Komisi I DPRD Jabar Minta Aset Pemprov Jabar Di Kelola Dengan Baik

Tanggal 01 Jun 2016 16:00 WIB
Tinjauan Komisi I DPRD Jabar Ke Desa Kadipaten, Kabupaten Majalengka

Komisi I DPRD Jawa Barat mendesak Biro Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menginventarisasi aset lahan di Desa Kadipaten untuk dikelola oleh desa. Sebab, lahan tersebut kini beralih fungsi menjadi tempat pemancingan pribadi. Hal itu, disinyalir sebagai pelanggaran kepemilikan dari aset Pemprov Jabar.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, H Saepudin Zukhri, SH mengatakan, pengelolaan lahan aset Pemprov Jabar sejatinya dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan. Hal itu untuk menghindari penyimpangan kepemilikan atau hak penggunaan atas lahan aset.

“Kepemilikan tanah ‘bengkong’ harus dikembalikan ke desa untuk dikelola sesuai dengan peraturan gubernur. Aset Pemprov tidak dapat digunakan secara pribadi, kalaupun digunakan pribadi harus seijin dinas atau pemerintah terkait,” ujar Saepudin di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Selasa (31/05/2016).

Dia menambahkan, lahan seluas 5220 m2 statusnya tetap milik Pemprov Jabar tetapi pengelolaanya diserahkan kepada desa untuk kepentingan masyarakat di Desa Kadipaten. Selain itu, lahan yang saat ini menjadi tempat pemancingan, pemanfaatannya dialihfungsikan menjadi tambak ikan untuk kepentingan masyarakat dan Desa Kadipaten.

“Kalau bisa dikelola oleh desa, kan keuntungannya bisa masuk ke kas desa dan pengelola,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Kadipaten, Aan Ganea mengharapkan lahan tersebut dapat dikelola desa seutuhnya. Hal itu dalam rangka merealisasikan otonomi daerah khususnya di Desa Kadipaten untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pengelolaan lahan tersebut sepenuhnya diambilalih oleh perangkat desa.

“Kami berharap agar aset itu dikelola oleh desa, itupun untuk kepentingan desa,” tandasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook