Ke Kemendagri, Komisi V DPRD Jabar Meminta BPBKD Untuk Di Aktifkan Kembali

Tanggal 29 Mar 2018 15:39 WIB
Kunjungan Komisi V DPRD Jabar Ke Kemendagri

Komisi V DPRD Jawa Barat mengkonsultasikan terkait pembubaran Balai Pengembangan Bahasa dan Kesenian Daerah (BPBKD), salah satu OPD di Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Kemendagri. Badan tersebut dibubarkan dengan alasan efesiensi, berdasarkan perundang-undang terkait pemerintahan daerah yang berlaku saat ini. Rombongan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat diterima di Diréktorat Fasilitasi Kelembagaan Dirjen Otda Kemendagri. Karena itu, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong dan mendukung agar lembaga tersebut benar-benar bisa dihadirkan kembali. Persoalan yang muncul saat ini, walaupun program BPBKD masih ada di bidang-bidang, tetapi pengelolaan bahasa daerah tidak terfokus dan bidang tidak memiliki kasi khusus untuk keperluan menjalankan program pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Jika benar akan ada evaluasi, alangkah baiknya BPBKD dengan tugasnya semula bisa dihidupkan kembali.                                                                                                                                     

Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung menyayangkan atas keputusan Kemendagri membubarkan BPBKD tersebut. Padahal DPRD saat ini sedang mengupayakan penguatan pelestarian dan pengembangan bahasa daerah. Antara lain dengan mengajukan hak inisiatif untuk merevisi Perda No. 14 Tahun 2014.

“Kami kaget dengan adanya keputusan pembubaran badan ini, padahal penguatannya sangat bermanfaat terutama dalam bidang pendidikan,” ujar Yomanius di Kantor Direktorat Kelembagaan Dirjen Otda Kemendagri, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Dia menegaskan,upaya penguatan dilakukan karena bahasa daerah di Jawa Barat sedang menghadapi ancaman. Bahasa daerah mulai ditinggalkan penuturnya padahal bahasa merupakan kekayaan budaya yang harus dipertahankan. Adanya BPBKD di Disdik Provinsi Jawa Barat, merupakan bagian dari dinamika penguatan bahasa dan sastra daerah, terutama yang dilakukan di jalur pendidikan.

“Bahasa daerah di Jabar sendiri sudah tereliminasi, sehingga harus dilestarikan melalui jalur pendidikan,” katanya.

Yomanius menjelaskan, keberadaan BPBKD juga merupakan wujud dari wewenang pemerintahan daerah untuk mengelola pembinaan bahasa daerah sesuai kewenangan undang-undang. Oleh karena itu, pembubaran BPBKD oleh Kemendagri sangat disayangkan. Jika alasannya untuk efisiensi, pihaknya menilai kehadiran BPBKD tidak bermasalah karena komponen penunjang baik pegawainya (PNS dan honorer), sarana dan prasarannya, serta anggarannya telah tersedia dan mencukupi.

Sementara itu, Kasubdit Kelembagaan Dirjen Otda Kemendagri, Dodo mengatakan, persoalan pembubaran BPBKD tidak harus ditanyakan kepada Kemendagri, tetapi cukup dijelaskeun oleh pihak Disdik Prov Jabar. Pasalnya, pihak Kemendagri sudah mengkaji bersama-sama Disdik Jabar sampai 5-6 kali berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang  SOTK.

“Asasnya berdasar pada UU tentang SOTK yang mengamanatkan efisiensi dalam tatanan pemerintahan daerah,” kata Dodo.

Kendati demikian, kata Dodo, pihaknya memahami aspirasi yang disampaikan oleh Komisi V dan menyatakan bahwa dinamika pengaturan SOPD di Kemendagri tidak statis dan terus dilakukan évaluasi. Di antaranya masih ada peluang untuk membentuk UPTD baru untuk mewadahi potensi-potensi daerah yang belum tersalurkan dalam struktur dinas. Selain itu, pembentukan OPD baru harus didasarkan pada kriteria yang memenuhi syarat-syarat efisiensi dan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini Kemendagri juga sedang menyusun rancangan Permendagri untuk tujuan mengevaluasi OPD Pemda di seluruh Indonesia. Kemungkinan Permendagri itu akan rampung sekitar bulan Juni tahun ini. Tidak menutup kemungkinan BPBKD bisa didirikan lagi hingga memang dianggap perlu dan dibutuhkan. Untuk sementara, program-program BPBKD masih bisa dijalankan melalui bidang-bidang yang ada di Disdik Prov Jabar,” pungkasnya.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook