DPRD Jabar Sambut Baik Kerjasama Participating Interest Blok ONWJ Antara Pemprov Jabar - DKI

Tanggal 12 Jul 2017 11:35 WIB
Penandatanganan kerja samaParticipating Interest Pemprov Jabar dengan DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang Pembagian Besaran Participating Interest (PI) 10% pada Kerja Offshore North West Java (WK ONWJ) bertempat Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung Jalan Diponegoro Kota Bandung, Senin (10/7/2017). Prosentase PI 10% (WKN ONWJ) dibagi menjadi 2 provinsi dan empat kabupaten dengan prosentase Jawa Barat 79,71% meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu dan DKI Jakarta 20,29%.

Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-peruandangan. Hasil kesepakan tersebut diharapkan dapat menambahkan Pendapatkan Asli Daerah (PAD) dan Participating Interest 10% (WK ONWJ) bagi kedua provinsi dan kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Barat yang bersangkutan.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, tuntutan daerah yang ingin dilibatkan dalam proyek migas ini sudah lama bergema. Pun kerja sama dua provinsi ini mengacu kepada Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5975/13/MEM.M/2015 tanggal 19 Agustus 2015 tentang Keikutsertaan BUMD dalam Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada wilayah Kerja (WK) Offshore NorthWest Java (ONWJ).

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yakni pembagian besaran PI 10% pada WK ONWJ dengan ketentuan, Pemprov DKI Jakarta mendapatkan porsi 20,29% sementara Jabar mengambil porsi 62,13% dan dibagi lagi dengan empat kabupaten dimana masing-masing porsinya antara lain, Pemprov Jabar 79,91%, Indramayu 4,71%, Subang 2,93%, Karawang 8,24% dan Bekasi 1,70%.

Adapun tujuan dari kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta daerah dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kita terlibat mengelola offshore bersama-sama pemerintah pusat. Tentu ini sangat positif sebab sebelum ada ini, kita menjadi kawasan yang ada di daerah kita, tapi kita tidak terlibat secara langsung. Bahasa tegasnya penonton," jelas Aher.

Dalam kesepakatan ini, kedua provinsi bersepakat untuk mengambil dan membagi hak PI 10% pada WK ONWJ, dimana nanti pengelolaannya akan dilakukan lebih lanjut oleh BUMD PT. Migas Hulu Jabar yang telah ditunjuk oleh Pemprov Jawa Barat dan BUMD PT. Jakarta Propertindo yang telah ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta melalui kesepakatan atau perjanjian antar-BUMD.

Sementara Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan bahwa proses kesepatakan ini memang butuh waktu. Tapi karena kesepakatan ini bersifat "bussines to bussines", maka harus segera dilakukan upaya tindak lanjutnya.

Djarot juga mengatakan kerja sama dua provinsi di bidang migas ini merupakan kerja sama yang baru dilakukan di antara dua provinsi dalam waktu yang singkat.

Djarot menambahkan, bahwa proyek bersama ini merupakan sikap yang menunjukkan bahwa kedua provinsi, bisa menurunkan ego masing-masing atas kekayaan sumber daya alamnya.

"Bukankah kita sepakat tidak ada ego di wilayah yang kaya sumber daya alamnya? Kalau memang egonya dinaikkan, bagaimana dengan saudara kita yang enggak ada sumber daya alam?" katanya.

Hasil dari kesepakatan tersebut, Ia harapkan dapat menambahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Participating Interest 10% WK ONWJ bagi kedua provinsi dan kabupaten-kabupaten di provinsi Jawa Barat yang bersangkutan.

Sementara itu menanggapai kerjasama tersebut, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan pihaknya telahmenyerahkan kerjasama ini masing-masing BUMD yang telah ditunjuk dan berharap BUMD ini memberikan output sesuai yang diharapkan baik dari Pemerintah Pusat, Jawa Barat, dan DKI Jakarta serta bisa menindaklanjuti apa yang telah direncanakan.

"Ini secara teknis sudah diserahkan kepada BUMD di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Kami berharap BUMD ini secara teknis bisa menterjemahkan dari kesepahaman ini dengan konkrit dan berjalan sesuai dengan harapan" ujarnya.

Senada denga Ketua DPRD, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Syahrir menyambut baik dan berharap kerjasama seperti ini bisa lebih ditingkatkan terutam dalam kerjasama gas dan minyak bumi sehingga BUMD bisa lebih maju dan mandiri sehingga dapat menghasilkan PAD yang lebih besar.

"Kita menyambut baik kerjasama ini, karena menurut SKK Migas bahwa Jawa Barat memulai (kerjasama) mudah-mudahan provinsi lain bisa mengikuti. Dan ini manfaatnya akan cukup besar bagi masyarakat Jawa Barat dan DKI terutama daerah-daerah yang memiliki wilayah yang bersentuhan langsung sumber daya ini".

Ia berharap kerjasama seperti ini dapat terus ditingkatkan khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya gas dan minyak bumi.

"Harapan kedepan mudah-mudahan perjanjian ini bisa ditingkatkan lagi terutama untuk daerah penghasil migas, dan BUMD kita bisa lebih maju dengan kemandirian yang berimbas pada peningkatan PAD" ujarnya.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi, memaparkan bahwa berdasarkan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri ESDM No. 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya, serta Peraturan Menteri ESDM No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, berlaku ketentuan bahwa BUMD daerah dapat menjadi mitra pemegang paling banyak 10% berdasarkan kelaziman bisnis dalam pengelolaan blok migas.

Adapun Kontrak Bagi Hasil Wilayah Kerja Offshore North West Java telah ditandatangani pada tanggal 18 Januari 2017 antara Pemerintah yang diwakili oleh SKK Migas dan PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

"Pada saat penandatanganan tersebut komposisi kepemilikan Participating Interest 100% dimiliki oleh PT Pertamina Hulu Energi ONWJ," jelasnya.

Target produksi 2017, PHE ONWJ menargetkan berkisar 36.000 barel minyak per hari dan produksi gas bumi sebesar 144 MMSCFD. Produksi minyak dan gas bumi disalurkan seluruhnya untuk kebutuhan startegis nasional seperti BBM, pembangkit listrik dan bahan baku pembuatan pupuk.

"Ditengah kondisi harga minyak dunia yang mengalami penurunan harga signifikan, tidak menyebabkan PHE ONWJ menurunkan laju produksinya," sambung Amien.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Jul 2017
BND 9.226 9.133 21 Jul 2017
CAD 10.582 10.472 21 Jul 2017
CNH 1.948 1.948 21 Jul 2017
CNY 1.872 1.854 21 Jul 2017
SAR 3.078 3.048 21 Jul 2017
SGD 9.226 9.133 21 Jul 2017
USD 11.544 11.430 21 Jul 2017
Sumber: Bank Indonesia