Tolak Kriminalisi Ulama FUUT Jawa Barat Datangi Komisi V DPRD Jabar

Tanggal 02 Jun 2017 13:45 WIB
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Habib Syarif Muhammad
Terkait kriminaliasasi dan rencanan pembubaran ormas islam yang diduga bertentangan atau anti Pancasila, Forum Ukhuwah Ulama dan Tokoh Jawa Barat melakukan audiensi bersama Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Senin (29/5/2017). Selain melakukan audiensi dalam kesempatan tersebut juga disampaikan pernyataan sikap dan penyerahan 3000 petisi terkait penolakan terhadap setiap bentuk penistaan agama, kriminalisasi terhadap ulama dan pembubaran terhadap ormas-ormas islam.
 
Kordinator Forum Ukhuwah Ulama dan Tokoh Jawa Barat, H Ali Baitullah mengatakan dalam apirasinya tujuan dari dilakukannya audiensi FUUT Jawa Barat adalah untuk menyampaikan aspirasi dan petisi penolakan terhadap upaya kriminasasi ulama, dan pembubaran ormas islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
 
"Kami dari Forum Ukhuwah Ulama dan Tokoh Jawa Barat hari ini menyampaikan aspirasi dan petisi terkait penolakan upaya kriminalisasi terhadap ulama, yang kedua menolak adanya rencana pembubaran ormas islam khususnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)" ujarnya.
 
Pihaknya menolak dengan keras rencana-rencana tersebut, karena hal tersebut telah menyakiti hati umat islam.
 
"Kami menolak keras terhadap rencana pembubaran ormas islam, adanya rencana tersebut sudah menyakiti hati kami sebagai seorang muslim" ucapnya
 
Ia berharap, dengan aspirasi dan petisi yang sudah disampaikan dapat segera disampaikan kepada pihak terkait. Kemudian pihaknya akan terus mencermati terkait rekasi pemerintah selanjutnya.
 
"Mudah-mudah dengan apa yang kami sampaikan hari ini kepada Komsi V DPRD, dapat segera disampaikan pada pihak terkait. Kami akan terus mencermati sikap pemerintah selanjutnya, Insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh pemerintah" ujarnya.
 
Aspirasi dan petisi tersebut diterima dengan baik oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Habieb Syarief Muhammad Alaydrus dan Abdul Hadi Wijaya.
 
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Habieb Syarief Muhammad mengatakan, pihaknya akan segera memproses aspirasi atau masukan dari Forum Ukhuwah Ulama dan Tokoh Jawa Barat.
 
"Kami menginginkan seluruh aspirasi yang disampaikan tadi akan kami proses, hingga sampai ke Paripurna" katanya. 
 
Hal senada pun dikatakan oleh Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya, mengenai langkah-langkah terkait pembubaran ormas islam dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) agar supaya dikembalikan kepada koridor yang betul secara hukumnya.
 
Terkait beredarnya telegram rahasia dari Kemendagri yang dikirim kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berisi langkah-langakah deteksi terhadap ormas, dirinya akan segera mencari kebenaran tentang hal tersebut. Kerena menurutnya langkah tersebut sudah di luar koridor dari aturan pemerintahan.
 
"Kami akan menanyakan hal ini kepada Gubernur Jawa Barat terkait kebenaran telegram rahasia tersebut. Telegram rahasia ini secara aturan pemerintahan sudah diluar koridor. Ada sebuah lembaga yang legal kemudian ada batas-batas dan peringatan yang serius dari pihak pemerintahan" ucapnya.
 
Ia menghimbau, kepada setiap ormas untuk tetap saling jaga adalah untuk tetap rukun, damai, dan tidak terlalu rekatif terhadap hal hal tersebut.
 
"Adapun hal-hal yang harus kita jelaskan tentunya kita akan jelaskan dalam koridor hukum atau konstitusional" katanya.
Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Jul 2017
BND 9.226 9.133 21 Jul 2017
CAD 10.582 10.472 21 Jul 2017
CNH 1.948 1.948 21 Jul 2017
CNY 1.872 1.854 21 Jul 2017
SAR 3.078 3.048 21 Jul 2017
SGD 9.226 9.133 21 Jul 2017
USD 11.544 11.430 21 Jul 2017
Sumber: Bank Indonesia