Komisi II Segera Rampungkan Perda Ekonomi Kreatif

Tanggal 13 Jul 2017 08:32 WIB
Rapat kerja Komisi II DPRD Jabar dengan mitra kerja
DPRD Jawa Barat saat ini tengah menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang ekonomi kreatif. Perda inisiatif ini dirancang untuk meningkatkan perkembangan industri kreatif di Jawa Barat. Hingga sampai saat ini perancangan Perda tersebut telah memasuki pembahasan konten-konten yang dilakukan antara DPRD Provinsi Jawa Barat dengan dinas-dinas terkait.
 
Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Ijah Hartini mengungkapkan, hingga saat ini perancangan Perda Ekonomi Kreatif telah memasuki pembahasan konten, 
 
"Sejauh ini draft Raperda Ekonomi Keatif ini sudah diberikan ke daerah-daerah, dan melihat sejauh mana potensi ekonomi kreatif di Jawa Barat. Karena pembentukan Perda ini sudah menjadi sebuah kebutuhan, selain itu ini merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014" ungkap Ijah di Gedung DPRD Jabar, Selasa (11/7/2017).
 
Ia menambahkan, setelah  Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menampung masukan-masukan dari dinas-dinas terkait maka pembahasan akan dilanjutkan pada pembahasan pasal perpasal. 
 
"Bahwa tadi seperti yang sudah dijelaskan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari 15 subsektor Perda Ekonomi Kreatif perlu adanya pengelompokan. Sehingga bisa memilah dan memisah, subsektor ini berada di siapa dan untuk selanjutnya penanganannya bisa langsung berhadapan dengan dinas terkait. Selanjutnya ada masukan dari Dinas Pariwisata bahwa ecraft di Jawa Barat iti harus berbasis budaya" ujarnya.
 
Sementara itu Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Agus Hanafiah mengapresiasi inisiatif DPRD Provinsi Jawa Barat dalam pembuatan Perda Ekonomi Kreatif. Menurutnya sektor ekonomi ini adalah sektor unggulan dan akan terus berkelanjutan.
 
"Bahwa ekonomi kreatif ini sudah menjadi unggulan, karena sektor-sektor lain seperti migas dan batu bara akan habis tetapi ekonomi kreatif akan terus berlanjut" katanya.
 
Agus memaparkan ada tiga dari jumlah 15 sub sektor dari Perda Ekonomi Kreatif yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
 
"Pertama berkaitan dengan musik, seni pertunjukan, dan seni rupa. Oleh karena itu yang kita harapkan bahwa ini bisa diadopsi di dalam perda tersebut. Dan sektor lainnya berada di Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Industri dan Perdagangan" paparnya
 
Terkait usulan yang telah disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Kawa Bawat terkait Perda Ekonomi Kreatif adalah tentang usulan untuk adanya bab yang khusus mengenai produk, pengembangan dan pemasaran produk ini menjadi sangat penting.
 
"Saat ini kelemahan ekonomi kreatif di kita adalah salah satunya di desain dan kemasan. Kalau desain dan kemasannya bagus sesungguhnya daya tariknya akan lebih bagus lagi" ujarnya.
 
Ia berharap, Perda Ekonomi Kreatif ini dapat segera teraplikasi dalam rangka meningkatkan semangat ekonomi kreatif di masyarakat.
 
"Semoga ini dapat segera teraplikasi karena bagaimanapun juga pemerintah harus memberikan langkah-langkah yang khusus untuk masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi kreatif ini" katanya.
Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Jul 2017
BND 9.226 9.133 21 Jul 2017
CAD 10.582 10.472 21 Jul 2017
CNH 1.948 1.948 21 Jul 2017
CNY 1.872 1.854 21 Jul 2017
SAR 3.078 3.048 21 Jul 2017
SGD 9.226 9.133 21 Jul 2017
USD 11.544 11.430 21 Jul 2017
Sumber: Bank Indonesia