Komisi II : Laporan P2APBD 2016 Harus Komprehensif

Tanggal 06 Jul 2017 09:21 WIB
Rapat Evaluasi P2APBD Komisi II DPRD Jabar dengan mitra kerja

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menginginkan laporan detail dari hasil evaluasi terkait pembahasan  Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2016. Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan telah menyampaikan Nota Pengantar P2APBD TA 2016 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Juni 2017 lalu.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Dra. Hj Ijah Hartini mengatakan, seharusnya pada rapat kerja evaluasi P2APBD bukan melaporkan seluruh kegiatan maupun program yang sudah terealisasi. Tetapi lebih mengedepankan program maupun kegiatan unggulan yang dapat didorong pada penganggaran tahun  mendatang. Sehingga, program dan kegiatan yang sudah berjalan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya.

“Angka-angka yang terlampir dalam bentuk laporan sudah kita ketahui bersama-sama, kami menginginkan adanya sinergitas yang mewujudkan program maupun kegiatan nyata di masyarakat,” ujar Ijah di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (5/7/2017).

Dia menambahkan, seperti yang dilaporkan Dinas Peternakan dan Ketahanan pangan tidak hanya melaporkan rutin penggunaan anggaran hingga sesuai dengan target atau tidaknya berdasarkan RPJMD yang sudah disusun. Tetapi salah satu indikator dari keberhasilan program maupun kegiatan dinas ialah kepuasan masyarakat atau tepat sasaran. Di Jabar, sebagian besar wilayah pertanian, tetapi dinas terkait tidak dapat mengelola dengan baik. Sehingga masih saja terjadi komunikasi yang belum sejalan dengan dinas lainnya.

“Jangan setengah hati dan harus ada keseriusan dari dinas, termasuk political will yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Proporsi anggaran sangat penting untuk menyeimbangkan antara APBD dengan potensi perekonomian yang ada,” tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Peternakan dan Ketahanan Panagan, Dody Firman Nugraha mengatakan, berkaitan dengan usulan Komisi II pada dasarnya dinas menyesuaikan dengan kepentingan alokasi anggaran di dinas. Kegiatan-kegiatan, potensi dan permasalahan yang ada akan terus kita evaluasi dengan maksimal. Artinya komunikasi dengan lembaga legislasi harus berjalan dengan baik. Kendalanya bukan di tingkat dinas, perubahan perilaku dari objek binaan dinas yang cenderung ingin instan.

“Kuncinya ada pada komitmen masyarakat atau objek binaan dinas untuk mengembangkan program maupun kegiatan dari dinas. Saat masyarakat berhasil mengembangkannya kan yang dapat merasakan hasilnya masyarakat juga,” tandas Doddy.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Sep 2017
BND 9.226 9.133 22 Sep 2017
CAD 10.582 10.472 22 Sep 2017
CNH 1.948 1.948 22 Sep 2017
CNY 1.872 1.854 22 Sep 2017
SAR 3.078 3.048 22 Sep 2017
SGD 9.226 9.133 22 Sep 2017
USD 11.544 11.430 22 Sep 2017
Sumber: Bank Indonesia