Raperda Perlindungan Nelayan Masuki Tahap Akhir

Tanggal 03 Feb 2016 20:21 WIB
Rapat Kerja Pansus III DPRD Jabar

Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan nelayan oleh Panitia Khusus III DPRD Jawa Barat saat ini sedang memasuki tahap finalisasi. Pada tahap ini, akan ditentukan mengenai isi raperda tersebut.

Anggota Pansus III DPRD Jabar, Eryani Sulam, mengatakan, raperda ini penting untuk memberi perlindungan kepada nelayan. Menurutnya, selama ini keberadaan nelayan di Jabar yang jumlahnya ratusan ribu orang belum terlindungi secara menyeluruh.

Nantinya, kata Eryani, raperda ini akan menjawab keraguan nelayan terkait perlindungan kecelakaan. Selama ini, ketika nelayan mengalami kecelakaan, mereka ragu dan kebingungan untuk mengadu.

"Nelayan merasa ragu untuk mengadukan kepada siapa. Makanya ini harus difasilitasi," kata Eryani di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Rabu (3/2).

Selain itu, raperda ini pun mengatur perizinan penggunaan armada nelayan dengan bobot kapal 5 GT. Ini penting agar perizinan dimudahkan termasuk penggunaan peralatan yang diperlukan nelayan.

Tidak hanya itu, Eryani berharap kesejahteraan nelayan bisa meningkat. Selama ini, kata Eryani, nelayan memiliki sifat konsumtif.

Saat memperoleh hasil tangkapan ikan, nelayan perlu dibina agar mampu memanfaatkan keuntungan sebaik mungkin. "Nelayan kan ada masa-masanya tidak menghasilkan pendapatan karena ada musim kelaut dan tidak," katanya.

Akan tetapi, menurutnya kehidupan nelayan sudah tercukupi. Namun, kondisi ini dirusak oleh adanya tengkulak dan pemborong sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi terpotong.

"Sebetulnya penghasilannya cukup, tapi permasalahnnya nelayan tidak bisa mengatur keuangannya karena tidak sedikit nelayan yang meminjam uang dulu untuk biaya operasional. Dan ini sedang kita atur dalam perda," pungkasnya.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar Jafar Ismail mengatakan, raperda ini penting untuk melindungi nelayan. Sebagai contoh, saat ini sedang dibahas adanya stabilisasi harga ikan.

"Ini sengaja dibentuk agar ketika hasil tangkapan nelayan meningkat, harga ikan tidak turun secara drastis," kata Jafar di tempat yang sama. Maka dari itu, menurutnya perlu adanya pengaturan agar hasil tangkapan tidak langsung dilempar ke pasaran.

"Sehingga bisa dijual ketika harganya sudah stabil," katanya. Lebih lanjut dia katakan, perlindungan akan diberikan dengan adanya asuransi jiwa dan kesehatan.

"Mekanismenya sedang dibahas, apakah ini akan menjadi kewenangan pemerintah, koperasi, atau pemilik kapal yang bersangkutan. Karena nelayan itu kesehariannya mempertaruhkan nyawa," katanya.

Dia menambahkan, perlindungan yang diberikan bukan saja pada nelayan, melainkan juga perlindungan perahu dengan fasilitas pokok seperi break water. "Agar ketika perahu ditambatkan terhindar dari terjangan ombak," katanya.

Sementara itu, dia menyebut, saat ini di Jabar terdapat sekitar 104 ribu nelayan. Data ini diambilnya berdasarkan kartu sehat nelayan.

Namun jumlah tersebut belum termasuk nelayan musiman yang jumlahnya cukup banyak. "Saat ini produksinya mencapai 220 ribu ton per tahun. Dan ini harus betul-betul mendapat perlindungan dari pemerintah," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 24 Nov 2017
BND 9.226 9.133 24 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 24 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 24 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 24 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 24 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 24 Nov 2017
USD 11.544 11.430 24 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia