dan menyampaikannya kepada sekretaris rapat yang bersangkutan.

 

Pasal 131

  1. Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".
  2. Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukan dalam risalah, catatan rapat, dan/atau laporan singkat.

 

Bagian Kedelapan

Undangan Rapat

Pasal 132

  1. Undangan rapat terdiri atas:
    1. mereka yang bukan anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan pimpinan DPRD; dan
    2. anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
  2. Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari pimpinan DPRD atau pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
  3. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan/permintaan pimpinan rapat, tetapi  tidak mempunyai hak suara.
  4. Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, dengan perkataan maupun dengan cara lain.
  5. Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
  6. Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

 

Pasal 133

  1. Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 tetap dipatuhi.
  2. Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah pimpinan rapat.
  3. Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  4. Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 jam.

 

Bagian Kesembilan

Pakaian

Pasal 134

    1. Dalam menghadiri  rapat  paripurna,  pimpinan  dan  anggota  DPRD mengenakan pakaian:
                1. sipil  harian  (PSH),  dalam  hal  rapat  direncanakan  tidak  akan mengambil keputusan DPRD; dan
                2. sipil resmi (PSR), dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
    2. Dalam menghadiri rapat paripurna istimewa,    pimpinan dan anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan bagi wanita berpakaian kebaya nasional.

 

Pasal 135

  1. Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian dinas harian (PDH), atau pakaian dinas lapangan (PDL).
  2. Setiap hari Jum’at pimpinan dan anggota DPRD memakai pakaian batik khas Jawa Barat.

 

Bagian Kesepuluh

Bentuk Kebijakan DPRD

Pasal 136

  1. Kebijakan yang ditetapkan DPRD berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
  2. Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
  3. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat pimpinan DPRD, ditandatangani oleh ketua dan wakil-wakil ketua, setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.

 

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 137

(1)    Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

(2)    Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

Pasal 138

  1. Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
  2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

 

Pasal 139

(1)    Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:

a.   dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Gubernur dan/atau wakil Gubernur;

b.   dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau

c.   dihadiri oleh lebih dari l/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebegaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

 

(2)    Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:

a.   disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

b.   disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau

c.   disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

(3)    Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.

(4)    Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

(5)    Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri.

(6)    Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

(7)    Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.

(8)    Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(9)    Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

 

Pasal 140

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

 

BAB IX

FRAKSI

Pasal 141

  1. Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
  2. Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
  3. Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit lima (5) orang.
  4. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
  5. Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
  6. Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
  7. Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
  8. Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
  9. Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

 

Pasal 142

  1. Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
  2. Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

 

Pasal 143

  1. Fraksi mempunyai sekretariat.
  2. Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
  3. Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

 

Pasal 144

  1. Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli yang bersifat tetap.
  2. Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  1. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  2. menguasai bidang pemerintahan; dan
  3. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

 

Pasal 145

  1. Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
    1. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
    2. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindaklanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
  2. Publikasi kinerja Fraksi dapat dilakukan melalui media cetak, media massa dan/atau sistem informasi DPRD Provinsi Jawa Barat.

 

BAB  X

KUNJUNGAN KERJA DAN RESES

Bagian Kesatu

Kunjungan Kerja

Pasal 146

  1. Untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD, pimpinan DPRD dan atau anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja, di dalam Daerah, ke luar Daerah maupun ke luar Negeri.
  2. Kunjungan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingannya.
  3. Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja, wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya kunjungan.
  4. Kunjungan kerja harus dengan persetujuan pimpinan DPRD.
  5. Untuk keperluan kunjungan kerja, Sekretariat DPRD menyediakan sarana dan fasilitas.
  6. Tata cara pelaksanaan kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

 

Bagian Kedua

Reses

Pasal 147

        1. Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun paling lama 8 (delapan) hari dalam satu kali reses.
        2. Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
        3. Selama masa Reses berlangsung, tidak dilakukan rapat oleh alat kelengkapan DPRD, kecuali jika ada hal mendesak yang memerlukan diadakannya rapat.
        4. Hasil kegiatan reses masing-masing anggota,  dilaporkan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesai reses.
        5. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kegiatan reses kepada Gubernur untuk ditindaklanjuti.
        6. Untuk kegiatan Reses, Sekretariat DPRD menyediakan fasilitas dan dukungan biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
        7. Tata cara pelaksanaan reses diatur dalam Keputusan Pimpinan DPRD.

 

Pasal 148

      1. Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
      2. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:

a.   waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

b.   rencana kerja Pemerintah Daerah;

c.   hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan

d.   kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

(3)    Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

a.   waktu dan tempat kegiatan reses;

b.   tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat;dan

c.   dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(4) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

 

BAB XI

PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 149

        1. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Gubernur.
  1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai penjelasan atau keterangan dan/naskah akademik.
  2. Rancangan peraturan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program pembentukan peraturan daerah.
  3. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Gubernur dapat mengajukan rancangan peraturan daerah diluar Program pembentukan peraturan daerah.

 

Pasal 150

        1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
  1. Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaiana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
  2. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.
  3. Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, tim pakar, dan organisasi perangkat daerah.
  4. Tim pakar sebagaimana dimaksud ayat (4), diajukan oleh pengusul kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan menjadi tim pakar dalam penyusunan naskah akademik dan raperda, penyelarasan Bapemperda/BAPEMPERDA, dan membantu dalam pembahasan di alat kelengkapan DPRD yang membahas raperda.
  5. Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian dan penyelarasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
  6. Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
  7. Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) :
  1. Pengusul memberikan penjelasan;
  2. Fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan;dan
  3. Pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
  1. Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  1. Persetujuan;
  2. Persetujuan dengan pengubahan; atau
  3. Penolakan.
  1. Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
  2. Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Gubernur dan dimasukan dalam program pembentukan peraturan daerah.

 

Pasal 151

        1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur diajukan dengan surat Gubernur kepada pimpinan DPRD.
        2. Rancangan peraturan daerah berasal dari Gubernur disiapkan dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 152

Apabila dalam satu masa sidang Gubernur dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

       

Pasal 153

        1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama.
        2. Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
        3. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  1. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Gubernur dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
  1. Penjelasan Gubernur dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  2. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
  1. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiuatan sebagai berikut:
  1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah ;
  2. Pendapat Gubernur terhadap rancangan perda; dan
  3. Tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Gubernur.
  1. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
        1. Pembicaraan  tingkat  II  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) meliputi :
                1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan :
  1. Penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ; dan
  2. Permintan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
    1. Pendapat akhir Gubernur.
  1. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  2. Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Gubernur, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

 

Pasal 154

Apabila Gubernur dalam kapasitasnya sebagai Wakil Pemerintah tidak dapat hadir pada penyampaian atau persetujuan terhadap raperda dikarenakan menghadiri undangan dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Koordinator dan/atau Menteri, maka dapat diwakilkan penandatangan persetujuan raperda dimaksud oleh Wakil Gubernur.

 

Pasal 155

        1. Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur.
        2. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan putusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
        3. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur, disampaikan dengan surat Gubernur disertai alasan penarikan.
        4. Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Gubernur.
        5. Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Gubernur.
        6. Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

 

Bagian Kedua

Fasilitasi dan Evaluasi

Pasal 156

Pembinaan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

 

Paragrap 1

Fasilitasi

Pasal 157

        1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 dilakukan fasilitasi sebelum mendapat persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.
        2. Fasilitasi terhadap rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan peraturan daerah yang dilakukan evaluasi.
        3. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 juga dilakukan fasilitasi terhadap rancangan peraturan gubernur, rancangan Peraturan Bersama gubernur atau rancangan peraturan DPRD sebelum ditetapkan.
        4. Rancangan peraturan daerah, rancangan peraturan gubernur, rancangan peraturan bersama gubernur atau rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.   

 

Pasal 158

        1. Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur  Jenderal Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah diterima peraturan daerah, rancangan peraturan gubernur, rancangan peraturan bersama gubernur atau rancangan peraturan DPRD.

(2)    Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak memberikan fasilitasi, maka terhadap:

  1. rancangan perda dilanjutkan tahapan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD; dan
  2. rancangan  peraturan  gubernur,  rancangan  peraturan bersama Gubernur dan rancangan peraturan DPRD dilanjutkan tahapan penetapan menjadi peraturan gubernur, rancangan peraturan bersama Gubernur dan rancangan peraturan DPRD. 

 

Pasal 159

(1)    Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dibuat dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri tentang fasilitasi rancangan perda provinsi, rancangan Peraturan gubernur, rancangan Peraturan bersama gubernur atau rancangan Peraturan DPRD provinsi. 

(2)    Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah untuk penyempurnaan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.   

 

Paragraf 2

Evaluasi

Pasal 160

        1. Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan:
  1. undang-undang di bidang pemerintahan daerah; dan
  2. peraturan perundang-undangan lainnya. 

(2)    Evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang di bidang pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a.   RPJPD;

b.   RPJMD;

c.   APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d.   pajak daerah;

e.   retribusi daerah; dan

f.    tata ruang daerah. 

(3)    Evaluasi rancangan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a.   rencana pembangunan industri; dan

b.   pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa.

 

Pasal 161

(1)    Rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal. 

(2)    Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari  kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk dievaluasi. 

(3)    Rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri provinsi yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.

(4)    Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Sekretaris Jenderal paling lama 3 (tiga) hari kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk dievaluasi.  

 

   Pasal 162

        1. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 harus mendapat evaluasi Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan oleh gubernur.
        2. Menteri Dalam Negeri dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  1. melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
  2. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang tata ruang;
  3. melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan industri dan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

(3)    Evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi. 

 

Pasal 163

  1. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
  2. Permohonan pengharmonisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan:

 

                1. surat permohonan harmonisasi;
                2. rancangan perda disertai softcopy dalam bentuk pdf; dan
                3. rancangan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang evaluasi disertai softcopy. 

(3)    Dalam rangka pengharmonisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim harmonisasi evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah pada Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

 

Bagian Kedua

Nomor Register 

Pasal 164

  1. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
  2. Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

 

Pasal 165

Gubernur wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan peraturan daerah dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan noreg peraturan daerah.    

 

Pasal 166

Gubernur mengajukan permohonan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah setelah gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan perda yang dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (2). 

 

Pasal 167

        1. Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.
        2. Rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
        3. Dalam hal Gubernur tidak menandatangani rancangan perda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
        4. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Perda ini dinyatakan sah”.
        5. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.

 

Pasal 168

Rancangan peraturan daerah yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) belum dapat ditetapkan Gubernur dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah. 

 

Pasal 169

Pemberian noreg peraturan daerah dilaksanakan oleh Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.    

 

Pasal 170

(1)    Pemberian noreg rancangan perda ditetapkan oleh Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

(2)    Penulisan pemberian noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah.    

 

Pasal 171

(1)    Pemberian noreg rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 disampaikan dengan cara:

a.   secara langsung disertai dengan softcopy raperda dalam bentuk pdf, pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan perda dan/atau Pengiriman melalui surat elektronik/email terhadap rancangan perda provinsi kepada Direktur Produk Hukum Daerah Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ditujukan ke alamat phd.otda@kemendagri.go.id ; dan

b.   penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD.

(2)    Selain penyampaian  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap rancangan perda mengenai RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan rencana pembangunan industri  provinsi dilengkapi dengan Keputusan Menteri dalam Negeri tentang evaluasi  rancangan peraturan daerah; atau  

(3)    Rancangan peraturan daerah yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada gubernur untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.  

 

Pasal 172

        1. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
        2. Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

 

Pasal 173

        1. Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur.
        2. Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak di tandatangani oleh Gubernur tandatangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
        3. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi: peraturan daerah ini dinyatakan sah.
        4. Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah kedalam lembaran daerah.
        5. Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
        6. Peraturan daerah berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
        7. Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

BAB XII

PEMBAHASAN APBD DAN LAPORAN KETERANGAN

PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR

Bagian Kesatu

Kebijakan Umum APBD

Pasal 174

  1. DPRD membahas rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya yang disampaikan oleh Gubernur selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan sebagai landasan penyusunan APBD.
  2. Rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas DPRD bersama Gubernur yang selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
  3. Mekanisme pembahasan internal DPRD sebelum dibahas bersama Gubernur atas rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

 

Bagian Kedua

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 175

  1. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama, DPRD dan Pemerintah Daerah membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Gubernur.
  2. Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun Anggaran sebelumnya.
  3. Mekanisme pembahasan internal DPRD atas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

 

Pasal 176

  1. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala Daerah dan DPRD dituangkan dalan Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.
  2. Bentuk Nota Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan kesepakatan Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

 

