DPRD Jabar Berharap Permasalahan Sengeketa Pembebasan Lahan Jatinangor Dapat Segera Diselesaikan

Tanggal 02 Jun 2017 09:49 WIB
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM
Berlangsung di Pengadilan Negeri Sumedang, mediasi antara pihak penggugat dan tergugat terkait sengketa pelapasan hak 60 hektare tanah untuk pembangunan tol Cisumdawu, yang menyeret Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Selasa (30/5/2017). Namun dalam jalannya proses tersebut, mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal dan akan dilanjutkan dalam proses persidangan.
 
Hadir dalam mediasi tersebut pihak tergugat 1 Institut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, tergugat 2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, DPRD Provinsi Jawa Barat sebagai tergugat 3.
 
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, hadirnya DPRD Jabar dalam mediasi tersebut merupakan sebagai upaya pembuktian DPRD Provinsi Jawa Barat terkait Perda yang disahkan pada tahun 1992.
 
"Dalam mediasi tersebut permohonan dari penggugat ternyata tidak ada yang berhubungan langsung dengan tergugat 2 dan 3 dalam hal ini kami adalah tergugat 3" ucapnya.
 
Ineu menambahkan, berdasarkan hasil mediasi tersebut pihaknya menyerahkan kasus tersebut kepada tergugat 1.
 
"Kami serahkan pada tergugat 1 yang digugat secara tegas oleh penggugat, untuk kemudian penggugat dan tergugat 1 sepakat untuk melanjutkan ini dalam persidangan" katanya.
 
Lebih lanjut Ineu menjelaskan bahwa kasus ini bukan kasus yang pertama bahkan sudah ketiga kalnya.
 
"Walaupun subject dan object nya berbeda tetapi berdasarkan data yang ada dipihak kami adalah dalam kaitan yang sama" ungkapnya
 
Ineu berharap, agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan mengingat pembangunan Tol Cisumdawu merupakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat.
 
"Saya berharap ini segera selesai karena pembangunan yang dilakukan adalah untuk kepentingan masyarakat" pungkasnya.
 
Sebelumya melalui kuasa hukum ahli waris Baron Baud yang mengklaim kepemilikan tanah yang kini digunakan oleh sejumlah perguruan tinggi di Jatinangor, melayangkan gugatan perdata terhadap Pemprov Jabar dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor. Hal tersebut sehubungan dengan Pemprov Jabar melalui Sekda Jabar Iwa Karniwa yang menyatakan di sejumlah media massa, bahwa IPDN akan menghibahkan tanahnya secara sukarela sekitar 60 hektare untuk pembangunan tol Cisumdawu. Bahkan hibah tanahnya, tanpa ada ganti rugi.
 
Tanah eks perkebunan Jatinangor, dulu dikenal NV Maatschappij Tot Exploitate Der Ondernemingen Door MR WA Barod Baud seluas kurang lebih 970 hektare. Tanah seluas itu, di antaranya yang kini dipakai kampus IPDN, Unpad, ITB, Yayasan Unwim, Ikopin, Kopertis, pramuka dan lapangan golf.
Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia