DPRD Jabar Akan Bahas Raperda Pemberdayaan Petani-Petani Wajib Diberi Perhatian Khusus

Tanggal 01 Aug 2016 08:06 WIB
Dialog Hearing BPP Perda dengan Petani

Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi petani. Terlebih, saat ini kehidupan petani jauh dari kondisi sejahtera meski mereka memiliki jasa yang besar dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berlatar belakang ini, DPRD Provinsi Jawa Barat membahas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jabar Yusuf Puadz mengatakan, pihaknya telah menggali informasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi petani.

Pihaknya mendatangi sejumlah kawasan pertanian untuk berdiskusi dengan petani. "Masukan beberapa kelompok petani. Kita sudah kunker ke Cianjur, Karawang, dan Indramayu," kata Yusuf, Minggu (31/7).

Hasil kunjungan kerjanya itu membuktikan bahwa petani kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu, pihaknya pun mengusulkan sejumlah program agar nasib petani bisa lebih baik.

Salah satunya dengan mengusulkan pemberian asuransi bagi petani. Selama ini, lanjutnya, kerugian petani tidak ada yang menanggung jika mengalami gagal panen.

"Seharusnya ada asuransi yang menjamin mereka. Jadi kalau gagal panen, mereka tidak sepenuhnya rugi," kata Yusuf.

Pemerintah, kata Yusuf, harus membayar premi asuransi tersebut sehingga tidak lagi membebani petani. "Teknisnya bisa gabungan, dari pusat sekian, provinsi sekian, daerah sekian," katanya.

Yusuf menilai, pembayaran premi asuransi ini tidak terlalu membebani pemerintah. Terlebih dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah.

"Dalam konsep raperda ini sudah ada. Sudah waktunya petani dibayar premi asuransinya," katanya seraya menyebut asuransi ini dikhususkan untuk pertanian, di luar pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, kata dia, pihaknya pun mengusulkan agar pemerintah berperan sebagai penyangga distribusi. Hal ini sangat penting agar petani terhindar dari perilaku spekulan yang merugikan.

Adanya penyangga distribusi inipun, diyakini mampu menjaga stabilitas harga pangan di pasaran. "Pemerintah membeli hasil petani dengan harga wajar. Lalu menjualnnya lagi ke pasar. Ini untuk meredam spekulan," katanya.

Sebenarnya, kata Yusuf, Pemprov Jabar sudah memiliki PT Agro yang berfungsi menjadi penyangga distribusi pertanian. "Namun sayang, tidak berperan," katanya seraya menyebut komoditas pertanian yang menjadi prioritasnya adalah pagi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan bawang.

Lebih lanjut Yusuf katakan, melalui raperda ini, pihaknya ingin menjaga ketersediaan lahan pertanian. Sebab, alih fungsi lahan sudah semakin mengkhawatirkan sehingga mengancam pasokan.

"Kita juga ingin menjaga lahan pertanian agar tak alih fungsi," kata Yusuf. Pihaknya mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Cianjur yang membuat peraturan untuk mempertahankan lahan pertanian.

"Di Cianjur ada perbup lahan sawah abadi," ucapnya. Selain itu, di Cianjur pun diatur mengenai peruntukan kawasan-kawasannya.

"Kami pun ke depan ingin begitu, ada kawasan-kawasan tertentu. Ini untuk padi, jagung, jadi lebih bervariasi. Ketika panen, tidak panen itu semua," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
DPRD Jabar Intens Bahas Raperda
30 May 2016 09:14 WIB
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Sep 2017
BND 9.226 9.133 22 Sep 2017
CAD 10.582 10.472 22 Sep 2017
CNH 1.948 1.948 22 Sep 2017
CNY 1.872 1.854 22 Sep 2017
SAR 3.078 3.048 22 Sep 2017
SGD 9.226 9.133 22 Sep 2017
USD 11.544 11.430 22 Sep 2017
Sumber: Bank Indonesia