BP Perda Kaltim Konsultasikan Pembentukan Aperdapi Ke BP Perda Jabar

Tanggal 11 Jan 2017 15:43 WIB
Kunjungan BP Perda Kaltim ke BP Perda Jabar

BP Perda DPRD Provinsi Kalimantan Timur konsultasikan usulan pembentukan Asosiasi BP Perda tingkat DPRD Provinsi (Aperdapi) ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu  bertujuan agar terciptanya peningkatan kerja sama antara BP Perda se-Indonesia. Baik dalam pengambilan keputusan kebijakan, hukum maupun secara administratif.  

Ketua BP Perda DPRD Prov. Jabar, KH Habib Syarif Muhammad mengapresiasi usulan pembentukan Aperdapi. Sebab, hal itu akan menjadi penguat dan menjadi referensi bagi pemangku kebijakan dalam menentukan peraturan daerah.

“Hal itu akan membantu tugas  dan fungsi BP Perda, dapat mengurangi kunjungan kerja, dan membuat pertukaran data & informasi menjadi lebih efisien”, ujar Habib di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (11/1/2017).

 Hal itu dipertegas Wakil Ketua BP Perda, Yunandar Eka Prawira. Menurut dia, untuk mengoptimalkan pembentukan perda maka peranan BP Perda dinilai sangat penting, maka agar lebih efisien, dalam pembentukannya perlu peningkatan kerjasama antara BP Perda Provinsi di Indonesia dengan cara sharing data dan informasi sebagai referensi pembentukan perda. Selain itu, juga bisa sebagai upaya antisipatif dan responsif perda. Sehingga, tidak berseberangan dengan aturan yang lebih tinggi dari perda provinsi.

“Setidaknya, Aperdapi ini meminimalisasi peraturan yang berbenturan dengan perda lainnya. Sehingga lebih efisien,” Ujar Yunandar.

Anggota BP Perda Provinsi Kalimantan Timur, H. Zaenal ST mempertanyakan perda inisiatif di DPRD Provinsi Jawa Barat dimasukan kedalam BP Perda.  Selain itu, BP Perda Provinsi Kalimantan Timur sebenarnya sudah menginisiasi usulan pembentukan asosiasi atau forum nasional BP Perda Provinsi yang diberi nama Aperdapi (Asosiasi Badan Pembentuk Peraturan Daerah Provinsi se-Indonesia).

“Namanya sudah diusulkan yaitu Aperdapi singkatannya itu Asosiasi Badan Pembentuk Peraturan Daerah Provinsi se-Indonesia,” ujar Zaenal.

Dia menambahkan, inisiasi ini sudah diusulkan pula ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendageri) dan mendapatkan respon positif berkaitan dengan usulan pembentukan Aperdapi tersebut. Selain  itu, sebagai bentuk penguatan dari usulan pembentukan Aperdapi, akan mengajak empat BP Perda provinsi lainnya untuk bersama-sama menguatkan usulan ke Kemendagri.

“Provinsi yang sejalan dengan usulan pembentukan ini diantaranya, BP Perda Prov Jabar, Jatim, DKI Jakarta dan Sulawesi,” katanya.

Tak lain tujuan utama dari pembentukan Aperdapi adalah pertama memposisikan peranan bp perda sebagai badan strategis DPRD se-Indonesia. Kedua, mengangkat anggota dewan seluruh Indonesia sehingga mengalirkan kepastian hukum yang tertib dan administratif. Yang ketiga yaitu menjadikan perda sebagai landasan hukum yang berwibawa dan dipatuhi. Keempat, menghindari terjadinya pertentangan tentang hirarki hukum. Karena itu, sangat penting dalam pembentukan Aperdapi agar terciptanya peningkatan kerja sama antara BP Perda se-Indonesia.

 

 

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Sep 2017
BND 9.226 9.133 22 Sep 2017
CAD 10.582 10.472 22 Sep 2017
CNH 1.948 1.948 22 Sep 2017
CNY 1.872 1.854 22 Sep 2017
SAR 3.078 3.048 22 Sep 2017
SGD 9.226 9.133 22 Sep 2017
USD 11.544 11.430 22 Sep 2017
Sumber: Bank Indonesia