Bagian Ketiga

Penyampaian dan Pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 177

        1. Gubernur menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (RAPBD) kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
        2. Pembahasan pendahuluan RAPBD meliputi :
  1. DPRD melalui Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi terkait membahas rencana kerja dan anggaran yang diajukan Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
  2. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran oleh Komisi-Komisi terkait disampaikan kepada Badan Anggaran melalui pimpinan DPRD.
  3. Hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
  1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD meliputi :
    1. DPRD melalui Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi terkait melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan Pemerintah Daerah.
    2. DPRD dapat melakukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
    3. Hasil pembahasan Fraksi-Fraksi dan Komisi-Komisi disampaikan kepada Badan Anggaran melalui Pimpinan DPRD.
    4. Badan Anggaran DPRD bersama Pemerintah Daerah membuat Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
      1. Penetapan APBD sebagai berikut:
  1. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhir APBD tahun berjalan, DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui  bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri dalam Negeri untuk dievaluasi dan hasil evaluasi diterima selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak disampaikanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud;
  3. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang RAPBD sudah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah;
  4. Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan yang lebih tinggi, DPRD bersama Gubernur melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
  5. Setelah Peraturan Daerah tentang APBD disempurnakan, Gubernur segera membuat Peraturan Gubernur untuk menjabarkan Peraturan Daerah dimaksud.

 

Bagian Keempat

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 178

        1. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan,  Perubahan atas APBD Tahun Anggaran berjalan, dapat dilakukan apabila terjadi:
                1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
                2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
                3. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
                4. keadaan darurat; dan
                5. keadaan luar biasa.
        2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
                1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
                2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
                3. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
                4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
        3. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
        4. Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

 

Pasal 179

  1. Paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan Gubernur wajib menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD kepada DPRD.
  2. Rancangan KUA perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi kebijakan umum anggaran perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
  3. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah beserta lampirannya disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD paling lambat akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.

 

Bagian Kelima

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Pasal 180

  1. Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
  2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

 

Bagian Keenam

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD danRancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

Pasal 181

        1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
        2. Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
                1. persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
    1. KUA dan PPA yang disepakati antara Gubernur dan Pimpinan DPRD;
    2. risalah sidang jalannya  pembahasan  terhadap  rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; dan
    3. nota keuangan dan pidato Gubernur perihal penyampaian pengantar nota keuangan pada sidang DPRD.
        1. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya.
        2. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Dalam Negeri dapat mengundang pejabat Pemerintah Daerah terkait.
        3. Hasil  evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dituangkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
        4. Apabila  Menteri  Dalam  Negeri  menyatakan  hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubemur tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan gubemur.
        5. Dalam  hal  Menteri  Dalam Negeri menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubemur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
        6. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, Gubernur tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
        7. Pembatalan peraturan daerah dan peraturan gubernur serta pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 182

        1. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (8) dan ayat (9), Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan peraturan daerahdan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut peraturan daerah dimaksud.
        2. Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan PeraturanDaerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.
        3. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (9) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

 

Pasal 183

Evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

 

Pasal 184

        1. Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (7) dilakukan Gubernur bersama dengan Badan Anggaran DPRD.
        2. Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
        3. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
        4. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dilaporkan pada rapat paripurna berikutnya.
        5. Rapat paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yakni setelah rapat paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
        6. Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.
        7. Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani KeputusanPimpinan DPRD.

 

Bagian Ketujuh

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 185

  1. Pemerintah Daerah menyampaikan kepada DPRD Laporan Realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
  2. Mekanisme pembahasan internal DPRD atas laporan realisasi semester pertama APBD diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

 

Bagian Kedelapan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 186

  1. Ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban mencakup penyelenggaraaan:
                1. urusan desentralisasi;
                2. tugas pembantuan; dan
                3. tugas umum pemerintahan.
  2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terdiri atas:
  1. Laporan Kerangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran; dan
  2. Laporan Kerangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

 

Pasal 187

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana diatur dalamketentuan perundang-undangan.

 

Pasal 188

        1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
        2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan Gubernur yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
        3. Dalam hal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran bersamaan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan.

 

Paragraf 2

Muatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 189

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sekurang-kurangnya menjelaskan:

                1. arah kebijakan umum Pemerintah Daerah;
                2. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
                3. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
                4. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
                5. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

 

Pasal 190

        1. Arah Kebijakan Umum Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (1) huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
        2. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf b memuat:
                1. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan eksensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi;dan
                2. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

 

Pasal 191

        1. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
        2. Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    1. urusan wajib terdiri dari:
        1. Pendidikan;
        2. Kesehatan;
        3. Lingkungan Hidup;
        4. Pekerjaan Umum;
        5. Penataan Ruang;
        6. Perencanaan Pembangunan;
        7. Perumahan;
        8. Kepemudaan dan Olah Raga;
        9. Penanaman Modal;
        10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
        11. Kependudukan dan Catatan Sipil;
        12. Ketenagakerjaan;
        13. Ketahanan pangan;
        14. Pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan anak;
        15. Keluarga Berencana dan Keluarga sejahtera;
        16. Perhubungan;
        17. Komunikasi dan informatika;
        18. Pertanahan;
        19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
        20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan persandian;
        21. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
        22. Sosial;
        23. Kebudayaan;
        24. Statistik;
        25. Kearsipan; dan
        26. Perpustakaan.
    2. urusan pilihan terdiri dari:
        1. Kelautan dan Perikanan;
        2. Pertanian;
        3. Kehutanan;
        4. Energi dan Sumber Daya Mineral;
        5. Pariwisata;
        6. Industri;
        7. Perdagangan; dan
        8. Ketransmigrasian.
  1. Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
                1. Program kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan;dan
                2. Permasalahan dan solusi

 

Pasal 192

  1. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 ayat (1)  huruf d meliputi:
                1. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
                2. Tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
                3. Tugas pembantuan kepada desa.
  2. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan.
  1. Tugas Pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
    1. Dasar hukum;
    2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan;
    3. Program kegiatan dan pelaksanaannya;
    4. Sumber dan jumlah anggran yang digunakan; dan
    5. Permasalahan dan solusi.
  2. Tugas Pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    1. Dasar hukum;
    2. Urusan pemerintah yang ditugaspembantuankan; dan
    3. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

 

Pasal 193

        1. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 189 ayat (1) huruf e meliputi:
                1. Kerjasama antar Daerah;
                2. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga;
                3. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
                4. Pembinaan batas wilayah;
                5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;
                6. Pengelolaan kawasan Khusus yang menjadi kewenangan Daerah;
                7. Penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum; dan
                8. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
        2. Penyelenggraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
                1. Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
                2. Permasalahan dan solusi.

 

Paragraf 3

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Pasal 194

        1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban disampaikan oleh Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD.
        2. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus dengan memperhatikan rekomendasi Komisi.
        3. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
        4. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
        5. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur dalam Rapat Paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Gubernur untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
        6. Apabila Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

 

Pasal 195

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Masa Jabatan merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

 

Pasal 196

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang belum dilaporkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban oleh Gubernur yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Gubernur terpilih atau penjabat Gubernur atau pelaksana tugas Gubernur berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.

 

Pasal 197

Apabila Gubernur berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Gubernur.

 

BAB XIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 198

  1. Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :
    1. meninggal dunia;
    2. mengundurkan diri; atau
    3. diberhentikan.
  2. Mengundurkan diri  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaiman dimaksud ayat (1) huruf c jika :
                1. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
    1. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD;
    2. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    3. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
    4. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
    6. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    7. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau
    8. menjadi anggota partai politik lain.
  4. Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

 

Pasal 199

  1. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
  2. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
  4. Apabila setelah 7 (tujuh) hari Gubernur tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Menteri Dalam Negeri.
  5. Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
  6. Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

 

Pasal 200

  1. Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 198 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan DPRD atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
  2. Keputusan Badan Kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
  3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  4. Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
  5. Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
  6. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri.
  7. Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggota DPRD. 

 

Bagian Kedua

Penggantian Antarwaktu

Pasal 201

  1. Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  2. Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
  3. Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya, serta menggantikan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD yang digantikannya.

 

Pasal 202

  1. Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir, kepada KPU  dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
  2. KPU menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
  3. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.
  4. Dalam hal KPU tidak menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dan/atau menyampaikan nama pengganti antarwaktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 145 ayat (1) atau ayat (2) sesuai ketentuan ayat (3), pimpinan DPRD berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 201 ayat (1) atau ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
  5. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), Gubernur mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri, untuk diresmikan pemberhentian.
  6. Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD.
  7. Dalam hal Gubernur tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri Dalam Negeri meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD.

 

Pasal 203

  1. Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
  2. Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.
  3. Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

 

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 204

  1. Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
  2. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
  3. Pemenuhuan persyaratan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan :
    1. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat:
  1. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga partai politik;
  2. fotocopy daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan
  3. fotocopy daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
  1. Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja dimasing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

 

Pasal 205

        1. Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
        2. Pengucapan sumpah/janji sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
        3. Tatacara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
        4. Anggota DPRD pada daerah otonom baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah induk.

 

Bagian Keempat

Pemberhentian Sementara

Pasal 206

        1. Anggota DPRD diberhentikan sementara karena :
                1. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau
    1. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
        1. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
        2. Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD yang bersangkutan kepada Gubernur.
        3. Gubernur berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD yang bersangkutan kepada Menteri Dalam Negeri.
        4. Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).
        5. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.
        6. Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Pasal 207

        1. Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.

 

  1. Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), partai politik yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

 

Pasal 208

        1. Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
  1. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

 

BAB XIV

KONSULTASI ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 209

  1. Konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk pertemuan antara pimpinan DPRD dan Gubernur.
  2. Pertemuan konsultasi sebagaimana ayat (1) dilaksanakan dalam rangka :
  1. pembicaraan awal mengenai materi muatan suatu rancangan peraturan daeran dan/atau rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan rancangan APBD;
  2. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. penyelesaian suatu persoalan yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan agenda dan jadwal kerja yang ada; atau
  4. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Gubernur.
  5. Pertemuan konsultasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD serta pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, serta Gubernur yang didampingi oleh pimpinan perangkat daerah yang terkait.
  6. Pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
  7. Pertemuan konsultasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik atas prakarsa pimpinan DPRD maupun atas prakarsa Gubernur.
  8. Hasil pertemuan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dipandang perlu dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

 

Pasal 210

    1. Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 juga dapat dilakukan dengan pimpinan instansi vertikal.
    2. Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di daerah mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.
    3. Pelaksanaan konsultasi dengan pimpinan instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat resmi DPRD.

 

BAB XV

PENERIMAAN PENGADUAN DAN PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 211

        1. DPRD menerima pengaduan serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat tentang suatu permasalahan sesuai dengan tugas dan wewenang DPRD.
        2. Penerimaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum :
                1. pertemuan secara langsung antara DPRD yang diwakili oleh Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, atau Anggota DPRD tertentu dengan masyarakat yang memberikan pengaduan; atau
                2. penyampaian pengaduan oleh masyarakat secara tertulis disertai dengan penjelasan mengenai hal yang diadukan yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD.

(3)    Penampungan dan penindaklanjutan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui forum :

                1. rapat dengar pendapat umum;
                2. rapat dengar pendapat;
                3. kunjungan kerja; atau
                4. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerjanya.

 

Pasal 212

        1. Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD kepada alat kelengkapan DPRD yang membidanginya dan/atau fraksi.
        2. Penyampaian aspirasi dan/atau pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh alat kelengkapan DPRD sesuai dengan bidang tugasnya ataupun oleh fraksi untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan masing-masing fraksinya.
        1. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD dengan sepengetahuan Pimpinan DPRD.

 

BAB XVI

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR/AHLI

Pasal 213

        1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
        2. Kelompok pakar/tim ahli sebanyak-banyaknya berjumlah sesuai dengan jumlah Komisi di DPRD.
        3. Kelompok pakar/tim ahli paling tidak wajib memenuhi persyaratan :
  1. berpendidikan serendah-rendahnya S1 dengan pengalaman tenaga ahli paling sedikit 5 (lima) tahun, S2 dengan pengalaman tenaga ahli paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau S3 dengan pengalaman tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) tahun;
  2. menguasai bidang pemerintahan; dan
  3. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
        1. Masa kerja kelompok pakar/tim ahli berlangsung secara tidak tetap.
        2. Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota dan kemampuan daerah.
        3. Kelompok pakar/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.

 

BAB XVII

LARANGAN, PENYIDIKAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 214

        1. Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
                1. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
                2. hakim pada badan peradilan; atau
                3. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian  Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Mililk Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
        2. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
        3. Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

 

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 215

        1. Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 dikenai sanksi berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan.
        2. Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
        3. Anggota DPRD yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.

 

Pasal 216

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan DPRD dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214.

 

BAB XVIII

KODE ETIK

Pasal 217

  1. Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, Anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik DPRD.
  2. Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

 

Pasal 218

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

 

BAB XIX

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 219

  1. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang Susunan Organisasi dan Tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  2. Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD.
  3. Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
  4. Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
    1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
    2. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
    3. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
    4. menyediakan dan mengkoordinasikan kelompok pakar/tim ahli dan tenaga ahli.
  5. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
  6. Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
  7. Penyediaan kelompok pakar/tim ahli dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, diusulkan oleh Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kemampuan daerah.

 

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 220

        1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
        2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD setelah dilakukan pembahasan dalam Badan Musyawarah.

 

Pasal 221

Tata Tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

Di tetapkan di Bandung

pada tanggal

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

 

 

ABDUL HARRIS BOBIHOE

 

 

Disalin sesuai dengan aslinya:

SEKRETARIAT DPRD PROV JABAR

Kasubag Risalah dan Dokumentasi Hukum

Drs. Arif Ahmad Ripai, M.Si.

 



BAGIKAN