Komisi V DPRD Jabar : Pemutakhiran Data Siswa Penerima BOS Harus Akurat

Tanggal 01 Sep 2016 15:40 WIB
Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Jabar ke Disdikpora Kabupaten Bandung Barat

Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemutakhiran data untuk penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Hal itu diperlukan untuk optimalisasi bantuan terhadap kabupaten kota di Jabar. Anggaran sebesar Rp 1,7 T untuk keperluan operasional sekolah yang diberikan kepada siswa harus terserap dengan baik.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, informasi kebutuhan penerima bantuan harus didata secara akurat.Perencanaan anggaran 20 persen  untuk pendidikan harus sesuai dengan realisasinya pada APBD 2017 nanti. Selain itu, berkaitan dengan Permendagri no 18 tahun 2016 tentang Susuna Organisasi Tata Kerja (SOTK) disemua pemerintah daerah. Tidak terkecuali di wilayah KBB, bagaimana perencanaan terkait hal itu.

“Bagaimana perencanaan maupun mekanisme distribusi dana BOS baik dari pusat maupun daerah. Terlebih setelah diberlakukannya perubahan SOTK ini,” ujar Yomanius di Disdik KBB, Jalan Cisarua, KBB, Kamis (1/9/2016).

Selain itu, lanjut dia, berapa besaran nominal ideal yang akan diterima per siswa di pendidikan menengah agar tidak membebani para orang tua siswa dalam pendidikan anak. Bahkan, bagaimana gambaran untuk mengakomodir para tenaga pendidiknya termasuk promosi guru di KBB.

“Hal ini menjadi penting mengingat bantuan anggaran hanya untuk pendidikan menengah,” katanya.  

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) KBB, Dra. Hj. Agustien Piryanti.MM mengatakan, secara umum bantuan pendidikan untuk dana BOS masih terfokus ditingkat Sma/SMK sebesar Rp 1,4 juta persiswa pertahun. Sedangkan Bantuan Pendidikan Menengan Umum (BPMU) dari provinsi sebesar Rp 800 ribu persiswa pertahun.

“BOS dari pusat memang sangat membantu untuk siswa menengah diwilayah KBB. Bahkan ada nilai lebih dari kabupaten untuk bantuan tambahan yang sudah dianggarkan,” ujar Agustien.

Dia menjelaskan, siswa yang mendapatkan tambahan bantuan dari KBB berupa dana masuk perguruan tinggi. Itupun sebelumnya siswa di verifikasi terlebih dahulu yang dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) KBB. Mekanismenya setelah verifikasi data ada tindaklanjut untuk mengecek kebenaran kategori tidak mampu atau miskin agar dapat diproses ke perguruan tinggi

“Dari KBB ada tambahan sebesar Rp 350 ribu dan menyediakan beasiswa yang diterima perguruan tinggi dengan kategori miskin. Tahun ini terserap untuk 50 siswa, dan penentuan kriteria miskinnya dari BP3AKB,” tambahnya.  

Sekretaris Disdik KBB, Imam Santoso mengungkapkan, BOS yang diterima KBB untuk SD sebesar Rp 129 miliar, dan Rp 61 miliar untuk SMP.  Besar kecilnya BOS sangat bergantung pada jumlah siswa.  Untuk SD dihitung Rp 800.000/siswa/tahun, sedangkan SMP dengan besaran Rp 1 juta/siswa/tahun. Saat ini jumlah siswa SD sebanyak 162 ribuan orang, dan SMP sebanyak 60 ribuan siswa.

“BOS tahun ini ditargetkan untuk bantuan siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi sebanyak 75 siswa,” tandas Imam.

 

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook