Komisi V DPRD Jabar Dorong Pembenahan Alih Kelola SMA/SMK

Tanggal 10 May 2016 15:05 WIB
Kunjungan Kerja Komisi V DPRD Jabar Ke Dinas Pendidikan Kota Bogor

Implementasi Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berdampak besar pada kesiapan alih kelola sma/smk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu terlihat dari persiapan masing-masing kabupaten kota untuk menginventarisir asset dan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Karena itu, Komisi V DPRD Jabar mendorong kabupaten kota untuk terus membenahi kesiapan pengelolaan sma/smk tersebut.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maman Abdurrachman mengatakan,  evaluasi pengelolaan sma/smk ke provinsi harus terus dipantau untuk perencanaan yang lebih matang. Sebab, sejumlah persoalan yang masih menjadi ganjalan bagi setiap kabupaten kota bermuara pada masalah inventarisasi asset. Tetapi Provinsi Jabar memiliki penilaian positif dengan diraihnya Opini Wajar Tanpa Pnegecualian (WTP), sehingga inventarisasi asset dapat terakomodasi dengan baik. Hanya masalah administrasi yang masih perlu dibenahi.

“Selain untuk memonitor juga untuk mengevaluasi sejauhmana kesiapan kabupaten kota untuk alih kelola sma/smk tersebut,” ujar Maman di Disdik Kota Bogor, Rabu (28/042016).

Dia menambahkan, berkaitan dengan persoalan sumber daya manusia dewan tidak tinggal diam. Dewan meyakini Pemprov Jabar sudah memikirkan persoalan tersebut termasuk pengalihan administrasi tenaga guru yang sudah diantipasi oleh provinsi.

“Ini yang menjadi catatan penting bagi pemerintah provinsi untuk diurus dengan baik dan benar,” katanya.

Hal serupa diungkapkan anggota Komisi V DPRD Jabar, KH Chumaedi. Menurut dia, Kota Bogor memiliki asset yang banyak untuk dilimpahkan pengelolaannya kepada provinsi. Lebih dari Rp 100 miliar asset yang berupa tanah dan perlengkapan harus dikelola dan dinventarisasi dengan baik.

“Adanya pelimpahan asset ini Kota Bogor memiliki asset yang melimpah, artinya sudah siap secara administrasi,” ujar Chumaedi.

Sementara itu, Kepala Bidang Penididikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bogor, H. Jana Sugiana mengatakan, kegiatan dan pengadaan sarana dan prasarana sudah ada pengurangan usulan anggaran lantaran dampak dari pelimpahan alih kelola sma/smk. Selain itu, kekhawatiran dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor berkaitan dengan alih kelola tersebut. Sehingga beberapa usulan untuk APBD tahun 2017 tidak diusulkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Musrenbang Kota Bogor.

“Kami khawatir jika masih diusulkan akan bersebrangan dengan pemerintah daerah dan kabupaten kota,” tandas Jana. 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook