Ke Kemenaker, Komisi V DPRD Jabar Konsultasikan Tentang Kebutuhan Anggaran Untuk BLK

Tanggal 20 Jun 2016 10:11 WIB
Kunjungan Komisi V DPRD Jabar ke Kemenaker Jakarta

Serap informasi Balai Latihan Kerja (BLK) pada kebutuhan APBD 2017, DPRD Jawa Barat meminta penjelasan dari Direktorat Jenderal Pelatihan dan Produktivitas (Dirjen Lattas) Kementerian Tenaga Kerja (Kemennaker) berkaitan dengan mekanisme perencanaan alokasi anggaran untuk BLK pada tahun anggaran 2017 mendatang.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi tulang punggung keberhasilan mutu ketenagakerjaan bangsa. Terlebih dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sejak 2015 lalu menjadi tolok ukur kompetensi BLK yang selama ini dibina. Namun terdapat kendala pada pelaksanaanya dalam BLK tersebut, seperti di wilayah Kabupaten Bandung yang minim dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan penyusunan kegiatan APBD 2017 agar dukungan anggaran dapat lebih memadai.

“Apa yang menjadi batasan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan BLK khususnya di wilayah Jabar,” ujar Yomanius di Dirjen Lattas Kemenaker RI, Jakarta, Kamis (9/06/2016).

Dia menambahkan, kebutuhan yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah harus ada kejelasan dalam segi kebijakan. Tentu hal itu menjadi tujuan dalam pengembangan BLK agar memiliki kualitas tenaga kerja yang baik. Selain itu, juga untuk mendapatkan arahan dari pusat agar menjadi bahan pertimbangan dalam kebijakan dan menentukan APBD 2017 mendatang.

“Selain perencanaan yang harus matang, sinergitas antara Kemenaker dengan pemerintah daerah sangat penting. Sehingga diharapkan adanya pembenahan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas,” katanya

Sementara itu, Sekretaris Dirjen Binalattas Kemenaker RI, Kunjung Masehat SH MM menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaannya pada 2017 mendatang, Dirjen Lattas berprogram untuk melatih sebanyak 175 ribu orang dalam menghadapi pemberlakuan MEA dan AFTA yang sudah ada diberlkakukan. Hal ini merupakan bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

“Sesuai dengan RKP di Lattas, kami akan melatih SDMnya dulu dan akan mengurangi bantuan fisiknya,” ujar Kunjung.

 Kunjung menambahkan,  tuntutan tugas yang menjadi ranahnya Kemenaker dikenal dengan agenda agenda prioritas pembangunan ketenagakerjaan atau disebut sebagai Nawa Kerja, dan termasuk yang menjadi ranah Ditjen Binalattas pada dua aspek yaitu percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan sertifikasi profesi. Sehingga beberapa bantuan selain pemenuhan bantuan fisik akan diprioritaskan pada pelatihan pelaksana teknisnya terlebih dahulu.

“Ini sudah menjadi program prioritas, yang diharapkan dapat mendukung pada percepatan produktivitas masyarakat dalam menghadapi MEA,” tandasnya.

   

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 15 Des 2017
BND 9.226 9.133 15 Des 2017
CAD 10.582 10.472 15 Des 2017
CNH 1.948 1.948 15 Des 2017
CNY 1.872 1.854 15 Des 2017
SAR 3.078 3.048 15 Des 2017
SGD 9.226 9.133 15 Des 2017
USD 11.544 11.430 15 Des 2017
Sumber: Bank Indonesia