Ke Yogyakarta, Pansus II DPRD Jabar Konsultasikan Peraturan Tentang Pengelolaan Sampah

Tanggal 03 Feb 2016 20:17 WIB
Kunjungan Pansus II DPRD Jabar Ke DI Yogyakarta Berkaitan dengan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah di Jawa Barat masih menyimpan sejumlah persoalan yang harus diselesaikan. Salah satunya pengelolaan sampah yang tidak terintegrasi dengan penyumbang sampah dari kabupaten kota di Jabar. Karena itu, Perda no. 12 Tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Jabar harus sudah direvisi. Pasalnya, selain berdampak negatif terhadap masyarakat juga adanya ketidakseimbangan pengelolaan yang dikelola oleh masing-masing wilayah di Jabar. Sehingga pengelolaan sampah tersebut menjadi tidak terlaksana dengan baik.

Pimpinan Pansus II DPRD Jawa Barat, Saipudin Zukhri mengatakan, berkaitan dengan pembahasan tentang pengelolaan sampah, Pansus II akan merevisi perda no. 12 tahun 2010 untuk penyempurnaan tentang pengelolaan sampah pada raperda yang sedang dibahas. Tentunya Yogyakarta memiliki sistem pengelolaan yang lebih maju dari Jabar untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan tersebut. Beberapa titik pengelolaan sampah di Jabar, dua diantaranya diproyeksikan untuk percontohan.

“Kami ingin mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah yang dituangkan dalam sebuah kebijakan,” ujar Saipudin di Yogyakarta, Sabtu (30/01/2016).

Sekretaris Daerah PUP ESDM DI Yogyakarta, Ir. Bambang Widhyo Sadmo, MT mengatakan, pengelolaan sampah regional yang terdapat di Bantul, Sleman dan beberapa titik lainnya. Pada 2013 lalu Perda no 3 tahun 2013 tentang Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Hal itu terdorong dari pemanfaatan sampah agar bernilai ekonomi. Peraturan pusatpun mewajibkan untuk pengelolaan sampah tersebut.

“Atas dasar pemanfaatan yang bernilai ekonomi itulah kami buat perdanya,” ujar Bambang.

Dia menambahkan, perjalanan panjang pembuatan perda tersebut terbagi pada pembagian pengelola baik dari pemerintah propinsi maupun kabupaten kota. Tugas propinsi bertugas untuk menyediakan pemetaan wilayah untuk dijadikan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Infrastrukturnya. Komitmen yang kuat berkaitan dengan pengelolaan dan pembagian tugas menjadi kunci penting dalam mengatasi persoalan sampah. Sampah-sampah yang terkumpul dari kabupaten kota diawasi jumlah sampah yang akan dibuang dan sudah dipilah terlebih dulu. Sehingga distribusi sampah di TPA sudah berupa residu atau sampah kering dan terpilah-pilah.

“Hasilnya, sampah yang dibuang di Bantul tidak berupa sampah yang bercampur aduk dengan sampah basah atau yang lainnya, itu dikontrol melalui tonase yang dimuat dalam truk sampah,” katanya.

Namun, kata dia, kelemahan-kelemahannya masih ada seperti menjamurnya para pemulung. Hal itu tidak terlalu signifikan dengan adanya pemberian edukasi kepada masyarakat agar bijaksana dalam mengelola sampah. Sehingga masyarakatpun mendapatkan sarana pendidikan mengenai sampah yang sangat bermanfaat.

“Karena pembagian tugas itulah yang akan mengedukasi masyarakat, sehingga lebih memberikan manfaat,” tandasnya.

  

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia