DPRD Jabar Meminta Pj Bandung Barat Lanjutkan Program

Tanggal 18 Jul 2018 12:14 WIB
Ketua Komisi I DPRD Jabar bersama Pj Bandung Barat Dadang Muhammad

DPRD Provinsi Jawa Barat meminta penjabat Bupati Bandung Barat meneruskan program Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama menjabat hingga pelantikan bupati definitif. Hal itu berkaitan dengan kebijakan strategis yang harus diselesaikan seijin dari Kemendagri.

“Penjabat itu memiliki kewenangan seperti bupati definitif, hanya saja bedanya saat ada usulan rotasi pegawai harus seijin Kemendagri,” ujar Syahrir seusai mengikuti pelantikan di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro no. 22, Kota Bandung, Selasa (17/7/2018)

Dia menambahkan, termasuk juga didalamnya menentukan atau membenahi struktur pemerintah daerah untuk keberlangsungan pemerintahan. Sehingga, program pemerintah dapat terus berlanjut dan tidak ada yang tertunda.

“Jangan sampai ada yang tertunda, pemerintahan ini kan harus tetap berjalan,” tambahnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Mochamad Iriawan. Ia meminta Pj Bupati Bandung Barat dapat menyelesaikan berbagai persoalan di KBB meski hanya menjabat sekitar dua bulan. Ia juga meminta para pejabat maupun ASN di Pemkab Bandung Barat dapat bekerja profesional dan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat. Iriawan mengancam dirinya tak akan segan melaporkan ASN nakal yang malah bermain dan mengeruk keuntungan pribadi kepada KPK.

“Saya ingatkan kepada jajaran Pemda Bandung Barat, jangan main-main dengan keuangan negara, jangan main-main dengan pelayanan publik. Izin jangan dipersulit. Jangan ada gratifikasi. Pak Presiden sudah memangkas birokrasi. Kalau kita ingin maju, perizinan harus dipangkas. Saya mendengar cukup panjang perizinan di beberapa daerah termasuk KBB. Jangan malah dipersulit,” kata Iriawan.

pasca operasi tangkap tangan (OTT) di KBB, persoalan tender memang menjadi kendala tersendiri. Namun ia meminta para Kepala SKPD maupun pejabat terkait di KBB tidak takut atau khawatir melaksanakan tender selama tender tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku.

Bila tender-tender terus ditunda, ia menyebut masyarakat KBB yang akan dirugikan.

“Jika tender dilakukan dengan benar, tinggal dijalankan saja. Tapi saya akan dalami dulu permasalahan tender di Bandung Barat ini. Di waktu dua bulan ini saya ingin berkontribusi sedikit demi kebaikan Bandung Barat,” kata Dadang.

Pj Bupati Bandung Barat, Dadang Masoem mengakui siap melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Plt Bupati sebelumnya. Menjalani hari-hari pertama, ia akan mempelajari birokrasi dan program-program yang sudah tercanangkan.

Hal ini diungkapkan Dadang usai dilantik sebagai Pj Bupati Bandung Barat oleh Pj Gubernur Jabar, Komjen Pol Mochamad Iriawan di Aula Barat Gedung Sate, Bandung, Selasa (17/7/2018).

"Jadi yang saya cita-citakan dalam waktu 2 bulan itu saya ingin berkontribusi sedikit apapun juga demi kebaikan Bandung Barat. Saya dengar misalnya (masalah) lingkungan atau kebersihan, tempat sampah tidak ada, jadi prioritas saya pekerjaan yang ringan dulu," ucap pria yang juga menjabat Kepala DPMPTSP Jabar itu.

Berbekal pengalaman sebagai Kepala DPMPTSP Jabar, Dadang siap berupaya untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah setelah kasus yang terjadi. Terlebih, ia sudah dipercaya KPK untuk membantu 17 provinsi terkait bidang perizinan.

"Dari pengalaman itu itu yang Gubernur lihat, bahwa saya dipercaya, mudah-mudahan saya bisa masuk ke Bandung Barat untuk berkontribusi dan memperbaiki," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook