Ketua DPRD Jabar Ajak Masyarakat Untuk Ikut Amnesti Pajak

Tanggal 31 Aug 2016 12:57 WIB
Pidato Ketua DPRD Provinsi Jabar di Univ. Majalengka

Pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan lainnya. Alasan pemerintah memberlakukan kebijakan ini, untuk meningkatkan pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk meningkatkan roda perekonomian nasional, beragam pembangunan dan kepentingan rakyat lainnya.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah pusat perlu mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat. Karena kebijakan ini hampir dilakukan semua negara yang ada di dunia.

“Masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman UU pengampunan pajak ini juga menjadi kendala. Sebab salah satu tujuan diberlakukannya aturan ini untuk meningkatkan pendapatan pajak dan kepentingan lebih besar lainya,” ujar Ineu dalam pidatonya di Universitas Majalengka, Jalan KH. Abdul Halim, No. 103, Kabupaten Majalengka, Selasa (30/8/2016).

Dia menuturkan saat ini pemahaman masyarakat terhadap UU ini masih minim. Sehingga perlu sosialisasi dan penjelasan lebih mendalam agar masyarakat tidak resah dan salah presepsi dalam menangkap maksud dan tujuan pemberlakuan UU ini.

Kepala Badan Koordinasi Pemerintah Provinsi (BKPP) Wilayah III Cirebon, Endjang Naffandi dan Humas Kanwil DJP Jawa Barat II, Dedi Suartono memberikan penghargaan dan apresiasi kepada PWI Kabupaten Majalengka yang telah berinisiatif menyelenggarakan acara sosialisasi Amnesti Pajak kepada masyarakat Majalengka. Apalagi Amnesti Pajak harus diketahui seluruh masyarakat mengingat sudah di UU pada  1 Juli 2016.

“PWI Majalengka telah mengambil peran sebagai ‘agent of change’ dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bernegara dengan patuh terhadap kewajibannya, salah satunya kewajiban perpajakan,”ujar Enjang.

Ke depan, lanjut dia, PWI Majalengka diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar ikut serta dalam program pemerintah yaitu Amnesti Pajak dan mengkritisi penggunaan dana Amnesti Pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah.

“Selain untuk mengedukasi masyarakat juga pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan,” tandasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook