Merasa Dirugikan, Forum Pedagang Subang Datangi DPRD Jabar

Tanggal 26 Sep 2017 09:34 WIB
Aksi Forum Pedagang Subang
Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Pedagang Kecil, Pasar dan Kaki Lima Kabupaten Subang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (25/9/2017). Dalam aksi tersebut massa menyampaikan aspirasinya terkait permasalahan yang dialami oleh para pedagang   yang merasa dirugikan dengan adanya rencana pembangunan mall di pasar-pasar tempat  mereka berjualan.
 
Perwakilan Kordinator Forum Pedagang Kecil, Pasar, dan Kaki Lima Kabupaten Subang Supardi mengatakan, aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan para pedagang kepada Pemerintah Kabupaten Subang terkait beberapa kebijkan yang dinilai merugikan pedagang. Selain itu para pedagang menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Subang yang tidak melibatkan pedagang dalam pembuatan kebijakan.
 
"Terkait program pemerintah yang tidak matang, dengan tidak membicarakannya dengan para  pedagang terkait program relokasi pedagang dan rencana pembangunan mall yang menyebabkan kami (pedagang) dirugikan" kata Supardi.
 
Ia berharap, unsur Pemerintah Kabupaten Subang dapat duduk bersama dengan para pedagang untuk dapat menyelesaikan polemik ini.
 
"Kami beharap unsur pemerintah subang bisa bertindak arif dan bijaksana duduk bersama dengan para pedagang berikan solusi terbaik. Kami percaya pemerintah memiliki solusi terbaik" ujarnya.
 
Sebelumnya terkait permasalaan ini mereka (pedagang) sudah melakukan pengaduan kepada Komnas HAM. Aduan tersebut direspon dengan baik oleh Komnas HAM.
 
"Komnas HAM sudah merespon pengaduan kita, dan sudah memberikan surat kepada pemerintah subang dan DPRD Subang mengenai pernyataan dan klarifikasi yang disampaikan kepada para pedagang" katanya.
 
Aksi unjuk rasa tersebut akhirnya mendapatkan perhatian dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut aspirasi secara langsung diterima oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat M Iqbal. Iqbal pihaknya akan segera melakukan kroscek atau investigasi terkait permasalahan ini.
 
"Kami akan melakukan investigasi sehubungan dengan pembangunan disana. Tentu dalam hal ini Kami perlu melakukan kroscek atau investigasi sehubungan dengan adanya anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat. Menurut informasi yang disampaikan mereka, bahwa disinyalir pembangunan tersebut tidak representatif tidak sesuai dengan kebutuhan" ujar anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut.
 
Ia menambahkan, sesuai informasi yanh Ia dapatkan dari para pedagang adanya peralihan yang dirasakan oleh mereka dan kurang diperhatikan oleh pemerintah.
 
"Tapi disisi lain itu ada Perda nya. Apakah itu adannya kurang sosialisasi dalam pembentukan perdanya, sehingga mereka merasa dibohongi. Mereka mengadu ke Komnas HAM, termasuk hari ini ke DPRD Provinsi Jawa Barat" pungkasnya.
Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia