Pansus III Dorong Kesejahteraan Nelayan

Tanggal 10 Feb 2016 16:51 WIB
Kunjunugan Pansus III Ke TPI Ciparage

Pansus III DPRD Jawa Barat gencar mencari masukan kepada nelayan terkait dengan raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap nelayan. Fasilitas kesejahteraan para nelayan saat ini masih dinilai kurang. Karena itu, Pansus III mendorong peningkatan kesejahteraan melalui raperda tersebut.

Wakil Ketua Pansus III DPRD Jabar, Chumaedi mengatakan, raperda tentang Perlindungan dan  pemberdayaan nelayan diinisiasi oleh DPRD bukan hak perda yang dari gubernur. Raperda tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kaderisasi terhadap nelayan, khususnya di Jabar. Sebab, pansus harus beradaptasi dengan raperda baik didalam atau diiluar Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, raperda yang disusun Pansus III DPRD Jabar seolah-olah mengacu pada UU yang sedang dibuat DPR RI dengan judul yang sama. Pada dasarnya, raperda yang dibuat sesuai dengan peraturan untuk mendukung kesejahteraan.

“Ketika melihat RUU di pusat yang sedang dibahas, DPRD Jabar pun memiliki raperda yang sama untuk dapat kesejahteraan taraf hidup para nelayan khususnya di Jabar,” ujar Chumaedi di TPI Ciparege, Kabupaten Karawang, Kamis (4/02/2016).

Hal itu diperkuat anggota DPRD Kabupaten Karawang sekaligus Ketua KUD Singaperbangsa, Budianto. Menurut dia, Kabupaten Karawang memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang paling banyak keanggotaannya. Seiring dengan itu, banyak pula permasalahan yang dihadapi serta membutuhkan perhatian yang lebih dari pemerintah setempat. Dengan adanya raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dapat meringankan beban yang diterima masyarakat nelayan di Kabupaten Karawang pada umumnya.

“KUD kita sebenarnya tidak memiliki apa apa, sebab tanah dan bangunanpun masih menjadi milik aset provinsi, artinya bahwa kita belum bisa maksimal,” ujar Budianto.

Dia menambahkan, kunjungan Pansus III ke wilayahnya dapat mendorong pemerintah kabupaten kota untuk membahas lebih lanjut tentang perda yang yang sedang dibahas. Pasalnya, sebagai contoh diantaranya Perda no 106 tahun 2012 tentang hasil tangkapan ikan wajib dilelang tetapi pada kenyataanya masih banyak yang melanggar dengan cara ditimbang.

“Sanksinya, perda tersebut harus menjalani kurungan 3 bulan dan denda Rp50 juta tanpa terkecuali untuk yang melanggar aturan,” katanya.

Sementara itu, para nelayang yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengharapkan kebijakan tersebut dapat mengakomodir kepentingan para nelayan secara nasional, khususnya nelayan di Kabupaten Karawang. Pasalnya, perijinan yang berkaitan dengan ijin  berlabuh masih banyak ketimpangan lantaran masuknya nelayan dari luar Kabupaten Karawang. Hal itu menambah daftar persoalan yang dihadapi nelayan untuk meningkatkan pendapatan bagi nelayan itu sendiri.

 

 

 

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia