Komisi I DPRD Jabar Akan Sidak Mobil Dinas Di Garasi Pemprov Dan Sekretariat Dewan

Tanggal 30 Jun 2016 15:56 WIB
Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir, SE. rencananya akan menyidak garasi mobil dinas di lingkungan

DPRD Provinsi Jawa Barat berencana akan menyidak pool kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat. Hal itu untuk memastikan kendaraan dinas tidak digunakan untuk mudik lebaran oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) diluar urusan kedinasan. Aturan tersebut sesuai dengan Permenpan RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang larangan penggunaan kendaraan dinas berplat merah yang dipakai mudik.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir, SE mengatakan, pihaknya akan menyidak langsung ke pool atau garasi tempat penyimpanan kendaraan dinas dilingkungan Pemprov Jabar. Rencananya akan dilakukan baik sebelum maupun sesudah lebaran nanti.

“Sejatinya kan ini fasilitas negara ya untuk kepentingan kedinasan bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi mudik. Nanti akan kita cek digarasinya,” ujar Syahrir di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (30/06/2016).

Dia mengimbau kepada kepolisian yang berbatasan dengan wilayah Jabar untuk bertindak tegas jika kedapatan kendaraan dinas digunakan untuk mudik keluarganya. Terlebih, penggunaan fasilitas negara diluar kedinasan termasuk korupsi.

“Kalau ada mobil dinas diperbatasan ditindak saja oleh polisi untuk dicatat dan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, dalam rangka menindaklanjuti larangan bagi Aparatur Sipil Negara (PNS) menggunakan kendaraan dinas untuk mudik, DPRD Jawa Barat meminta Biro Aset Pengelolaan Barang Daerah Pemprov Jawa Barat untuk mengawasi penggunaan kendaraan dinasnya. Hal itu bertujuan untuk penilaian negatif dari masyarakat berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, H. Syahrir, SE mengatakan, larangan penggunaan kendaraan operasional untuk mudik ini merupakan keputusan pemerintah, baik pusat maupun provinsi. Sehingga, setiap aparatur sipil negara (ASN) wajib mematuhi dan tidak ada tawar menawar lagi di dalamnya.

“Saya akan menekankan ke Biro Aset agar kendaraan dinas tetap diposnya masing-masing,” kata Syahrir di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (29/6).

Syahrir menyebutkan, jika masih ada yang menggunakan kendaraan operasional untuk mudik, hal itu sama saja dengan tindakan korupsi lantaran menggunakan fasilitas pemerintah diluar urusan kedinasan. Karena itu, para ASN yang melanggar aturan tersebut harus diberi sanksi tegas .

“Itu yang kita khawatirkan, jangan ada yang nakal tetap pakai mobil dinas. Pelat merah jangan digunakan untuk mudik,” tegasnya.

  

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia