Jawa Barat Raih Opini WTP Untuk Yang ke- 7 kalinya.

Tanggal 28 May 2018 13:20 WIB
Penyerahan LHP BPK RI Laporan Keuangan Pemprov Jabar Tahun 2017

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal tersebut merupakan prestasi yang besar bagi Jawa Barat.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundar.S.Sos. MM mengapresiasi kerja keras atas raihan Opini WTP untuk yang ketujuh kalinya kepada Jawa Barat. Efektifitas, Akubtabilitas dan transparansi yang selalu dijaga dalam laporan keuangan ini harus tertanam menjadi bagian penting dalam keseharian pelaksanaan keuang di Jabar ini.

“Kami sangat mengapresiasi Opini WTP yang ketujuh kalinya ini diraih Pemprov Jabar secara berturut-turut,” ujar Ineu seusai mengikuti Rapat Paripurna Penyerahan LHK BPK RI di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro. no. 27, Kota Bandung, Senin (28/5/2018).

Dia menambahkan, pencapaian ini juga merupakan upaya kerja keras dari OPD di Jawa Barat. Ketertiban dalam beradministrasi, efektifitas dalam pelaporan keuangan dan tansparansi yang harus dilakukan antar lembaga. Dulu Pemprov Jabar juga mengalami kewalahan untuk menyelesaikan laporan keuangan dari daerah-daerah. Demikian juga dengan tingkat provinsi yang akan melaporkan keuangannya kepada BPK pusat.

“kuncinya disini keberadaan akuntan sangat penting, bukan hanya untuk WTP saja tetapi untuk menjadikan laporan keuangan menjadi lebih baik,” katanya.

Kepala BPK RI Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, CA,. CPA mengatakan, standardisasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat hampir dari semua lembaga pemerintah yang memeriksa dari hasil pemerikasaanya sudah WTP. Ada catatan penting tapi tidak banyak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Bahkan hingga  saat ini belum ada yang meraih WTP seperti Jabar, adapun Provinsi Jatim pernah sekali tidak meraih jadi batal untuk mendapatkan WTP.

“Ada yang hampir menyamai raihan WTP ini seperti Jabar yakni provinsi Jatim tapi batal,” ujar Moermahadi.

Dia menambahkan, menjelang pertengahan tahun 2018 belum seluruh provinsi untuk diserahkan LHK tersebut sehingga jelasnya belum mengetahui jumlah pastinya. Yang jelas, lanjut dia, kecenderungannya setiap daerah cukup bagus. Secara umum laporan keuangan itu kriterianya standar akuntansi pemerintahan, kemudian ada bukti yang cukup atau tidak fiktif. Selain itu, ketaatan terhadap peraturan perundang—undangan. Meskipun tidak ada yang mendapatkan penilaian sempurna.

“Kalau semua standarnya wajar semua pasti akan mendapatkan WTP,” katanya.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan bersyukur atas diraihnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 dari badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang ketujuh.  Prestasi itu dianggap sebagai kado manis masa jabatan yang berakhir tahun ini.

“Alhamdulillah selama ini Jawa Barat sudah 7 kali WTP, ini sebagai hadiah untuk masa terakhir jabatan saya," ujarnya.

Aher (sapaan akrab Ahmad Heryawan) mengisahkan, pada pemerintahan yang terdahulu di Pemprov Jabar belum ada akuntan untuk melaporkan dengan baik kepada BPK RI. Dari penerimaan CPNS pada waktu itu sebanyak 160 orang diminta sebanyak 80 orang oleh Pemprov Jabar untuk mendukung kinerja laporan keuangan yang baik. Bahkan Badan Kepegawaian Nasional pun terkaget untuk menempatkan akuntan sebanyak itu di Jabar.

“Untuk mengelola laporan keuangan yang baik tentunya harus diserahkan pada ahlinya,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, akan membuat Pemerintah Provinsi Jabar sebagai pemerintah provinsi pertama mencapai raihan ini. Saat ini, pihaknya telah menyetorkan laporan keuangan ke pihak BPK. Selanjutnya BPK akan menelaah dokumen-dokumen yang ada untuk diperiksa.

"Artinya kita siap untuk diperiksa oleh BPK, kita sudah meminta kepada segenap aparat Pemprov Jabar khususnya para kepala OPD, Kepala Biro, dikomandani oleh Kepala Inspektorat dalam menyiapkan pemeriksaan dari BPK ini," katanya.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook