Pemerintah Harus Pantau Kesehatan Hewan Kurban

Tanggal 31 Aug 2017 08:45 WIB

DPRD Provinsi Jawa Barat berharap pemerintah mampu mengendalikan harga kebutuhan bahan pokok jelang perayaan Idul Adha. Harga di pasaran harus sesuai dan terjangkau masyarakat.

Tak hanya itu, dewan pun meminta pemerintah mengawasi peredaran hewan kurban di masyarakat. Hal ini sangat penting agar seluruh hewan yang dipasarkan dalam keadaan layak baik dari kesehatan maupun harga.

"Tim kesehatan kurban dari provinsi memang sudah disebar ke seluruh Jawa Barat. Semoga bisa bekerja maksimal," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Haris Yuliana, di Bandung, Rabu (30/8).

Dia berharap, tim kesehatan hewan bisa mencegah adanya hewan yang sakit maupun tidak layak kurban. Masyarakat pun diminta tidak membeli hewan kurban secara sembarangan. "Harus teliti, diperiksa dulu, kalau bisa ditanya hasil pemeriksaan kesehatannya," ujarnya.

Sementara itu, angkutan barang dilarang melintasi sejumlah kawasan di Jawa Barat selama libur Idul Adha 2018. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat meminta truk dan angkutan berat lainnya tidak beroperasi sejak Kamis hingga Minggu (31 Agustus-3 September).

Kepala Dishub Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, larangan ini sesuai dengan surat edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan tentang pengaturan lalu lintas dan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang pada saat libur panjang Idul Adha.

Menurutnya, angkutan barang yang dilarang beroperasi adalah yang bersumbu lebih dari tiga. Adapun lokasi-lokasi yang dilarang dilalui adalah jalan nasional baik tol dan nontol, jalur wisata, dan jalur alternatif.

"Larangan berlaku pada pengangkut bahan bangunan, seperti truk tempelan, truk gandeng, serta kendaraan kontainer," kata Dedi di Bandung. Namun, larangan ini tidak berlaku bagi truk pengangkut bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG), hewan ternak, dan bahan pokok seperti beras, gula pasir, daging sapi, daging ayam hingga telur.

"Pengangkut pupuk, dan bahan baku ekspor impor juga boleh, dari lokasi home industri ke pelabuhan," katanya. Dia menambahkan, ketika beroperasi angkutan barang yang dipakai harus bersumbu tidak lebih dari dua sumbu.

Dia memastikan akan ada sanksi jika larangan ini dilanggar. "Sanksinya akan disesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 24 Nov 2017
BND 9.226 9.133 24 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 24 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 24 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 24 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 24 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 24 Nov 2017
USD 11.544 11.430 24 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia