Ke Bapenas, Komisi V DPRD Jabar Meminta Penjelasan Kebijakan Alih Kelola SMA/SMK

Tanggal 08 Apr 2016 14:21 WIB
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Syamsul Bachry

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Syamsul Bachry mengatakan, alih kelola SMA/ SMK yang akan dilaksanakan pada 2017 mendatang masih menemukan sejumlah persoalan. Terutama pengelolaan tenaga pengajar berkaitan dengan beralihnya pengelolaan dari tingkat kabupaten kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Selain itu dampak penganggaran yang secara otomatis menambah beban anggaran bagi pemerintah provinsi.

Di sisi lain, persoalan anggaran tak luput dari kendala yang dihadapi setiap kabupaten kota.  Perbedaan yang mencolok Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di kabupaten kota untuk guru hanya sebesar Rp 300ribu. Sedangkan TPP di provinsi hampir mencapai Rp 4 juta. Tak lain hal itu untuk meningkatkan mutu pendidikan manusia di Jabar terakomodasi dengan baik.

“Perbedaan TPP ini cukup penting untuk memotivasi kesejahteraan para guru,” ujar Syamsul di Bappenas, Jakarta, Rabu (16/3/2016).

Hal serupa ditambahkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung. Menurut dia, pengambilalihan pengelolaan SMA/SMK ke tingkat provinsi merupakan kepanjangan kebijakan dari  perencanaan Bappenas. Namun, kendala yang dihadapi pada angka klasifikasi pendidikan di Jabar  baru mencapai  71persen dari pencapaian ideal 96 persen. Sehingga harus distimulasi agar target tersebut tercapai pada  2019 mendatang.

“Penambahan ruang kelas untuk SMA/SMK baru mencapai  30 persen, sehingga tidak tertampung,” ujar Untung.

Bahkan, kata dia, masyarakat tidak ubahnya terpengaruhi pada program pendidikan gratis yang seharusnya masyarakat menyadari pentingnya pendidikan dasar 12 tahun. Tak lain hal itu disebabkan adanya janji politik dari para kepala daerah, sedangkan materi program baik dari perencanaan hingga pelaksanaannya tidak dipikirkan.

“Dengan biaya oprasional sekolah pe tahunnya yang membutuhkan sekitar Rp3,5 juta harus ditunjang program BOS,” katanya.

Dia mengharapkan, pada perencanaan anggaran 2017, pemerintah pusat dapat mendorong secara signifikan untuk setiap provinsi per RKPD sebesar Rp satu juta. Dengah asumsi dari APBN tersebut dapat menutupi kekurangan angka ideal. Sehingga pendidikan tidak menurunkan kualitas dari standar.

“Kita dihadapkan pada persoalan kualitas sekolah, dana, kompetensi guru yang dibawah rata-rata lantaran keterbatasan fasilitas dan kebijakan pemerintah lokal,” ucapnya.

Sementara itu, Direktorat Pendidikan Bapenas, Amich Alumamih mengatakan , kebijakan itu mengacu pada dua dokumen agar strategi pembanguna pendidikan ke depan direncanakan dengan baik. Isu tata kelola atas UU no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengharuskan pengelolaan guru terpusat bagi kabupaten kota. Dengan harapan, terutama bagi guru dapat memudahkan distribusi  gaji dan tunjangan sesuai domisili kabupaten kota.

“Jaminan kualitas yang sama pada SMA/SMK mengenai belajar 12 tahun idealnya diatas Rp5 juta pertahunnya. Tetapi angka ideal itu harus ditunjang dengan pembagian tanggung jawab mengenai pembiayaaan BOS yang dialokasikan APBD sangat efektif melancarkan perencanaan,” tandas Amich.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook