Akhir Tahun Ini Perda Penyelenggaraan Pendidikan Mulai Aktif

Tanggal 02 Jun 2017 13:46 WIB
Wakil Ketua BP Perda DPRD Jabar, Yunandar Eka Perwira
Setelah disahkan melaui Sidang Paripurna pada bulan April lalu, Perda Penyelenggaraan Pendidikan kini telah memasuki tahapan teknis penyusunan pergub. Adanya beberapa tahapan yang harus dilalui membuat Perda Penyelenggaraan Pendidikam tersebut akan mulai bisa dioptimalkan pada akhir tahun ini.
 
"Sejauh ini Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Barat sudah memasuki teknis penyusunan Pergub, karena ada sekitar 15 pergub yang harus disusun berdasarkan Perda yang baru ini" ucap Wakil Ketua BP Perda DPRD Jawa Barat Yunandar Eka Perwira, di Bandung, Rabu (31/5/2017).
 
Secara teknis Yunandar mengatakan, beberapa hal terkait Perda penyelenggaraan pendidikan sudah mengacu pada UU No 23 tahun 2014, seperti penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK sudah dialihkan ke Provinsi termasuk SDM atau tenaga pengajar sudah dialihkan ke Provinsi. 
 
"Perdanya sendiri mungkin akan mulai aktif pada akhir tahun ini, menunggu pergubnya. Sehingga beberapa hal teknis nanti akan bersifat transisi" katanya.
 
Adanya kondisi transisi tersebut berdampak langsung kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, salah satunya mengenai penerimaan siswa baru, dan persoalan hibah bantuan untuk siswa miskin yang sampai saat ini menjadi pertanyaan banyak pihak.
 
"Di provinsi masih dalam bentuk kajian untuk dokumen yang belum diundangkan sehingga perlu waktu lagi sebelum masa transisi ini berakhir dan masuk periode yang lebih stabil" ujarnya.
 
Pemberlakuan UU No 23 tahun 2014, yang mengamanatkan beberapa kewenangan salah satunya terkait bidang pendidikan. Bidang pendidikan mengalami beberapa perubahan salah satunya adalah kewenangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sampai dengan SMA/SMK kewenangannya terdapat di Kabupaten/Kota, kemudian dengan UU No 23 tahun 2014 tersebut kewenangan SMA/SMK kini dialihkan ke Pemerintah Provinsi.
 
Hal ini merupakan salah satu point krusial mengapa ada perubahan peraturan daerah penyelenggaraan pendidikan.
 
Namun selain itu banyak hal terkait penyelenggaraan pendidikan yang perlu ditelaah lebih lanjut, mengingat UU No 20 tahun 2003 sudah cukup lama.
 
"Sudah seharusnya kita mencoba mengkaji dan menggali lebih dalam lagi yang tidak terkait dalam konteks ke Indonesiaan atau ke Jawa Baratan lagi, melainkan global. Bagaimana kaitannya persaingan SDM kita di tingkat Internasional" pungkasnya.
Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia