Komisi V DPRD Jabar : Traficking Makin Tinggi, Dinas Terkait Harus Lebih Optimal

Tanggal 16 May 2016 11:53 WIB
Institut Perempuan Beraudiensi dengan Komisi V DPRD Jabar Terkait Kasus Trafficking

Kasus trafficking (perdagangan manusia) di Jawa Barat kondisinya semakin mengkhawatirkan. Terlebih kasus tersebut mayoritas menimpa kalangan perempuan yang menjadi sasarannya. Karena itu, Komisi V DPRD jabar mendorong pihak terkait untuk terus mengawasi dan mengendalikan pencegahan dan peredaran perdagangan manusia.Hal itu sebagai bentuk implementasi Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang Di Jawa Barat.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Syamsul Bachri mengatakan, koordinasi dan komitmen dengan dinas terkait menjadi kunci penting dalam mencegah peredaran perdagangan manusia khususnya di Jabar. Selain itu, juga harus terintegrasi dengan aparat penegak hukum untuk mengatasi maupun memproses secara hukum sebagai perwujudan dari Perda No. 3 Tahun 2008 tersebut.

“Pemrpov Jabar wajib melindungi warga Jabar yang berada di luar Jabar.Tentu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berperan penting untuk mengawasi tentang trafficking ini,” Ujar Syamsul di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, no. 27, Kota Bandung, Senin (15/05/2016).

Dia menambahkan, kasus yang terjadi khususnya bagi TKW kebanyakan tidak mengikuti program tenaga kerja resmi alias illegal. Hal ini yang menyebabkan maraknya kekerasan terhadap TKW lantaran tidak mengerti budaya dan bahasa ditempatnya bekerja.

“Karena banyak yang illegal, disuruh ambil gelas sama majikannya malah dibawaiin piring. Ini masalah sepele berbuntut kekerasan,” katanya.

Sementara itu, Direktur Institut Perempuan, Sri Agustini mengatakan, PP No. 4 Tahun 2013 Tentang  Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Oleh Pemerintah. Tenaga Kerja Wanita yang menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) di luar negeri kerap kali mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dari majikannya. Di sinyalir hal itu dipicu adanya ketidakseimbangan antara kemampuan dengan standar yang berlaku di Negara tempatnya bekerja. Sehingga terjadi kesalahpahaman yang berujung kekerasan terhadap TKW asal Indonesia khususnya jabar.

“Harus ada koordinasi yang menyeluruh dari semua pihak untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap para pekerja asal Jabar yang bekerja diluar negeri, terlebih sudah dikawal dengan perundang-undangan,” ujar Eli.

Dia menambahkan, sebelum pada penindakan harus diupayakan secara maksimal upaya pencegahan melalui kebijakan. Hal itu untuk mengakomodasi persyaratan dari pemerintah bagi masyarakat Jabar yang hendak bekerja di luar Jabar. Kemudian kehadiran pemerintah dikala terdapat warganya yang terkena kasus di tempatnya bekerja.

“Bukan aspek halal tidaknya sebuah pekerjaan bagi seorang TKW, tetapi kehadiran Negara dikala TKW itu terjerat kasus hukum,” katanya. 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook