DPRD DKI Jakarta Protes Penyelenggaraan Pertandingan di Cabor Polo Air

Tanggal 20 Sep 2016 12:33 WIB
BP Perda Jabar saat menerima kunjungan Balegda DPRD DKI Jakarta

DPRD DKI Jakarta menyampaikan protes keras terhadap pelaksanaan pertandingan cabor polo air dalam ajang PON XIX di Jawa Barat.

Protes ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M.Taufik  yang memimpin Balegda DKI Jakarta saat kunjungan kerja ke BP Perda DPRD Provinsi Jawa Barat siang (20/9).

Kepada Ketua BPB Perda Yusuf Puadz, selain menyampaikan apresiasi terhadap pembukaan PON XIX yang disebutnya terbaik sepanjang penyelenggaraan PON, Taufik mengkritik penyelenggaraan pertandingan di beberapa cabang olahraga yang dinilainya tidak menjunjung tinggi sportivitas dan merugikan atlet DKI Jakarta.

“Kami ingin menyampaikan protes ke gubernur atau Wagub namun ternyata sedang tidak ada di tempat, maka pada kesempatan kunjungan ke BP Perda DPRD Jabar ini kami sampaikan protes kami,” demikian dikatakan Taufik.

Menanggapi protes keras yang disampaikan DPRD DKI ini, Yusuf Puadz menyampaikan keprihatinan terhadap apa yang terjadi dan bisa memahami hal tersebut. Karena menurut Yusuf dirinya akan segera menyampaikan protes tersebut kepada yang berwenang dalam hal ini PB PON agar masalah seperti ini terjadi lagi.

“Kami bisa memahami protes yang disampaikan dan menyesalkan hal ini dan tentunya kami akan segera menyampaikannya kepada PB. PON.”

Bagaimanapun menurut Yusuf, prinsip-prinsip sportivitas  harus jadi landasan apa yang ingin  dibangun, terutama demi keberhasilan penyelenggaraan PON.

Dalam kunjungannya ke BP Perda Jabar, sebagaimana disampaikan oleh Taufik sebenarnya adalah dalam rangka mendapatkan informasi terkait implementasi Perda Penyelenggaran Olahraga di Jawa Barat.

Merry Hotma, salah  seorang anggota Balegda DKI Jakarta meminta penjelasan terkait substansi Perda Penyelenggaraan Olahraga yang dimiliki Jawa Barat.

“Bagaimana penganggarannya dalam APBD?

Menjawab pertanyaan ini, Dadi Supriadi, Kepala Bidang Kepemudaan Disorda Provinsi Jawa Barat yang mendampingi BP Perda menjelaskan terkait substansi perda, Perda Penyelenggaraan Olahraga lebih menekankan pada budaya olahraga di masyarakat Jawa Barat, bukan pada prestasinya.

“Disorda secara lembaga tidak berperan sendiri, melainkan seluruh OPD yang terkait dengan keolahragaan seperti pendidikan dan kesehatan. Kami mengupas perda ini dari berbagai aspek.”

Sementara itu terkait dengan alokasi anggaran di APBD, Dadi mengemukakan di dalam perda tidak dicantumkan besaran nominal anggaran yang harus dialokasikan dari APBD.

“Kami tidak mencantum besaran alokasi di APBD karena ditakutkan ini akan membebani kab/kota.”

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia