Ketua Dewan dan Komisi IV DPRD Jabar Sidak Mega Proyek Meikarta

Tanggal 02 Aug 2017 19:00 WIB
Sidak Pimpinan DPRD dan Komisi IV DPRD Jabar ke Proyek Meikarta

DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Anggota Komisi IV meninjau lapangan bersama Perangkat Daerah Pemkab Bekasi terkait Izin Pembangunan Kota Baru Meikarta di Desa Cibatu, Kab Bekasi, Selasa (2/7/2017).

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi meminta PT. Lippo Cikarang mengurus perijinan terlebih dahulu sebelum membangun Kota Meikarta. Hal itu dikatakannya seusai melakukan kunjungan ke kantor Pemkab Bekasi untuk mengetahui ijin dari Mega Proyek tersebut.

”Terkait perizinin memang secara menyeluruh masuk Lippo Cikarang, bukan Meikarta. Tetapi hal pokok dan penting izin harus tetap ditaati aturannya,”

Berdasarkan informasi Pemerintah Kabupaten Bekasi, lanjut Ineu, ijin dari meikarta itu masih berproses, dimana hanya ijin penggunaan lahan. Karena itu pihaknya meminta agar segera diproses, meski kewenangannya di Kabupaten tetapi Bekasi menjadi bagian dari kawasan Bodetabek - Karawang - Purwakarta. Menurutnya pengembangan pembangunan harus terkoneksi dengan wilayah lain, yang menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat, karena ada perda yang mewajibkan hal itu.

Hal itu dipertegas Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady. Menurut dia,  sebenarnya Meikarta sendiri luas kawasannya baru mendapat izin 84 hektare dari 143 hektare yang diajukan. Lippo Grup yang menaunginya memang sudah memiliki izin penguasaan tanah di salah satu Pengembangan Kawasan Nasional (PKN) tersebut seluas 480 hektare sejak 1994.

“Data ini tidak sama dengan yang diproyeksikan untuk pembangunan kawasan tersebut, sehingga ini jelas ada pelanggaran administrasi,” ujar Daddy.

Daddy menambahkan, data-data tersebut  memang terkait dengan trikk pemasaran "barang dagangan".  Sebab, di dalam portalnya Meikarta banyak "menjanjikan" fasilitas, termasuk mencantumkan angka luasan yang sekitar 500 haktare. Belum lagi, perizinan yang belum sepenuhnya mereka kantongi. Di sisi lain, RTRW Kabupaten Bekasi memang sudah rampung. Tetapi, RDTR-nya masih dalam proses finalisasi di BKPRD. Tidak mengherankan kalau kemudian kondisi tersebut menuai pro-kontra.

“Di lapangan, memang belum ada fisik bangunan yang berdiri. Namun, alat berat sudah siap dan bahkan tiang pancang mulai di beberapa titik,” katanya.

Dia menilai, sebaiknya prosedur kebijakan harus diikuti agar dikemudian hari tidak menimbulkan sejumlah persoalan. Jika tidak, maka berpotensi menimbulkan maslah mulai dari luas lahan yang di klaim hingga jeratan secara hukum.

"Karena itu, menurut saya stop dulu saja sampai semua urusan perizinannya selesai," tandas Daddy yang berasal dari Partai Gerindra daerah pemilihan Cirebon Indramayu itu.

 

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia