Pimpinan DPRD Jabar Desak Pemerintah Pusat Kaji Ulang Kebijakan Peleburan OPD

Tanggal 09 May 2016 09:44 WIB
Rangkaian Kegiatan Citra Bakti DPRD Jabar di Badan Kemtrologian Kabupaten Karawang

DPRD Jabar dalam rangkaian kegiatan Citra Bakti DPRD Jabar mendapatkan keluhan atas potensi dampak negatif revisi SOTK baru yang akan mulai diberlakukan tahun 2017 mendatang.
 
Sebagai sampling informasi tersebut diperoleh dari Badan Kemetrologian Karawang, Disperindag Jabar. Dalam pertemuan tersebut, Kadis Perindag Jabar mengungkapkan potensi permasalahan yang muncul ketika adanya peralihan kewenangan pengelolaan kemetrologian dari pihak Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten Bandung. Potensi masalah meliputi diantaranya masalah SDM dan pelimpahan aset
 
Merujuk kepada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,  perubahan SOTK tak hanya terjadi di Badan Kemetrologian, tapi ke OPD lain salah satunya tiga OPD di lingkungan Pemprov. Jabar  masing-masing Dinas Bina Marga, Dinas PSDA dan Dinas Kimrum harus digabung menjadi Dinas Pekerjaan Umum.
 
Untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan DPRD Jabar dalam waktu dekat ini akan segera membentuk Pansus SOTK baru, ungkap Wakil Ketua DPRD Jabar, Abdul Harris Bobihoe, dalam keterangannya kepada wartawan di sela-sela kegiatan Citra Bakti DPRD Jabar, di Karawang (3/5).
 
Menurut Harris,  Pansus SOTK yang akan dibentuk nanti diharapkan dapat bekerja maksimal. Pansus diharapkan dapat menginventarisasi persoalan secara akurat terkait dampak dari SOTK baru. Peta persoalan tersebut, harus disampaikan kepada pihak Kemendagri.
 
Dari penilaian DPRD Jabar, kelembagaan pemerintahan di Provinsi Jabar yang didalamnya terdapat OPD-OPD sudah berjalan baik sehingga dipandang perlu perubahan belum dibutuhkan, apalagi dengan adanya penggabungan beberapa dinas yang dinilai akan berdampak pada masalah pemindahan aparat dalam jumlah besar.
 
Jika dalam proses inventarisasi masalah kehadiran SOTK baru lebih menimbulkan dampak negatif serta hal tersebut diabaikan oleh Pemerintah melalui Kemendagri, ujar Harris pemerintah di daerah bisa saja mengajukan yudisial review kepada Mahkamah Konstitusi.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 15 Des 2017
BND 9.226 9.133 15 Des 2017
CAD 10.582 10.472 15 Des 2017
CNH 1.948 1.948 15 Des 2017
CNY 1.872 1.854 15 Des 2017
SAR 3.078 3.048 15 Des 2017
SGD 9.226 9.133 15 Des 2017
USD 11.544 11.430 15 Des 2017
Sumber: Bank Indonesia