Dewan Minta Pusat Kaji Ulang Kenaikkan Premi BPJS

Tanggal 30 Mar 2016 07:31 WIB
Kaji Ulang Premi BPJS

Kalangan DPRD Jawa Barat menyayangkan rencana kenaikan premi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kebijakan ini dinilai hanya akan merugikan warga terutama masyarakat kecil.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung mengatakan, kebijakan tersebut belum tepat karena pelayanan dan fasilitas kesehatan dirasa belum optimal. Menurut Untung, kebijakan pemerintah yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan kurang tepat.

"Kebijakan menaikkan iuran BPJS Kesehatan itu kurang tepat. Ini harus ditunda dan dikaji ulang, karena selama ini masyarakat banyak mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan," kata Untung di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (28/3). Menurut Untung, selain warga, rumah sakit pun banyak yang mengeluhkan kinerja BPJS.

Sebagai contoh, proses pencairan dari BPJS Kesehatan belum maksimal. "Ini jadi alasan signifikan terkait kenaikan. Makanya saya usulkan penundaan sampai waktu yang sangat tepat," katanya.

Disinggung adanya defisit keuangan BPJS Kesehatan yang mencapai triliunan rupiah, menurutnya hal ini bisa diatasi dengan mengoptimalkan kepesertaan. Warga dan instansi yang belum terdaftar dalam BPJS harus diupayakan.

Terlebih, saat ini sekitar 60 persen karyawan BUMN pun belum menjadi peserta BPJS Kesehatan. "Kalau memang defisit itu bisa di-back up dengan APBN. Kalau tidak bisa, pakai saja dana talangan," katanya.

Untung menyebut, selain kekurangan dari BPJS Kesehatan, belum optimalnya pelayanan ini pun karena fasilitas rumah sakit yang belum lengkap. "Ini terkait fasilitas rumah sakitnya. Karena tidak semua rumah sakit bisa menampung peserta BPJS. BPJS itu membayarkan pasiennya. Tapi rumah sakit pun menyiapkan fasilitasnya, tapi kalau fasilitasnya terbatas ya susah juga," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Untung, pihaknya meminta Pemerintah Provinsi Jabar dan kabupaten/kota membantu pengembangan rumah sakit rujukan. Terlebih, saat ini di Jabar terdapat tujuh rumah sakit rujukan yang harus dikembangkan.

"Kita harapkan pemerintah mengoptimalkan fasilitas di rumah sakit rujukan. Sehingga peserta BPJS yang mengalami penyakit tertentu tidak harus terfokus di RSHS, cukup di rumah sakit rujukan," katanya seraya menyebut fasilitas di rumah sakit rujukan masih belum memadai sehingga tidak heran jika pasien lebih memilih untuk datang ke RSHS.

Seperti diketahui, pemerintah pusat berencana menaikkan premi BPJS Kesehatan mulai 1 April mendatang. Kebijakan ini dilakukan seiring terbitnya Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan peraturan tersebut, iuran peserta kelas I naik menjadi Rp 80 ribu dari Rp 59.500 per orang, sedangkan untuk kelas II menjadi Rp 51.000 dari Rp 42.500 per orang, dan kelas III menjadi Rp 30.000 dari Rp 25.500 per orang.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia