Selamat Datang di Website Resmi DPRD Provinsi Jawa Barat  

Login Internal

Link






Jajak Pendapat

Tidak ada jajak yang aktif

Berita

KOMISI E BAHAS MASALAH TUNJANGAN PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR

03 Pebruari 2010 | 14:58 WIB

Ketua Komisi E DPRD Jabar, Drs. H. Syarif Bastaman, mengharapkan koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta instansi terkait lainnya bisa semakin baik dalam menghadapi berbagai persoalan.
Hal tersebut mengemuka ketika Komisi D DPRD Kota Bogor  (03/02) melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Jawa Barat. Rombongan yang dipimpin oleh Najamudin , MPD.I, selaku Ketua Komisi D Kota Bogor tersebut, diterima oleh Komisi E DPRD Jabar di Ruang Rapat Komisi E.
Acara yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E ini, selain dihadiri beberapa anggota Komisi E DPRD Jabar, juga dihadiri pihak Dinas Pendidikan Jawa Barat, yang diwakili oleh Dedi Sutardi dan Dede Hasan dari Bagian Pendidikan Dasar Jabar. Agenda kujungan kerja kali ini adalah untuk membahas dan meminta kejelasan informasi mengenai alokasi dana untuk sektor pendidikan di Provinsi Jawa Barat.
    Dalam kunjungannya, Komisi D DPRD Kota Bogor meminta penjelasan mengenai keterlambatan penurunan dana tunjangan pendidikan Jabar. Dedi menjelaskan keterlambatan disebabkan oleh hal-hal teknis yang memperlambat proses pencairan bantuan, seperti penggunaan rekening yang sangat variatif dari setiap guru baik PNS, maupun non PNS. Dinas Pendidikan Jabar menemukan setidaknya 30 nama bank, yang dipakai oleh seluruh tenaga pengajar Jabar.ā€¯Kita juga menemukan bahwa banyak nomor rekening tersebut yang sudah tidak aktifā€¯, jelas Dedi kepada Komisi D DPRD Kota Bogor. Hal ini mengakibatkan Disdik Jabar mengalami kesulitan mentransfer tunjangan tersebut ke setiap nomor rekening dengan bank yang berbeda.
Secara keseluruhan, terhitung 114.000 penerima tunjangan, yang terdiri dari 73.000 guru non PNS, 38.900 yang lulus sertifikasi pendidik, dan 1.159 guru yang mendapat tunjangan daerah khusus (Sukabumi dan Garut). Sementara itu, berbeda dengan tunjangan kepada guru, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dialokasikan dari APBN berjalan relatif lancar dan tidak menemukan masalah yang berarti. BOS yang dicairkan sekali dalam 3 bulan tersebut, ditransfer melalui PT Pos Indonesia, selaku distributor.
Selain BOS yang dialokasikan dari APBN, Jabar memberikan bantuan operasional pendidikan yang dialokasikan dari APBD Jabar yang masuk dalam Belanja Tidak Langsung (BTL), antara lain BOS Jabar, beasiswa, dan peralatan dalan rangka peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat. Sama halnya dengan BOS APBN, BOS Jabar juga dicairkan tri wulan secara berkala. Masing-masing siswa SD menerima Rp. 25.000,- , SMP/MTs Rp. 127.500,- , SMA/SMK/MA Rp. 180.000,- setiap tahunnya.
Dede Hasan menambahkan adanya Dana Dekonsentrasi Peningkatan Mutu untuk Pendidikan Dasar. Untuk SD, dana dicairkan guna pengadaan perpustakaan, Program SD Sadar Nasional, dan Bantuan untuk Klub Olahraga, yang sampai saat ini baru ada di 81 SD di Jawa Barat, yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Untuk TK, dilakukan pengadaan alat bermain dan olahraga dengan perbandingan 80% untuk negeri dan 20% untuk swasta dengan minimal Rp. 25 juta per satu satuan pendidikan. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tidak dilakukan pengembangan fisik terkait Surat dari Menkeu Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kegiatan Dekonsentrasi yang tidak melibatkan kegiatan fisik.

Kembali
.::
Multimedia
Kurs/Mata Uang
Update Terakhir : 16 Agustus 2011
MUJualBeli
AUD9,480.918,427.30
BND7,512.906,674.98
CAD9,198.008,175.61
CHF11,511.2910,229.42
DKK1,749.771,555.79
EUR13,035.3511,588.74
GBP14,779.1713,139.36
HKD1,158.681,030.30
JPY11,741.9010,439.65
NOK1,662.681,475.77
NZD7,534.006,683.25
PGK4,228.683,468.03
SEK1,409.501,252.32
SGD7,512.906,674.98
THB302.78268.97
USD9,026.008,026.00
Sumber : Bank Indonesia
Prakiraan Cuaca
Berlaku :
07 Januari 2011 - 08 Januari 2011


Bandung
Hujan Ringan
Suhu
21 - 28 °C
Kelembaban
68 - 97 %

Sumber : BMG Indonesia