Pansus III Finalisasi Perda Nelayan

Tanggal 03 Feb 2016 20:19 WIB
Pimpinan Pansus III DPRD Jabar

Pembahasan Raperda Pelindungan Nelayan oleh Panitia Khusus (Pansus) III saat ini sedang melalui tahap finalisasi untuk memuat isi dari Raperda tersebut.

Dalam Rapat pembahasan Raperda ini Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Jabar Jafar Ismail mengatakan, Raperda ini dinilai penting pasalnya berdasarkan usulan dari dewan saat ini belum ada aturan yang melindungi para nelayan.

Menurutnya, perlindungan diberikan kepada nelayan yang sedang dalam proses pembahasan ini diantarannya adanya stabilisasi harga ikan.

"Ini sengaja dibentuk agar ketika hasil tangkapan nelayan meningkat harga ikan tidak turun secara drastis, misalkan dengan dibentuk Converage agar ikan hasil tangkapan tidak langsung dilempar kepasaran sehingga bisa dijual ketika harganya sudah stabil"jelas Jafar ketika ditemui disela-sela pembahasan bersama Pansus III di gedung DPRD Jabar kemarin (3/2)

Selain itu, perlindungan diberikan kepada nelayan yang mengalami kecelakaan ketika berlayar dilaut dengan diberikan Fasilitas Asuransi Jiwa maupun Kesehatan. Sedangkan untuk mekanismenya lanjut dia sedang dibahas apakah ini nantinya akan menjadi kewenangan pemerintah, koperasi, atau pemilik kapal yang bersangkutan terlebih nelayan itu kesehariannya mempertaruhkan nyawa ketika turun berlayar.

"Kita nanti bisa juga bekerjasama dengan BPJS kesehatan atau BPJS Tenaga Kerja sedangkan untuk mekanismenya siapa yang bertanggung Jawab membayar nanti akan ditentukan pada pembahasan Raperda ini,"ucap Jafar.

Perlindungan nelayan diberikan bukan saja pada nelayannya tetapi pada fasiltasnya seperti perlindungan untuk perahu dengan dibangun fasilitas pokok seperi Break Water agar ketika perahu ditambatkan terhindar dari terjangan ombak.

Dia menyebutkan, saat ini di Jabar sendiri masyarakat yang berprofesi menjadi nelayan jumlahnya mencapai 104 ribu nelayan berdasarkan data dari Kartu Sehat nelayan namun jumlah tersebut belum termasuk nelayan musiman sebab banyak masyarakat pesisir ketika sedang bukan musimnya melaut mereka beralih profesi untuk sementara sehingga perlu diklasifikasi

'Kita memiliki kapasitas produksi ikan dijabar saat ini menghasilkan 220 ribu ton per tahun dan ini harus betul-betul mendapat perlindungan dari pemerintah,"cetus Jafar.

Ditempat sama anggota Pansun III Eryani Sulam berpendapat sama, Raperda perlindungan terhadap nelayan memiliki arti penting sebab selama ini keberadaan nelayan yang jumlahnya ratusan ribu orang belum tersentuh secara keseluruhan dan terlindungi

Menurutnya, raperda ini dibentuk karena pada aturan sebelumnnya ada kekurangan dan tidak menyinggung masalah keselamatan masyarakat nelayan.

"Ketika ada kecelakaan nelayan yang diakibatkan oleh alam nelayan merasa ragu untuk mengadukan kepada siapa dan ini harus di fasilitasi,"ucap dia.

Pembahasan ini lanjut dia nanti mekanismenya akan dijelaskan pada raperda yang sedang dirancang ini, sehingga detailnya akan terpapar pada perda yang nanti disahkan.

Selain itu perlindungan untuk nelayan tradisional juga akan diatur pada masalah perijinan penggunaan armada nelayan dengan bobot kapal 5 Gt menyangkut regulasi perijinannya agar dimudahkan termasuk penggunaan peralatan yang harus dipakai dalam nelayan.

Disinggung mengenai kesejahteraan nelayan saat ini sebetulnya memiliki sifat konsutif ketika mereka memperoleh hasil dari berlayar menangkap ikan sehingga dengan keadaan ini masyarakat nelayan harus diberikan pembinaan.

"Nelayan kan ada masa-masanya tidak mengahasilkan pendapatan karena ada musim kelaut dan tidak soalnya tergantung pada alam juga,"kata Eryani.

Ia memaparkan, sebetulnya kehidupan para nelayan sudah tercukupi tetapi pada kenyataannya di lingkungan nelayan sekarang masih ada tengkulak dan pemberlakuan biaya borongan oleh juragan kapal sehingga pendapatan yang diperoleh menjadi terpotong untuk biaya operasional kelaut terlebih kebanyakan nelayan masih memiliki sifat konsumtif.

"Sebetulnya penghasilannya cukup tapi permasalahnnya nelayan tidak bisa mengatur keuangannya karena tidak sedikit nelayan yang meminjam uang dulu untuk biaya operasional kelaut dan ini yang sedang kita atur dalam perda,"pungkas Eryani

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia