Ketua DPRD Jabar : Usulan Kendaraan Dinas Sesuai Dengan Peraturan

Tanggal 06 Apr 2016 16:59 WIB
Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari saat Konferensi Pers terkait kendaraan dinas

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari mengapresiasi masyarakat yang memperhatikan kinerja DPRD. Berkaitan dengan usulan penggunaan kendaraan dinas bagi anggota dewan sepenuhnya diserahkan kepada perundang-undangan yang berlaku. Hanya ditingkat Pimpinan DPRD yang berhak mendapatkan kendaraan dinas setara dengan pejabat eselon II, terkecuali bagi anggota dewan yang hanya mendapatkan kendaraan pinjam pakai.  Seakan-akan masyarakat menilai  seluruh anggota dewan akan mendapatkan kendaraan dinas.

“Tidak seperti yang diberitakan bahwa ini masih dalam tahap usulan yang dicetuskan anggota dewan, kalau pimpinan kan sudah ada kendaraan dinas,”  ujar Ineu dalam Konferensi Pers dengan awak media cetak  dan elektronik di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (6/4/2016).

Dia menambahkan, kendaraan pinjam pakai yang saat ini digunakan merupakan kendaraan anggota pada periode yang lalu. Kondisinya penggunaannya sudah diatas lima tahun. Sehingga dapat dikatakan kendaraan tersebut tidak dapat menunjang secara optimal bagi anggota dalam menjalankan tugasnya. Sebab tidak sedikit anggota yang mengeluhkan ketika berdinas menggunakan kendaraan pinjam pakai tersebut mengalami kendala ditengah jalan.

“Keluhan ini sudah lama kami dengan dari anggota dewan, bahkan tahun lalu sudah dianggarkan tetapi tidak kita gunakan lantaran kondisinya yang tidak memungkinkan,” ucapnya.

Hal serupa ditegaskan Anggota Komisi I DPRD Jabar, H.M Hasbullah Rahmad mengungkapkan, perlu digaris bawahi bahwa tidak ada kaitannya dengan usulan dan berita yang menyebar dibeberapa media belakangan ini. Padahal, untuk Biro Pengelolaan Barang Daerah (PBD) Jabar setiap tahunnya mengusulkan dan menganggarkan kendaraan dinas untuk keperluan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

“Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan usulan dewan soal pengadaan mobil dinas, misalnya Biro PBD ngasih pinjam Sembilan unit microbus untuk setwan,” ujar Hasbullah.

Selain itu, kata dia, kondisi sebenarnya kendaraan pinjam pakai yang saat ini digunakan sudah lebih dari lima tahun penggunaannya. Sebab kendaraan tersebut merupakan kendaraan anggota dewan periode 2008-2013 yang lalu. Sehingga wajar jika suatu kendaraan yang demikian sudah pada tahap perawatan yang mendalam. Hal itu tentu berdampak pada kinerja anggota dewan saat bertugas.

“Kalau sudah demikian, servis rutinnya sudah bukan ganti oli saja, bengkel sering telepon harus ada beberapa spare  part yang diganti, “ katanya.

Dia mengharapkan, dengan kondisi kendaraan seperti itu gubernur dapat bijaksana untuk mempertimbangkan usulan anggota dewan. Kalau pun tidak, anggota dewan akan tetap menggunakan kendaraan tersebut hanya didalam kota saja. Sedangkan untuk keluar kota lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau dikasih sama gubernur yaa Alhamdulillah, kalaupun tidak juga enggak apa-apa. Kinerja kami tidak terganggu kondisi teknis, hanya saja kalau ada fasilitasnya kenapa tidak kita gunakan,” pungkasnya.     

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 15 Des 2017
BND 9.226 9.133 15 Des 2017
CAD 10.582 10.472 15 Des 2017
CNH 1.948 1.948 15 Des 2017
CNY 1.872 1.854 15 Des 2017
SAR 3.078 3.048 15 Des 2017
SGD 9.226 9.133 15 Des 2017
USD 11.544 11.430 15 Des 2017
Sumber: Bank Indonesia