Komisi V DPRD Jabar : Harus Ada Transparansi Status Kejelasan Asrama Bina Siswa

Tanggal 22 Aug 2016 12:45 WIB
Rapat Kerja Komisi V DPRD Jabar dengan Dinas Pendidikan Jabar dan Pengelola Asrama Bina siswa SMA Pl

DPRD Provinsi Jawa Barat menyayangkan tidak adanya transparansi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengelolaan Asrama Bina Siswa SMA Plus Cisarua, Lembang , Kabupaten Bandung Barat. Sehingga hal ini menjadi dilematis untuk menentukan kejelasan pengelolaan asrama tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, berkaitan dengan hal itu, diperlukan adanya tahapan-tahapan untuk menganalisis terkait eksistensi dan pengelolaannya. Sebab, penganggaran asrama tersebut berbeda dengan satuan pendidikan yang lain. Koordinasi antarinstansi menjadi kunci penting untuk memenuhi kebutuhan asrama. Usulan yang diajukan tidak sesuai dengan pemberian dari instansi terkait.

“Tentu harus ada kejelasan dan konfirmasi yang konkrit dari kedua pihak untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujar Untung di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, no. 27, Kota Bandung, Senin (22/8/2016).

Dia menegaskan, harus ada transparansi dari Disdik berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan usulan yang diminta pengelola. Kalaupun ada ketidaksesuaian dengan program pemerintah yang harus diprioritaskan adalah tidak ada keterlambatan pemenuhan kebutuhan asrama. Memang tidak bisa disamakan dengan satuan pendidikan umum, asrama ini bertujuan untuk mengelola anak bangsa yang berpotensi tinggi namun tidak memiliki biaya dari masyarakat yang terpinggirkan.  

“Yang pasti asrama ini berdiri atas tujuan kemanusiaan untuk meninggikan derajat manusia,” tegasnya.

Anggota lainnya serupa mengutarakannya, Maman Abdurrachman mengatakan, ketidakjelasan status pengelolaan lantaran di Disdik pun tidak ada yang membidangi pasca pemindahan pengelolaan oleh Disdik. Ada dua persoalan, soal pembelajaran itu sepenuhnya tanggung jawab kabupaten kota. Operasional rutin itu pihak sekolah. Harus ada ketegasan dari pemprov untuk terkait hal ini. Pengelolaan pendidikan jelas di Disdik, pengelolaan asrama itu di Dinsos.

“Pasti akan bingung jika tidak ada instansi pengelola yab sebenarnya. Pengelolaan asrama lebih tepat diserahkan kepada Dinsos Jabar, sedangkan untuk pedidikannya ke Disdik,” ujar Maman.

Sementara itu, Perwakilan Disdik Jabar, Karyono mengatakan, usulan saat menjadi yayasan sesuai dengan yang dimintakan. Ketika ada temuan dari BPK bahwa aset provinsi tidak diperkenankan dikelola oleh yayasan yang dikhawatirkan akan menuai masalah. Selain itu, usulan kebutuhan modal sarana dan prasarana itu menimbulkan persoalan dan berdampak pada program lainny.

“Kami pun terkena imbas dai ketidakjelasan oengelolaan ini yang berdampak pada realisasi anggaran, “ ujar Karyono.

Kendati demikian, lanjut dia, kedepannya Disdik akan lebih fokus untuk mengelola siswas-siswi terkait dengan masalah pendidikannya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Sedangkan untuk masalah pengelolaan asrama sepenuhnya diserahkan pada Dinsos Jabar.  

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook